Dari Revisi Mundur ke Interpretasi - Berita Utama - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Dari Revisi Mundur ke Interpretasi

Sengkarut penggunaan pasal karet dalam UU ITE dikhawatirkan akan berulang.

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan mengenai penegakan kedisiplinan protokol kesehatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kepada peserta Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, 15 Februari 2021. BPMI Setpres/Lukas. tempo : 172651280290.

JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai kendur. Alih-alih mengambil inisiatif membentuk tim untuk menggodok usul revisi, pemerintah kini malah berfokus memberikan interpretasi resmi atas pelaksanaan UU ITE.

Sebaliknya, untuk urusan revisi, pemerintah melemparnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Info

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Maya Ayu Puspitasari

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU ITE DPR Kepolisian RI Jokowi Johnny Gerard Plate

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Info Tempo

Kemnaker Bangun BLK di Kawasan Industri Batam
Metro

Gelisah Petani Lantaran Somasi
Berita Utama

Korban UU ITE Berjatuhan
Ilmu dan Teknologi

Terapi Gen untuk Bayi

Konten Eksklusif Lainnya

16 September 2024
15 September 2024
14 September 2024
13 September 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.