Tarik-Ulur Revisi Aturan Bermasalah - Berita Utama - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Tarik-Ulur Revisi Aturan Bermasalah

Pembentukan tim pengkaji UU ITE mencerminkan ketidakseriusan pemerintah untuk merevisi aturan bermasalah ini.

Konferensi Pers Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Tim Kajian Teknis UU ITE di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, 22 Februari 2021. kominfo.go.id/Polhukam/Alija. tempo : 173078489688.

JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali dipertanyakan.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, mengatakan pembentukan tim pengkaji UU ITE oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menunjukkan pemerintah tak serius untuk segera merevisi aturan itu.

Menurut Damar, pembentukan tim ini menun

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU ITE Kominfo Mahfud Md Jokowi Kinerja Polisi Markas Besar Kepolisian RI

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Ekonomi dan Bisnis

Mimpi Setengah Juta Eksportir Baru
Nasional

Pakar Ragukan Klaim Vaksin Nusantara
Ekonomi dan Bisnis

Bongkar-Muat Lewat Layanan Digital
Nasional

Menimbang Vaksin Nusantara untuk Program Nasional

Konten Eksklusif Lainnya

5 November 2024
4 November 2024
3 November 2024
2 November 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.