JAKARTA — Sejumlah ahli politik memprediksi Presiden Joko Widodo berpeluang merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke kabinet. Masuknya PAN ke kabinet akan menambah kuat posisi pemerintah yang sebenarnya sudah menguasai mayoritas suara parlemen.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan gaya politik Presiden Jokowi pada periode kedua cenderung mengutamakan konsolidasi politik. “Buktinya, Jokowi menggandeng mantan lawannya di pemilihan presiden 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, ke dalam Kabinet Indonesia Maju,” kata dia, kemarin.
Prabowo dipercaya menjabat Menteri Pertahanan, sedangkan Sandiaga dipilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bergabungnya Prabowo Subianto berimbas pada masuknya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pemerintah. Padahal, pada 2014-2019, Gerindra adalah lawan politik pemerintahan Jokowi di parlemen.
Menurut Yunarto, bisa saja Jokowi memasukkan PAN ke koalisi untuk membulatkan suara pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih pemerintah saat ini masih berfokus penuh menyelesaikan problem pandemi Covid-19. "Apalagi, sejak Amien Rais keluar, PAN cenderung melunak. Apalagi hubungan Jokowi dan Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) cukup baik," kata Yunarto.
Meski begitu, bukan perkara mudah bagi Presiden Jokowi memasukkan PAN ke kabinet menteri. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus berbicara kepada anggota koalisi yang punya pengaruh besar, seperti PDIP.
Menjelang 2024, posisi menteri sangat diincar oleh partai politik untuk mendongkrak nama tokohnya demi ambisi pemilihan umum. Persaingan popularitas di antara menteri Jokowi bisa semakin panas mendekati 2024.
Yunarto mengatakan, untuk menarik PAN, bisa jadi Jokowi akan memasang harga tinggi. Maksudnya, mantan Wali Kota Surakarta itu akan memilih sendiri perwakilan dari partai berlambang matahari terbit tersebut sebagai menteri barunya.
Sebab, Yunarto melanjutkan, pada masa sulit saat ini Jokowi membutuhkan tokoh kompeten dan bisa diajak bekerja ketimbang orang yang punya nama beken di partai. Jika PAN menolak pun, Jokowi tak akan terpengaruh. Sebab, pada dasarnya Jokowi tak terlalu membutuhkan suara tambahan dari PAN. "Kekuatan politik Jokowi di parlemen sudah lebih dari tiga perempat," kata Yunarto.
Informasi bakal masuknya kader PAN ke kabinet santer seiring kian dekatnya rencana Presiden merombak kabinet. Isu reshuffle ini muncul setelah pemerintah dan DPR sepakat melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai badan otonom. Pemerintah dan DPR juga telah sepakat membentuk nomenklatur baru Kementerian Investasi.
Sependapat dengan Yunarto, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan masuknya PAN ke koalisi pemerintah merupakan hal yang sangat mungkin. Selain hubungan baik Jokowi dengan Zulkifli Hasan, masuknya PAN ke kabinet bisa mengatasi salah satu problem jarak pemerintah dengan Muhammadiyah. Selama ini PAN relatif merepresentasikan Muhammadiyah.
Meski begitu, Adi berharap Jokowi lebih fokus menekankan evaluasi kinerja dalam reshuffle kabinet kali ini. Dengan kata lain, ada baiknya Jokowi memasukkan calon profesional untuk kementerian atau lembaga yang sifatnya lebih teknis. "Sebagai contoh untuk Menteri Investasi dan BRIN, sebaiknya dari kalangan profesional. Amat riskan jika kedua pos itu diduduki tokoh politik," kata Adi.
Selain itu, Adi berharap Jokowi mengevaluasi kinerja menteri di bidang ekonomi. Sebab, pandemi Covid-19 ikut menghajar perekonomian Tanah Air hingga babak belur. Karena itu, sangat penting bagi Presiden untuk bisa lebih memaksimalkan lagi kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, memprediksi salah satu menteri yang tersingkir nantinya adalah Mendikbud Nadiem Makarim. Jika melihat akomodasi dari perspektif organisasi masyarakat, Ari memprediksi pos Kemendikbud-Ristek akan diisi tokoh dari Muhammadiyah. "Pos Menteri Agama kan sudah diisi NU. Tapi semua tentu tergantung Presiden," kata dia.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, hingga Sabtu lalu, belum mendapat informasi tentang tawaran menteri dari Presiden Jokowi. Saleh mengatakan isu PAN bakal masuk ke kabinet sekadar kabar di media massa dan media sosial. "PAN hingga kini masih dalam posisi menunggu," kata Saleh.
Seperti PAN, Muhammadiyah belum mendapat informasi resmi dari Istana. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan pihaknya masih menunggu kabar dari Istana. "Kami wait and see saja," kata Mu'ti.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai tak ada urgensi bagi Presiden untuk mengganti Nadiem Makarim. Andreas mengatakan isu reshuffle yang berkembang saat ini berkaitan dengan penggabungan riset dan teknologi ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi.
Karena itu, Andreas menilai reshuffle kali ini tak akan berkaitan dengan kinerja menteri, lebih-lebih Nadiem Makarim. Menurut dia, justru Mendikbud akan mendapat tanggung jawab tambahan mengkoordinasikan riset pendidikan. "Selama ini kinerja Nadiem Makarim bagus-bagus saja, bahkan dia sedang mempersiapkan terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan," kata Andreas.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan pada dasarnya partai koalisi pemerintah tak pernah khawatir akan isu reshuffle. Sebab, sampai saat ini komunikasi antara Presiden Jokowi dan menteri-menteri yang berasal dari partai politik masih berjalan dengan baik. "Partai politik (koalisi pemerintah) percaya Presiden Jokowi akan memperhatikan keseimbangan dan keterwakilan partai politik yang sudah jadi anggota koalisi sejak awal," kata Arsul kepada Tempo, Sabtu lalu.
Menurut dia, sampai saat ini Presiden belum memanggil PPP untuk diajak berbicara tentang isu reshuffle. Lagi pula Arsul meyakini urusan reshuffle kabinet murni hak prerogatif presiden.
Sumber Tempo menyebutkan Presiden Jokowi masih butuh waktu untuk mengumumkan perombakan kabinet. Sebab, untuk mengisi tiga jabatan di Kemendikbud dan Ristek, Kementerian Investasi, serta BRIN, pemerintah membutuhkan legalitas berupa peraturan presiden (perpres). Saat ini perpres untuk ketiga lembaga tersebut belum rampung. "Saat ini perpresnya baru satu (yang kelar) dari tiga," kata sumber itu.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, belum bisa memastikan perombakan kabinet sesuai dengan perubahan di Kemendikbud-Ristek, Kementerian Investasi, dan BRIN. Donny menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. "Apakah hanya kementerian baru atau reshuffle yang lebih luas, itu semua berpulang pada evaluasi dan keputusan Presiden,” kata Donny.
