JAKARTA – Pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan mendapat respons tak melegakan dari Istana Kepresidenan. Ada indikasi Istana lepas tangan atas polemik alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara itu.
Gelagat Istana melepas tanggung jawab ini tecermin dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko perihal hasil asesmen tes wawasan kebangsaan di KPK, kemarin. Dalam pernyataannya, Moeldoko menyatakan pemerintah tidak memiliki seluruh kewenangan terhadap proses pembinaan internal di lembaga antirasuah itu.
Menurut dia, pemberhentian 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan semata-mata kebijakan yang diambil oleh pemimpin KPK. “Bahwa pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK,” kata Moeldoko.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini mengatakan pemerintah memiliki kewenangan tertentu tapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK. Karena itu, kata dia, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai itu bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.
KPK mengumumkan, dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, hanya 24 orang yang dinyatakan lulus menjadi ASN dan 51 orang lainnya dipecat. Peserta yang diusulkan untuk mengikuti asesmen alih status sebanyak 1.357 orang, dan yang hadir 1.349 orang. Sedangkan delapan orang lainnya tak menghadiri asesmen. Mereka yang lolos tes wawasan kebangsaan sebanyak 1.274 orang, dan 75 orang lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK harus menjadi masukan untuk langkah perbaikan. Jokowi bersuara setelah pimpinan KPK menerbitkan surat keputusan untuk membebastugaskan 75 pegawai yang tak lulus asesmen.
Jokowi berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki pegawai yang tak lulus asesmen melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. "Hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi.
Sejumlah tokoh bangsa dan akademikus menyatakan pemecatan 51 pegawai KPK itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah Presiden. Guru besar emeritus Universitas Indonesia, Emil Salim, misalnya, meminta Presiden Jokowi menindak bawahannya yang mengingkari petunjuk.
Emil mengatakan sebaiknya Ketua KPK ataupun Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali ke petunjuk Presiden secara utuh dengan membatalkan pemberhentian 51 karyawan KPK. “Banyak di antara mereka yang telah berhasil menangkap koruptor kaliber besar,” kata Emil.
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri), Penyidik Senior KPK Novel Baswedan, dan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo saat penyerahan berkas pengaduan dari perwakilan pegawai KPK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, 24 Mei 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai Istana ingin lepas tangan dari polemik alih status pegawai KPK yang berujung pada pemecatan puluhan pegawai itu. Pidato Jokowi, kata dia, tidak lain hanya untuk menjaga popularitasnya alih-alih menyelamatkan KPK. "Jokowi melihat wacana ini sudah sangat luas dan berdampak sangat negatif, sehingga dia katakan sesuatu," kata Bivitri.
Bivitri mengingatkan ada dua catatan yang bisa dinilai dari sikap Jokowi terhadap polemik di KPK. Pertama, ia mengingatkan bahwa kehancuran KPK berasal dari Jokowi dengan revisi Undang-Undang KPK.
Perubahan undang-undang inilah yang menuntun pada alih status pegawai KPK menjadi ASN serta berujung pada pemecatan puluhan pegawai kritis dan berintegritas. "Kita semua sudah lihat saat Jokowi sampaikan pandangan itu, dia tidak dalam rangka mencegah atau apa pun," tuturnya.
Menurut Bivitri, pidato Jokowi yang meminta agar tidak dilakukan pemecatan terhadap pegawai KPK bersifat multi-interpretatif. Banyak yang menduga bahwa pernyataan ini akan diterjemahkan sebagai upaya untuk mengulur waktu sebelum benar-benar melakukan pemecatan. "Interpretasi itu ada di pidato, dan itulah yang sedang dilakukan oleh Moeldoko. Menurut saya, itu cuci tangan sekali," ujar dia.
Alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara merupakan buntut dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. KPK berkoordinasi dengan BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Lembaga Administrasi Negara untuk memutuskan nasib 75 pegawai KPK.
Moeldoko menuturkan koordinasi ini merupakan upaya untuk melaksanakan arahan Presiden Jokowi. "Tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden," ucap dia.
Dari hasil koordinasi, sebanyak 24 pegawai akan diberi kesempatan untuk menjadi ASN lewat pendidikan bela negara. Sisanya, 51 pegawai akan diberhentikan dari KPK karena dianggap tidak bisa dibina.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berulang kali menegaskan bahwa pemberhentian itu merupakan keputusan yang diambil bersama dalam rapat berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh tim asesor. "Yang 51 karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alex.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 4 Maret 2021. TEMPO/Imam Sukamto
Saling lempar tanggung jawab atas hasil asesmen tes wawasan kebangsaan sudah terjadi sejak pimpinan KPK mengumumkan adanya 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lulus asesmen. Adanya puluhan pegawai yang tak lulus ini menuai polemik karena sebagian besar terdiri atas pegawai-pegawai yang kritis dan berintegritas. Mereka adalah kalangan penyidik dan penyelidik yang menangani kasus kakap, pengurus inti Wadah Pegawai KPK, dan orang-orang yang vokal dalam mengkritisi kebijakan pimpinan.
Proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK lantas dipertanyakan berbagai kalangan. Para pegawai KPK lalu mengumbar daftar pertanyaan selama asesmen yang dinilai rasial, seksis, dan memuat unsur pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai kecaman muncul atas hasil asesmen itu. Desakan agar Presiden turun tangan tak kunjung mendapatkan respons dari Istana.
Pimpinan KPK lantas melempar bola panas atas nasib 75 pegawai yang tak lulus asesmen kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pimpinan mengatakan bakal meminta penjelasan Kementerian serta BKN sebelum memutuskan nasib ke-75 pegawainya.
Semula, pimpinan Kementerian dan lembaga itu menyatakan bahwa nasib 75 pegawai adalah tanggung jawab pimpinan KPK. Namun BKN mempersilakan jika KPK ingin berkoordinasi.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan pertemuan antara lembaganya bersama KPK dan instansi lain merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan agar tidak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian.
Ia mengatakan pertemuan itu menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dilakukan serta-merta karena melalui proses pembahasan lebih dulu. "Itu kan tidak serta-merta. Kami bahas lagi dan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar dia.
Hasil koordinasi memutuskan bahwa ada 51 dari 75 pegawai yang memiliki skor wawasan kebangsaan ekstrem. Bima menyebutkan tim asesor dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis, dan Badan Intelijen Negara menyatakan bahwa akan sulit mengubah keyakinan seperti itu. “Karena itu, kami tidak masukkan sebagai ASN,” katanya.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan tidak ikut memutuskan nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus asesmen wawasan kebangsaan. Menurut Boy, BNPT hanya bertugas melakukan profiling. “Berkaitan dengan siapa yang lulus dan tidak lulus itu adalah mekanisme yang diterapkan oleh BKN selaku penyelenggara tes,” kata Boy.
MAYA AYU PUSPITASARI
