Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

8
Maret
2021
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaOpini 1/1 Selanjutnya
Opini

Merebut Demokrat, Menaklukkan Oposisi

Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko adalah krisis politik serius. Keperluan dan motivasi macam apa di balik usaha penaklukan ini?

Edisi, 8 Maret 2021
Oleh: Tempo
Ilustrasi: Imam Yunni
  • - Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko adalah krisis politik serius.
  • - Ini mengingatkan pada upaya Orde Baru mengintervensi PDI. .
  • - Keperluan dan motivasi macam apa di balik usaha penaklukan Partai Demokrat?

Rendy Pahrun Wadipalapa
Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, mahasiswa doktoral pada School of Politics and International Studies di University of Leeds

Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko barangkali adalah krisis serius yang tidak pernah mampir dalam imajinasi politik mana pun. Peristiwa ini telak menantang keajekan sebuah dinasti politik yang berjangkar pada pengaruh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta keluarganya. Orang mengenal Demokrat sebagai partai yang tumbuh besar dengan bergantung pada figur SBY, baik sebelum maupun setelah ia menjabat presiden. Membayangkannya sebagai dua entitas terpisah adalah hampir-hampir mustahil.

Di sisi lain, Moeldoko, dalam kacamata publik, merepresentasikan dua hal sekaligus. Pertama, ia adalah anasir asing yang tak pernah hinggap sebagai referensi pemimpin partai politik. Namanya mendadak melesat hanya dalam hitungan hari karena dituduh merencanakan "kudeta" oleh Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.

Kedua, dalam kapasitas pejabat negara di lingkaran presiden, Moeldoko membawa serta atribut sebagai representasi presiden itu sendiri. Di sinilah sebuah kemustahilan politik di negara demokrasi diwujudkan dengan banal: penaklukan paksa partai oposisi yang diperagakan oleh salah satu (dan mungkin juga dibantu oleh beberapa) perangkat rezim berkuasa. Risiko besar segera tampak di depan mata dengan ambruknya timbangan kekuatan politik dan mengendurnya kontrol atas trayektori kekuasaan.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjEgMjE6NTI6MzkiXQ

Di Luar Pagar

Dalam peta politik mutakhir, Partai Demokrat adalah minoritas oposisi yang berdiri di luar pagar pemerintah bersama-sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Peta ini lahir pasca-Pemilihan Umum 2019 ketika wacana politik yang muncul adalah hiruk-pikuk koalisi, pertemuan Jokowi-Prabowo di atas kereta cepat, dan narasi-narasi rekonsiliasi politik. Posisi tiga partai tersebut, dari total sembilan partai di Dewan Perwakilan Rakyat, secara langsung menunjukkan bahwa sikap dan pilihan sebagai oposisi yang mengontrol pemerintah adalah pilihan yang sama sekali tidak menarik. Oposisi seolah-olah hanyalah sekoci terakhir yang terpaksa dipilih. Sebuah pil pahit yang suka atau tidak suka mesti ditenggak.

Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah keperluan dan motivasi macam apa yang berada di balik usaha penaklukan Partai Demokrat. Ini adalah pertanyaan besar dengan segala kemungkinan jawaban. Beberapa pihak melempar prediksi bahwa ini adalah eksperimen untuk menjauhkan Agus Harimurti dari bursa calon presiden dalam pemilihan umum 2024, menekan kritik deras Demokrat di DPR terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, atau soal-soal lain. Tapi satu hal yang demikian jelas adalah bahwa oposisi telah dilihat sebagai beban yang tak lagi bisa ditoleransi dengan kompromi, sehingga satu-satunya resep yang tersisa adalah dengan membajaknya dari luar.

Terlepas dari ihwal debat legalitas-administratif atas kongres luar biasa Partai Demokrat yang menahbiskan Moeldoko sebagai ketua umum baru, penaklukan Demokrat ini menyumbang kesan bahwa mereka yang berada "di luar pagar" bisa dan dapat dinihilkan. Situasi ini tak dapat dicampakkan begitu saja atas nama imajinasi pemerintahan yang stabil—sesuatu yang usang dan kerap bersayap dalam kaidah politik otoritarian Orde Baru.

Berada di luar sistem sebenarnya bukan berarti menggerogoti kekuasaan, melainkan mendorong dan secara terus-menerus menawarkan pandangan alternatif dari sudut yang berseberangan. Dengan kata lain, menyapu kemungkinan konflik dengan cara merangkul sehabis-habisnya kelompok oposisi, atau, dalam kasus Demokrat, membajaknya secara total, justru menjauhkan kita semua dari keelokan yang dikehendaki demokrasi. Negara akan tampak demikian datar dan satu dimensi, tanpa konjungtur kritik, diskusi, dan dialektika. Situasi ini tidak lain adalah pengulangan belaka dari apa yang dulu pernah bersemayam dalam sejarah kelam politik Indonesia di bawah Orde Baru.

Ironisnya, partai penguasa DPR yang menaungi presiden hari ini, PDI Perjuangan, adalah partai yang sebenarnya memiliki ingatan cukup baik atas trauma politik kongres partai tersebut di Medan pada 1996. Orde Baru mengintervensi kongres itu dengan intimidasi militer, termasuk memaksakan pilihan ketua umum kepada Soerjadi (Eklof 2003; Aspinall 2005). Suhu politik mendidih dan berpuncak pada penyerbuan dan pengambilalihan kantor PDI Megawati oleh massa Soerjadi pada 27 Juli 1996, yang populer dikenang sebagai "Kudatuli" atau Kerusuhan Dua Tujuh Juli. Peristiwa berdarah ini, jika dibaca dan dibandingkan dengan kasus sekarang, diilhami oleh semangat kekerasan politik yang kurang-lebih mirip: kengototan untuk mencabut paksa segala anasir yang dipandang berbeda atau mengancam.

Dengan majunya Jenderal Purnawirawan Moeldoko ke kursi puncak Partai Demokrat, ada kecemasan bahwa kita sungguh-sungguh akan kembali ke era militerisme. Beberapa analis, misalnya Honna (2020) dan Fealy (2020), memberi bukti-bukti mutakhir bahwa ekspansi peran militer yang semakin kuat pada situasi sekarang bukanlah menandai bangkitnya otoritarianisme, melainkan lebih pada upaya Jokowi untuk memperkuat pemerintah. Meski terdengar sedikit menenangkan, analisis itu masih harus ditunda sambil melihat dinamika di depan mata yang berlangsung cepat dan sering tak terduga. Dinamika ini masih dapat berbelok tajam, tapi kecemasan terulangnya fasisme politik dalam sistem politik kita tetap harus diperhatikan, karena nihilnya oposisi berarti akan mengulang kembali dosa Orde Baru di masa lampau.

Konsolidasi ke kapal kekuasaan mungkin memberi keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tapi ia menukar harga diri, janji, dan pengharapan bagi generasi kelak. Ini sebuah perjudian politik yang sangat berbahaya.

 

 


#Kongres Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono | SBY #Jokowi #Moeldoko

SebelumnyaOpini 1/1 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Merebut Demokrat, Menaklukkan Oposisi

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Tersandung Mafia Tanah DKI

    Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Yoory C. Pinontoan, Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, sebagai tersangka. Ia dituduh membeli tanah tanpa bukti kepemilikan yang sah dari makelar, sehingga berpotensi merugikan negara Rp 150 miliar. Melibatkan pengusaha yang juga bermain dalam skandal tanah di Cengkareng, Jakarta Barat, ketika DKI membeli tanah milik sendiri pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

    8 Maret 2021
  • Berita Utama

    Indikasi Korupsi di Pondok Ranggon

    Negara diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp 150 miliar dalam pembelian lahan di Pondok Ranggon dan Munjul, Jakarta Timur.

    8 Maret 2021
  • Berita Utama

    Lahan Hijau Jadi Sumber Masalah

    Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelisik dugaan korupsi dalam pembelian lahan yang melibatkan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan PT Adonara Propertindo. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 150 miliar.

    7 Maret 2021
  • Berita Utama

    Antara Main Tanah dan Jualan Mobil Mewah

    Rudy Hartono Iskandar diduga merupakan makelar tanah untuk program pengadaan lahan DKI. Ia berkolusi dengan sejumlah pejabat dinas dan BUMD.

    8 Maret 2021
  • Berita Utama

    Langganan Penyedia Lahan

    Rudy ditengarai menjadi makelar tanah langganan pemerintah DKI dan BUMD.

    8 Maret 2021
  • Editorial

    Restu Pemerintah dalam Kemelut Demokrat

    Cara pemerintah merespons kemelut Partai Demokrat menunjukkan rendahnya komitmen dalam merawat demokrasi. Indikasi paling jelas keterlibatan pemerintah dalam perpecahan Partai Demokrat adalah posisi Moeldoko yang merupakan bagian dari lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo.

    8 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    CEO Whitesky Aviation, Denon Prawiraatmadja: Bisnis Helikopter Bergeser ke Pasar Retail

    PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Whitesky Aviation memperluas cakupan layanan pengantaran penumpang dengan menggunakan helikopter yang dikenal sebagai Helicopter City Transportation atau Helicity.

    7 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Aturan Main Baru Penjaga Kompetisi

    Kementerian Perdagangan menyatakan bakal menerbitkan regulasi baru yang mengatur tata tertib berniaga di platform digital untuk mencegah praktik perdagangan tidak adil.

    7 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Menjatuhkan Harga, Mencaplok Pasar    

    Presiden Joko Widodo mensinyalir adanya permainan harga dalam produk-produk impor yang masuk ke Indonesia.

    7 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Dampak Tipis Insentif Properti di Pasar Saham

    Kebijakan insentif pajak untuk sektor properti tak terlalu kuat mendorong pergerakan saham emiten properti.

    7 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Bertumpu pada Segmen Residensial

    PT Metropolitan Land Tbk memprioritaskan penjualan rumah stok untuk memanfaatkan momentum stimulus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dari pemerintah.

    8 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pergerakan Saham Emiten Properti

    Pelonggaran uang muka dan pajak mengungkit harga saham sejumlah emiten properti di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    7 Maret 2021
  • Ilmu dan Teknologi

    Cara Cepat Deteksi Kanker

    Kawat yang dialiri magnet dapat mendeteksi sel kanker secara cepat dan efektif.

    7 Maret 2021
  • Metro

    DKI Lanjutkan Penyediaan Lahan Normalisasi Ciliwung

    Balai Besar Ciliwung Cisadane belum mengalokasikan anggaran normalisasi sungai terbesar di Jakarta tersebut.

    7 Maret 2021
  • Metro

    Tersendat Normalisasi Akibat Janji

    Balai Kota menyatakan penyediaan lahan penanggulangan banjir terkendala keterbatasan terbatasnya anggaran.

    7 Maret 2021
  • Metro

    Tak Sampai Separuh

    Normalisasi Sungai Ciliwung tersendat pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah DKI. Akibatnya, Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane baru bisa menanggul bantaran sungai sepanjang 16,1 kilometer. Padahal panjang bibir sungai yang harus ditanggul mencapai 33,6 kilometer. Berikut ini progres pemasangan sheet pile di sungai yang berhulu dari Gunung Pangrango itu,

    7 Maret 2021
  • Nasional

    Penetapan Tersangka Perusahaan Terganjal Pimpinan KPK

    Keterlibatan PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan Bank Panin sudah terang benderang saat gelar perkara.

    8 Maret 2021
  • Nasional

    Setelah Mentok di Lapangan Banteng

    Skandal suap pajak yang melibatkan tiga wajib pajak perusahaan dan pejabat Direktorat Jenderal Pajak bermula dari laporan yang masuk ke bagian pengaduan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.

    8 Maret 2021
  • Nasional

    Sembunyi Harta Cara Angin

    KPK menelusuri sejumlah aset yang terhubung dengan tersangka kasus dugaan suap pengurusan pajak.

    7 Maret 2021
  • Nasional

    Umbuk Uang Ikut Kongres Deli Serdang

    Pelaksanaan kongres luar biasa yang dihelat eks kader Partai Demokrat diwarnai dengan janji uang.

    8 Maret 2021
  • Nasional

    Konsolidasi Perkabungan Melawan Moeldoko

    Partai Demokrat menyatakan tengah berkabung lantaran sejumlah bekas kadernya pada pekan lalu menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025.

    7 Maret 2021
  • Opini

    Merebut Demokrat, Menaklukkan Oposisi

    Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko adalah krisis politik serius. Keperluan dan motivasi macam apa di balik usaha penaklukan ini?

    7 Maret 2021
  • Ragam

    Perketat Screening Cegah Varian Baru Covid-19

    Pemerintah meningkatkan surveilans genomik dan membatasi mobilitas warga.

    7 Maret 2021
  • Ragam

    Varian Baru B117  

    Varian baru corona B117 sudah masuk ke Indonesia. Virus ini 70 persen lebih cepat menular dibanding varian sebelumnya.

    7 Maret 2021
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved