Protes Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Februari 2015. TEMPO/Prima Mulia. tempo :
168627500550_
JAKARTA – Pemerintah berencana menerbitkan pedoman interpretasi untuk mengatasi persoalan multitafsir sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, menurut pengajar hukum pidana di Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, pedoman ini tidak akan efektif mengatasi pasal-pasal karet dalam UU ITE.
Fickar memperkirakan, jika pemerintah menempuh opsi tersebut, pedoman interpretasi akan dibuat lemba
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.