Kelangkaan obat terapi Covid-19 ditengarai terjadi lantaran pemerintah salah merencanakan pengadaan dan distribusi obat. Pemerintah meminta perusahaan farmasi dalam negeri menggenjot produksi obat-obatan.
Selain dengan Moderna, suntikan booster bagi tenaga kesehatan dapat menggunakan vaksin Covid-19 yang sama dengan dosis pertama dan kedua.
Pemerintah bersikap terlalu reaktif menghadapi para demonstran yang mengkritik kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Para pendengung ikut memanaskan situasi.
Penanganan kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK janggal. Diduga siasat untuk mengulur waktu dan memperkecil spektrum perkara hanya pada Juliari.
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia mengungkap sejumlah kendala yang menghadang laju ekspor pada Juli 2021. Masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diperpanjang hanya satu di antaranya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia mengeluhkan dampak perpanjangan masa PPKM darurat yang dilakukan berbarengan dengan kenaikan permintaan ekspor. Ketentuan jumlah karyawan masuk maksimal 50 persen membuat perusahaan kehilangan momentum meraup pendapatan.
Pemerintah membatasi aktivitas masyarakat dan industri di daerah-daerah yang memiliki tingkat persebaran Covid-19 tinggi selama PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Mayoritas daerah yang terkena pembatasan ketat tersebut adalah zona industri.
Bukalapak masih belum berhasil mencatatkan keuntungan dalam tiga tahun terakhir.
PT Bukalapak Tbk akan menjadi unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada 6 Agustus mendatang. Beberapa analis dan investor saham menyoroti kinerja emiten berkode BUKA ini yang belum berkilau.
Pedagang dan pembeli di sejumlah pasar dan pusat belanja harus menunjukkan sertifikat telah mendapat vaksin Covid-19.
Pemerintah DKI Jakarta melanjutkan kebijakan pembatasan sosial—melalui penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4—hingga 2 Agustus mendatang. Dalam pembatasan kali ini, pemerintah daerah kembali merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
Satuan Polisi Pamong Praja tetap memberikan sanksi dan denda jika pelanggaran dilakukan secara berulang.
Pembangunan waduk akan dimulai September mendatang dan ditargetkan rampung pada Maret 2022.
Bendungan Ciawi dan Sukamahi menjadi proyek percontohan bendungan kering untuk mengendalikan banjir.
Penangkapan enam aktivis di Jakarta tanpa bukti kuat dianggap sebagai upaya pemerintah membungkam kebebasan berpendapat. Keenam orang itu dituding akan ikut aksi "Jokowi End Game".
Anggota BPP yang dituding sebagai aktor rencana aksi "Jokowi End Game" mendapat doxing, teror, dan ancaman pembunuhan.
Meski tak ada unjuk rasa untuk menggulingkan Presiden Jokowi pada pekan lalu, tapi sejumlah aktivis yang diituding terlibat mendapat teror dan ancaman pembunuhan.. Polisi mendatangi rumah mereka.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan persediaan vaksin Covid-19 hanya tersisa kurang dari sebulan vaksinasi.
Pemerintah menyatakan stok vaksin saat ini tersisa 22 juta dosis, yang tersebar di berbagai daerah.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) tengah mengupayakan untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 83 ribu hektar pada tahun 2021, dari 637 ribu hektare dengan kondisi kritis di seluruh Indonesia. Adapun dari total luasan tersebut akan dilakukan proses rehabilitasi dalam jangka empat tahun.
Pengumuman lelang Lahan Depo Container untuk disewakan.
Politeknik Tempo membuka pendaftaran mahasiswa baru tahaun ajaran 2021-2022.
Pengumuman lelang Lahan Depo Container untuk disewakan.
Seberapa banyak masyarakat yang paham apa arti PPKM level 4? Apa bedanya dengan darurat, mikro, dan yang dulu disebut PSBB (pembatasan sosial berskala besar)? Mungkin tak banyak yang tahu. Atau malah tak mau tahu.
Lonjakan jumlah pasien Covid-19 belum bisa direm. Ruang rawat di banyak rumah sakit telah penuh oleh pasien.
Pegiat antikorupsi mengkritik putusan banding mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Alasan hakim banding Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi vonis Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dengan alasan gender dianggap mengada-ada dan tidak memenuhi rasa keadilan. Indonesia Corruption Watch menilai putusan banding Pinangki keterlaluan. Sebagai penegak hukum, Pinangki mestinya dihukum lebih berat, karena Pinangki terbukti melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat.
