Perburuan aset pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih menemui rintangan. Sebab, DPR menolak memasukkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Padahal undang-undang itu sangat diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara dari para obligor dan debitor nakal tersebut.
Ketiadaan undang-undang perampasan aset menyulitkan penyelesaian perkara pidana dan pengembalian kerugian negara. Pelaku diuntungkan dengan ketiadaan aturan perampasan aset, sedangkan negara dirugikan karena proses penggantian kerugian negara butuh waktu lama.
Moratorium pembukaan kebun sawit baru harus diperpanjang. Target perbaikan tata kelola perkebunan belum tercapai.
Kredit perbankan tumbuh dan bank digital bermunculan. Bank harus mendorong fungsi intermediasi untuk menggairahkan perekonomian.
DPR menyetujui pengucuran penyertaan modal negara untuk delapan BUMN pada 2022. Secara total, Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal senilai Rp 72,449 triliun untuk 12 BUMN. Sebagian besar dari dana tersebut akan dipakai untuk menggarap proyek penugasan pemerintah.
Mayoritas PMN 2022 ditujukan untuk membiayai penugasan pemerintah. Proyek yang akan digarap BUMN bermacam-macam, dari pembangunan jalan tol, perumahan rakyat, hingga infrastruktur ketenagalistrikan.
Implementasi tata kelola sawit berkelanjutan yang telah berjalan satu dekade terakhir masih menghadapi sejumlah hambatan. Luas lahan petani yang menerapkan standar ISPO baru 12 ribu hektare atau 0,18 persen dari total lahan seluas 6,8 juta hektare.
Percepatan penerapan standar wajib sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) akan dilakukan dengan membentuk sekretariat komite ISPO. Kementerian Pertanian juga diminta melanjutkan penyegaran auditor internal perusahaan dan lembaga sertifikasi, serta meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen pelaku usaha perkebunan sawit.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis target baru realisasi investasi di bidang pelancongan bisa dikejar hingga akhir tahun ini seiring dengan pelonggaran PPKM. Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno berharap investasi pariwisata pada tahun ini meningkat 15-20 persen dari target yang ditetapkan.
Broker tanah menawarkan bantuan pengurusan dokumen kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung, ruas Cawang. Selain proses cepat, si makelar tak meminta biaya sama sekali untuk pengurusan dokumen. Bahkan, dia bersedia membayar atau mencarikan pinjaman untuk pelunasan tunggakan PBB.
Penghuni bantaran Sungai Ciliwung berduyun-duyun mengurus dokumen pertanahan. Mereka berharap mendapat uang ganti rugi dari pemerintah.
Pemerintah DKI Jakarta mulai memperbolehkan bekerja di kantor dengan jumlah karyawan sebesar 25 persen dari total kapasitas untuk sektor nonesensial dan 100 persen untuk sektor kritikal. Sejumlah pengamat pandemi Covid-19 menganggap kondisi penularan virus di DKI relatif aman. Meski begitu, Pemerintah Provinsi dan masyarakat tak boleh lengah lantaran Covid-19 masih ada di DKI.
Warga yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang meminta kenaikan uang kompensasi bau. Pemerintah DKI Jakarta berkali-kali bersengketa dengan Pemerintah Kota Bekasi ihwal pengelolaan TPST Bantargebang.
Pemerintah Jakarta telah membeli lahan seluas 7,5 hektare untuk memperluas TPST Bantargebang.
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditangkap KPK dengan dugaan korupsi dana hibah bencana BNPB. Modus lama korupsi dana hibah dengan kepala daerah sebagai pemegang peran sentral.
KPK tidak pernah membeberkan hasil supervisi lembaganya dalam perkara suap pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, yang menjerat jaksa Pinangki dan Joko Tjandra. KPK justru menghentikan supervisi ketika kejaksaan menghentikan penyidikan sebelum mengungkap aktor utama rasuah tersebut.
Seseorang yang disebut sebagai "king maker" diduga berperan penting dalam kasus suap Joko Tjandra. Namanya berulang kali muncul dalam percakapan jaksa Pinangki dengan Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Tjandra.
Dua anggota kabinet Jokowi, yaitu Luhut Pandjaitan dan Moeldoko, melaporkan para aktivis yang mengkritiknya ke kepolisian. Pelaporan ini dianggap sebagai upaya mengkriminalkan aktivis.
Pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 gelombang ketiga setelah libur Natal dan tahun baru 2022.
Program restorasi gambut dan mangrove BRGM untuk pemulihan ekologi.
Mereka tak bisa diperbandingkan dengan buruh harian, yang kalau sehari absen bekerja, dipotong upahnya. Wakil rakyat yang bolos rapat gajinya tetap utuh. Bukan cuma wakil rakyat, ada banyak pejabat lain di berbagai lembaga yang bergaji besar tapi juga tak jelas kerjanya.
Lonjakan jumlah pasien Covid-19 belum bisa direm. Ruang rawat di banyak rumah sakit telah penuh oleh pasien.
Pegiat antikorupsi mengkritik putusan banding mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Alasan hakim banding Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi vonis Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dengan alasan gender dianggap mengada-ada dan tidak memenuhi rasa keadilan. Indonesia Corruption Watch menilai putusan banding Pinangki keterlaluan. Sebagai penegak hukum, Pinangki mestinya dihukum lebih berat, karena Pinangki terbukti melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat.
