JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan lembaganya akan terus melanjutkan program pemajuan hak asasi manusia (HAM). Tujuannya, mewujudkan enam janji Presiden Joko Widodo ihwal pemenuhan HAM yang diucapkannya pada Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2020, kemarin.
Program pemajuan HAM itu, misalnya, rencana aksi nasional HAM, penilaian tanggung jawab pemenuhan hak oleh pemerintah daerah, pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM, dan perluasan jangkauan serta akses penanganan pelaporan perlakuan masalah HAM. "Program ini melayani masyarakat hingga tingkat desa," kata Yasonna, kemarin.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan pemerintah akan menggelar diseminasi dan peningkatan kesadaran hukum serta HAM di masyarakat. Sebelumnya, program tersebut lebih banyak menyasar aparat pemerintah. "Ke depan, lebih diutamakan kepada kalangan pelajar dan mahasiswa," katanya.
Ia mengatakan pemerintah juga bakal mendorong agar peraturan daerah berparameter HAM. Lembaganya juga membuat program untuk menangani dan menindaklanjuti isu HAM yang berkembang dan memerlukan perhatian.
Menurut Yasonna, rencana aksi nasional HAM telah dilaksanakan secara konsisten sejak 1998 hingga kini. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim bahwa sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah telah menjalankan aksi HAM sesuai dengan program periode keempat. "Kami optimistis pada akhir 2020 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu melaporkan capaian pelaksanaan aksi HAM seratus persen," katanya.
Yasonna mengatakan, dalam pelaksanaan rencana aksi HAM periode kelima, sekretariat bersama yang terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Luar Negeri sudah menyusun rancangan peraturan presiden tentang rencana aksi HAM periode kelima. "Rancangan HAM periode kelima fokus pada penyelesaian isu-isu HAM kelompok rentan, meliputi hak-hak perempuan, anak penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat," ujarnya.
Presiden Jokowi menyampaikan enam janji dan komitmen pemerintah dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, kemarin. Misalnya, Jokowi mengatakan pemerintah akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta memenuhi hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019.
"Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat," kata Jokowi.
Jokowi juga menjanjikan bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah pelanggaran kebebasan beribadah di beberapa tempat. Selain itu, Jokowi menjamin pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata, termasuk bahan bakar satu harga.
Lalu, Jokowi akan berupaya membangun sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting dan keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau terluar. Terakhir, ia menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. "Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas," katanya.
Menurut Jokowi, semua komitmen pemerintah dalam penegakan HAM itu telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. "Hak sipil, politik, ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satu pun yang terabaikan," kata Jokowi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, sangsi Jokowi akan sanggup menepati janjinya tersebut. “Mari kita lihat, janjinya yang di Nawacita sudah terbukti bohong enam tahun setidaknya,” kata Asfinawati.
DEWI NURITA | MAYA AYU PUSPITASARI
Janji Jokowi tentang HAM Akan Direalisasi Tahun Depan
