maaf email atau password anda salah
Kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di tahun kedua dinilai semakin merosot. Pemberantasan korupsi berada di titik terendah setelah Istana merestui revisi Undang-Undang KPK. Kebebasan sipil kian terancam dengan maraknya aksi doxing dan peretasan. Sementara Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden praktis tidak punya banyak peran di pucuk pemerintahan.
Presiden Jokowi akhirnya mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak cuma mengucurkan penyertaan modal, pemerintah juga menjamin utang PT Kereta Api sekiranya butuh tambahan dana. Berubahnya jalur pembiayaan ini menganulir janji Jokowi sebelumnya, yang menyebutkan bahwa megaproyek tersebut tak akan membebani keuangan negara.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah militer modern Indonesia, warga sipil dilatih layaknya tentara. Sebanyak 3.000 orang itu tergabung dalam komponen cadangan TNI yang kemarin dikukuhkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dinilai tak menjawab tantangan zaman, ketika perang siber dan terorisme lebih sering menjadi ancaman.
Pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan (TWK) terus berkonsolidasi agar satu suara menyikapi tawaran menjadi aparat sipil negara di Kepolisian RI. Mereka menunggu penjelasan lebih rinci soal tawaran alih status tersebut dari Kepala Polri dan Presiden Jokowi. Setidaknya, mereka kompak menilai tawaran itu sebagai bukti bahwa TWK hanyalah akal-akalan Firli Bahuri untuk menyingkirkan pegawai yang kerap membongkar kasus besar korupsi.
Pegawai KPK yang disingkirkan Firli Bahuri masih menimbang baik-buruk tawaran menjadi aparat sipil negara di Kepolisian RI. Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo mengklaim tawaran alih status menjelang tenggat pemecatan 56 pegawai korban tes wawasan kebangsaan itu sudah disetujui Jokowi.
Pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri menanti kata akhir dari Presiden Joko Widodo. Ahli hukum dan pegiat antikorupsi meminta Jokowi mendengarkan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM serta segera membatalkan pemecatan. Namun, Jokowi juga ditengarai mendapat bisikan yang menuduh 56 pegawai itu "garong" dan anti-Pancasila. Gelagat sejauh ini, tuduhan palsu atas para pegawai yang kerap membongkar kasus korupsi kakap itu lebih bergaung di lingkaran Istana.
Ombudsman Republik Indonesia tetap meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski Ketua KPK Firli Bahuri telah mengumumkan pemecatan tersebut. Ombudsman meminta Jokowi mengambil alih mekanisme pengalihan status pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi pegawai negeri. Dukungan perlawanan dari berbagai lapisan kian masif mendesak Jokowi membatalkan pemecatan.
Sejumlah kalangan menyerukan agar Jokowi menyelamatkan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat Firli Bahuri. Secara hukum, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa lepas tangan atas nasib pegawai yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada dasarnya menegaskan hal tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi memecat 57 pegawainya sebulan lebih cepat dari tenggat. Hingga menjelang akhir masa tugas mereka, para pegawai terus melawan dan membongkar kasus besar. “Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru kami yang diberantas,” kata Novel Baswedan, penyidik senior yang turut digusur lewat tes wawasan kebangsaan itu. Alih-alih mengoreksi keputusan Firli Bahuri dan kawan-kawan, Jokowi malah meminta agar presiden tidak ditarik-tarik ke dalam masalah ini.
Kalangan pegiat hak asasi manusia menilai pembunuhan Munir Said Thalib bukanlah kejahatan biasa yang cukup diusut oleh kepolisian. Mereka meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan kasus yang telah 17 tahun menggantung itu sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga penuntutannya tidak mengenal masa kedaluwarsa. Desakan agar Jokowi merealisasi janji mengungkap dalang pembunuhan Munir pun meluas.
Tujuh belas tahun berlalu, dalang pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir Said Thalib belum juga terungkap. Janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini tak kunjung terealisasi. Seratus lebih tokoh nasional dan pegiat HAM menagih janji Jokowi itu. Sulit terbongkar karena otak pembunuhan justru sedang duduk di lingkaran kekuasaan.
Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi. Seperti halnya Partai Gerindra yang lebih dulu putar haluan, dalam dua pemilihan presiden terakhir, PAN merupakan seteru pengusung Jokowi. PAN meninggalkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dari barisan oposisi yang kian mengempis. Agenda politik, seperti reshuffle kabinet dan amendemen konstitusi, kembali berembus kencang.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.