Presiden Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.
Yudi Purnomo Harahap (kanan), Novel Baswedan (tengah), Ita Khoiriyah (kiri-atas), dan pegawai KPK yang tidak Lolos tes wawasan kebangsaan melakukan aksi bersama Solidaritas Masyarakat Sipil di depan gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 15 September 2021. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 167945836235
JAKARTA – Pakar hukum tata negara dan pegiat antikorupsi menilai sikap diam Presiden Joko Widodo terhadap pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berdampak besar pada pelemahan komisi antirasuah. Jokowi bisa dianggap menyetujui pemecatan pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan itu sekaligus mendukung agenda pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Presiden Jokowi akan dikenang s
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
