Dibahas secara kilat, RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya segera disahkan. Dianggap mengulang kekeliruan pemekaran Papua yang mengabaikan substansi kepentingan rakyat di Bumi Cenderawasih.

Empat dari sembilan calon anggota BPK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR adalah politikus. Auditor negara dari kalangan politikus dikhawatirkan memicu konflik kepentingan yang bisa melemahkan pengawasan.

Calon anggota BPK yang akan terpilih memiliki sederet "pekerjaan rumah", misalnya meningkatkan kualitas pengawasan. Sejumlah kandidat pun menyuarakan fokus dan rencana perbaikan BPK.

Pejabat di Sekretariat Negara menyebutkan belum ada agenda Istana memanggil Kepala Staf TNI AD Dudung Abdurachman hingga kemarin. Pegiat demokrasi menghendaki Presiden Joko Widodo meredakan kabar ketegangan di lingkup internal TNI hingga kontroversi Dudung dan Effendi.

Pernyataan Effendi Simbolon dalam rapat kerja dengan TNI menimbulkan kontorversi. Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menemukan adanya pelanggaran etik.

Masih terdapat sejumlah pasal karet dan multitafsir dalam RUU PDP. Catatan kejahatan, yang masuk kategori data pribadi bersifat spesifik, menjadi ancaman bagi media massa.

RUU Pelindungan Data Pribadi segera disahkan. Jaminan pelindungan data masih dipertanyakan.

Bagaimana isi pasal-pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi yang diragukan dapat meredam tren kebocoran data?

Pemerintah perlu menghapus alokasi anggaran negara untuk pensiun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka politikus, bukan pegawai negeri sipil.

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan gugus tugas bentukan pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pembahasan tersandera keputusan parlemen.

Wakil rakyat di parlemen itu untuk apa? Kalau ini berlanjut, bisa jadi wakil rakyat yang nyata itu bukan lagi anggota DPR, melainkan warganet atau malah kumpulan para relawan.

Pemerintah diminta menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Masih minim partisipasi publik.

Pemerintah berjanji membuka draf akhir Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) kepada publik. Naskahnya diklaim belum kelar digodok banyak kementerian. 

Pemekaran Papua dianggap telah memanaskan tensi politik dan keamanan di Papua. Kasus kekerasan bersenjata pecah di Nduga. 

Pemerintah membuka peluang untuk membahas ulang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR mengusulkan penggunaan metode simulasi terhadap pasal-pasal kontroversial.

Insiden baku tembak polisi Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat dengan Bharada E ditengarai sarat kejanggalan. Lima peluru ditembakkan tapi menyebabkan tujuh luka.

Komisi IV DPR kecewa atas progres program kawasan sentra produksi pangan alias food estate. Anggaran besar, tapi hasilnya minim, terutama bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Pegiat pemilu dan pakar hukum menolak usulan Perpu Pemilu untuk mengatasi sengkarut Pemilu 2024 saat ini. Opsi revisi terbatas UU Pemilu dianggap lebih baik dan demokratis.

Keputusan Jakarta membentuk provinsi baru di Papua tak lepas dari pendekatan keamanan. Berpotensi mempertajam konflik di sana.

Keluarga para penderita cerebral palsy menempuh berbagai jalan untuk mendapatkan legalisasi ganja medis. Putusan perkara di Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang Narkotika di DPR, dan kelanjutan izin riset penggunaan kanabis untuk pengobatan di Kementerian Kesehatan kini amat dinantikan. Bagi mereka yang memerlukan ganja untuk mengurangi rasa sakit--termasuk penderita kanker dan epilepsi--tak banyak waktu untuk menunggu.   

Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan RUU Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, kemarin. Jatah ASN bagi orang asli Papua dalam RUU Pemekaran Papua tersebut mencapai 80 persen.

DPR akan membahas usulan penggunaan ganja untuk kepentingan medis ke dalam revisi UU Narkotika. Upaya melegalkan ganja medis ini juga dapat ditempuh dengan mengubah golongan ganja lewat peraturan Menteri Kesehatan.

Di tengah perkara uji materi Undang-Undang Narkotika yang tak kunjung tuntas, keluarga penderita cerebral palsy berharap legalisasi ganja medis segera diberlakukan. Revisi undang-undang dan izin riset kesehatan jadi peluang.

DPR bertekad mengesahkan RUU Pemekaran Papua, pekan ini. Pengiriman pasukan tambahan menjelang pengesahan dikhawatirkan mempertebal tindakan represif terhadap suara masyarakat.

Sejumlah negara memberikan cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan pekerja hingga lebih dari satu tahun. Ada pula yang membayar penuh pekerjanya selama cuti itu.

Pasal tentang penghinaan terhadap presiden tetap dipertahankan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah dan DPR dianggap melanggar konstitusi jika RKUHP langsung disahkan tanpa ada pembahasan kembali.

Pambahasan tiga RUU pemekaran Papua dilakukan secara maraton. Komisi II DPR menargetkan pembahasan ketiga RUU tuntas pada 29 Juni, meski baru dimulai pada Rabu kemarin.

Uji publik draf RUU Sisdiknas dianggap asal-asalan. Tak semua kalangan mendapat draf RUU, yang sudah tiga kali berubah sejak Januari lalu.

Tahap Pemilu 2024 sudah dimulai pekan lalu, tapi anggarannya belum tersedia. Bisa menjadi dalih untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

KPU dan Komisi II DPR telah rampung membahas anggaran Pemilihan Umum 2024.  Namun anggaran belum juga cair. Keputusan ada di tangan pemerintah.  

Panja GoTo mulai bekerja dengan memanggil Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah dan Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam. Kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam investasi Telkomsel di GoTo digali.

Partai politik meminta KPU memetakan potensi masalah dalam tahapan Pemilu 2024. Urusan data pemilih hingga pendaftaran lewat Sipol menjadi sorotan.

Komisi Hukum DPR terus mendorong pembentukan pansus pembelian saham GoTo. Pansus ini mengarah pada penggunaan hak angket.

Presiden Jokowi sudah mengirim surat presiden ihwal RUU Ratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan secara Paksa pada Mei lalu, tapi pimpinan Komisi I DPR tak mengetahuinya. Pembahasan ratifikasi konvensi internasional ini sudah 13 tahun menggantung.

Anggota Komisi I DPR akan mempertanyakan keterlambatan proyek pembangunan stasiun pemancar jaringan seluler 4G yang digarap Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah diminta mengkaji dan mengatur ulang target-target proyek ini.

Durasi masa kampanye Pemilu 2024 tetap akan diperdebatkan meski sudah disepakati lebih dulu. Tampilan model surat suara ikut memicu perbedaan pendapat.

Sejumlah masalah berpotensi muncul jika jabatan di Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kosong. DPR mengusulkan perpanjangan masa jabatan.

Pemerintah mempercepat produksi vaksin dalam negeri. Vaksin Merah Putih salah satunya disiapkan sebagai booster untuk anak.

Masa kampanye 90 hari menjadi tantangan bagi penyediaan logistik Pemilu 2024. KPU meminta Presiden menerbitkan instruksi untuk kelancaran pengadaan dan pendistribusian.

Pemerintah tak kunjung mempublikasikan draf lengkap revisi KUHP kepada publik. Belum final, khawatir menimbulkan kesalahpahaman, dan memudahkan pembahasan di Dewan menjadi dalih DPR.

Partai politik baru berkeberatan atas masa kampanye selama 90 hari dalam Pemilu 2024. Dianggap menguntungkan partai besar.

Dewan Perwakilan Rakyat berencana langsung mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diinisiasi pemerintah. Mereka menganggap pembahasan ulang tak diperlukan dengan dalih telah dirampungkan oleh DPR periode sebelumnya. Sederet rancangan pasal bermasalah dipertahankan di RKUHP. Sebagian lebih berbahaya daripada hukum ala kolonial.

Tak banyak berubah, draf RUU KUHP dipenuhi pasal-pasal bermasalah. Kelompok masyarakat sipil mendesak pembahasan ulang. 

DPR berencana segera mengesahkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang pasal demi pasal dalam draf lama yang urung disahkan. Pasal-pasal bermasalah masih dipertahankan.

Pidana kejahatan terhadap kebencian merupakan aturan baru dalam RKUHP. Terobosan hukum ini terserak di antara banyak pasal yang dianggap masih bermasalah.

Pemerintah mempertahankan pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil di RKUHP. Lebih represif ketimbang penjajah.

DPR akan meminta penjelasan Kementerian Agama soal dugaan penyimpangan penyaluran dana BOP Pesantren. Akar masalah data yang berantakan.

Selain melegitimasi omnibus law, revisi UU PPP memuat sejumlah pasal janggal. Bahaya bagi hak publik.

Setelah mengakomodasi mekanisme omnibus dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR bersiap merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ada gelagat revisi tak bakal menyentuh substansi pasal-pasal bermasalah. Bahaya lebih besar menunggu di depan mata.

Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bakal disusul revisi UU Cipta Kerja. Ada keengganan mengoreksi substansi undang-undang yang sarat masalah.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) berpotensi mandek. Sejumlah opsi ditawarkan perihal kedudukan badan otoritas perlindungan data pribadi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih berkutat soal pembentukan badan otoritas. Dari 145 negara, sebanyak 135 negara mempunyai badan otoritas perlindungan data yang independen.

Tak lama setelah kontroversi pengadaan gorden rumah dinas menuai kritik, Badan Urusan Rumah Tangga DPR kembali disorot karena melakukan kunjungan kerja ke Turki. Sejumlah kalangan menilai lawatan tersebut hanya menghambur-hamburkan uang negara. Hasil kunjungan kerja luar negeri anggota DPR pun kerap kali tidak pernah dipublikasikan dan minim kontribusi terhadap kinerja.

Hanya segelintir kunjungan kerja luar negeri DPR yang disertai dengan laporan. BPK mendapati praktik manipulasi lawatan.

Perhimpunan Pelajar Indonesia kerap mengkritik kunjungan kerja anggota DPR di luar negeri karena tidak transparan. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR berada di Turki dengan agenda bertemu parlemen setempat. Menyurati Kedutaan Besar RI untuk memfasilitasi kebutuhan mereka selama di sana.

Sebagian anggota parlemen menilai anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 miliar masih terlalu mahal. Anggaran belum disepakati meski tahapan Pemilu 2024 kurang dari sebulan. 

Sejumlah proyek yang dianggarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terus menuai kritik. Setelah pengadaan gorden rumah dinas dibatalkan, DPR membuka tender pengecatan kubah dan pengaspalan Kompleks Parlemen.

BURT memanggil pihak Sekretariat Jenderal DPR untuk membahas kontroversi lelang gorden rumah dinas anggota Dewan, hari ini. Jika terbukti bermasalah, lelang gorden DPR akan dibatalkan.

Sejumlah fraksi meminta pembatalan tender gorden DPR. Dinilai kelewat mahal dan janggal.

DPR menggelar pemeriksaan internal soal tender gorden rumah dinas DPR. Badan Urusan Rumah Tangga akan berfokus mempertanyakan tudingan soal harga yang terlalu tinggi dan proses lelang yang janggal.

Kantor pemenang tender gorden DPR sepi dari aktivitas dan minim fasilitas. Ada karyawan perusahaan yang baru kerja sebulan dan belum tahu tugasnya.

Tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR senilai Rp 48,7 miliar sarat kejanggalan. Pemenang tender diduga direkayasa sejak awal lelang.

Majelis Rakyat Papua menemui Presiden Jokowi menyampaikan penolakan pemekaran Papua. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dinilai mempersempit otonomi orang Papua untuk menentukan hak mereka sendiri.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan aturan turunan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Pemerintah punya waktu dua tahun untuk menyiapkan aturan pelaksana penanganan kasus kekerasan seksual.

Baleg DPR akan segera membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja setelah pengesahan RUU PPP. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan undang-undang itu cacat formal.

Ketiadaan klausul pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS yang baru disahkan akan dilengkapi lewat revisi KUHP. DPR memastikan kedua kejahatan itu ada dalam revisi KUHP.

DPR mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) demi memuluskan omnibus law UU Cipta Kerja. Padahal Mahkamah Konsitusi menilai omnibus law cacat formal.

Dibahas mulai 2016, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan disahkan bulan ini. Tidak mengatur soal pemerkosaan.

Bagaimana sebaiknya perekrutan hakim agung dilakukan agar bersih dari anasir politik? Apa dampaknya dalam seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial?

Meski telah mengakomodasi ketentuan yang menyangkut beberapa bentuk kekerasan seksual di dunia maya, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masih memiliki sejumlah kejanggalan. RUU TPKS belum mengatur secara gamblang perihal pemerkosaan. Kekerasan seksual nonfisik juga masih sulit dibuktikan.

Hasil pembahasan RUU TPKS yang disetujui Badan Legislasi tak mengatur dengan gamblang soal tindak pemerkosaan dan pemaksaan aborsi. Ada juga perubahan kata yang justru mempersulit pembuktian kekerasan seksual.

RUU TPKS akan dibawa ke sidang paripurna setelah disepakati dalam sidang Baleg. Dalam rapat pleno, hanya PKS yang menyatakan menolak RUU tersebut.

Enam pasal yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik masuk dalam pembahasan RUU TPKS. Ketentuan ini sempat ditolak karena khawatir tumpang-tindih dengan UU ITE.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih saja alot. Pembentukan dan kedudukan badan otoritas pengawas data masih menjadi kendala. 

Haryo Kuncoro, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, mengurai sejumlah syarat bagi anggota Dewan Komisioner OJK yang baru. Tantangan kondisi industri jasa keuangan aktual.

Pimpinan DPR dan anggota Komisi Kesehatan DPR ramai-ramai membela Terawan Agus Putranto atas pemecatannya dari keanggotaan IDI. Mereka rata-rata pernah menjadi pasien Terawan.

Tak ada yang menjamin bahwa amandemen UUD 1945 hanya menambah kewenangan MPR. Riskan ditunggangi pihak yang ingin melonggarkan pembatasan masa jabatan presiden.

DKPP membutuhkan aduan lebih dulu untuk memproses dugaan pelanggaran etik anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Hingga kemarin, DKPP belum menerima laporan soal safari anggota KPU-Bawaslu terpilih ke pimpinan DPR sebelum pelantikan.

Lawatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih ke tiga pemimpin DPR menuai kontroversi. Pegiat demokrasi menduga pertemuan itu membuka peluang terjadinya pelanggaran kode etik.

Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih tiba-tiba berkeliling ke pimpinan DPR, pekan lalu. Lawatan tak biasa ini mengundang tanya di tengah menguatnya agenda penundaan Pemilu 2024.

Panitia Kerja DPR menunda rapat pembahasan RUU TPKS. Ketiadaan anggota karena ada di daerah pemilihan saat reses hingga belum disepakati pimpinan menjadi penyebabnya.

DPR dan pemerintah memulai pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pembahasan dikhawatirkan tidak akan maksimal karena dilakukan saat masa reses legislator Senayan.

Komnas Perempuan mencatat sejumlah tindak kekerasan seksual yang prosesnya mandek lantaran tidak adanya regulasi yang mendukung perlindungan korban. Pengakuan korban sebagai bagian dari pembuktian tindak kejahatan kekerasan seksual.

Partai-partai di Komisi Pemerintahan DPR disebut-sebut sudah menentukan pilihan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sebelum uji kelayakan. Ada calon yang mendekati Komisi II.

Sejumlah pakar hukum tata negara menyatakan akan menggugat hasil revisi UU PPP. Dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi soal cacat hukum omnibus law UU Cipta Kerja.

Badan Legislasi DPR mengakui usul revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengakomodasi metode omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berpotensi digugat lagi ke Mahkamah Konstitusi.

Alih-alih mengubah Undang-Undang Cipta Kerja setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, DPR malah merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdalih menggelar konsultasi publik, mereka bergerilya ke sejumlah kampus di empat kota dengan melibatkan ahli yang bukan di bidangnya. Beberapa akademikus menolak undangan tersebut karena tak mau dianggap sebagai tukang cap yang memuluskan omnibus law.

DPR menggelar konsultasi akademis di empat kota besar soal revisi UU PPP atau Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dianggap mencari legitimasi untuk menyelamatkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Agenda DPR merevisi UU Cipta Kerja dianggap menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Omnibus law itu yang melanggar asas pembuatan undang-undang, tapi UU tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan yang diubah.

Agenda revisi Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan dinilai tak sejalan dengan putusan MK tentang UU Cipta Kerja. Seharusnya yang diubah adalah omnibus law itu.

DPR mengebut revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akrobat hukum untuk memuluskan legalitas Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional.

DPR menggelar rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi usul inisiatif Dewan hari ini. Revisi ini menjadi langkah pertama memuluskan omnibus law agar tak lagi melanggar aturan.

Sejumlah anggota DPR menolak meratifikasi perjanjian ekstradisi "bersyarat" antara Indonesia dan Singapura. Politikus di luar koalisi pemerintah itu menilai komitmen memulangkan pelaku kejahatan tidak akan berjalan bila dikaitkan dengan perjanjian lain di bidang pertahanan dan perbatasan. Mengulang kebuntuan pada 2007?

DPR menegaskan tidak akan meratifikasi perjanjian ekstradisi jika digabung dengan perjanjian lainnya. Ekstradisi mencegah privilese yang timbul akibat pergantian kewarganegaraan pelaku tindak pidana dalam menghindari proses hukum.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura 2007 gagal diimplentasikan karena disertai dengan klausul kerja sama militer. Kesepakatan ekstradisi 2022 belum dipastikan meski diteken bersamaan dengan kerja sama pertahanan kedua negara.

Implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura sangat tergantung persetujuan DPR. Perjanjian ini akan diratifikasi jika tak memberatkan Indonesia.

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari memupus munculnya wacana tiga periode jabatan presiden. Partai punya cukup waktu untuk pendaftaran calon anggota legislatif maupun verifikasi faktual.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyusun peraturan dan keputusan perihal penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemerintah meminta masa kampanye tidak terlalu panjang untuk menghindari polarisasi masyarakat. 

DPR dan pemerintah hanya membutuhkan 40 hari untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Kejar tayang ini dilakukan karena perpindahan ditargetkan pada awal 2024 dan banyak investor telah antre.

Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) bersama pemerintah secara maraton menggelar rapat membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Dianggap minim partisipasi publik.

Nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur mendapat respons beragam. Pemerintah mengklaim sudah berkonsultasi dengan ahli bahasa.

DPR mendukung pengusutan kasus satelit Orbit 123 oleh Kejaksaan Agung. Komisi I akan meminta penjelasan dari Kementerian Pertahanan.

DPR akan menetapkan RUU TPKS sebagai usulan Dewan dalam sidang paripurna besok. Fraksi PKS disebut menolak, karena RUU itu tidak mengatur ihwal penyimpangan seks dan seks bebas.

RUU Ibu Kota Baru akan disahkan pada 18 Januari 2022. Jalan untuk memulai sejumlah proyek pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur.

Pembahasan RUU TPKS akan lebih cepat jika dikembalikan ke Badan Legislasi DPR yang sejak awal menyusun drafnya. Daftar inventaris masalah pada tahun lalu seharusnya tak banyak berubah.

Antoni Putra, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, mengurai sejumlah masalah dalam Prolegnas prioritas 2021. Pemerintah dan DPR tidak merencanakan dengan matang dan abai terhadap agenda reformasi regulasi.

Adam Setiawan, mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Islam Indonesia, memaparkan masalah utama dalam ranah hukum dan penegakan hukum Indonesia sepanjang tahun ini.

Fraksi Golkar menghendaki Baleg mendengar pendapat ulama sebelum menetapkan RUU Kekerasan Seksual menjadi usul inisiatif DPR. RUU ini akan dibahas pada masa sidang di awal 2022.

Berlarut-larutnya pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan ketidakseriusan dan keengganan para wakil rakyat di DPR untuk membela korban.

Pemerintah tidak siap mengatur karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri guna menahan laju penyebaran wabah Covid-19. Kebijakan yang abai konsekuensi dan teknis pelaksanaan di lapangan. 

Anggota DPR mendapat diskresi karantina jauh sebelum surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terbit. Mengaku tak punya anggaran karantina di hotel meski ada fasilitas gratis di Wisma Atlet.

DPR berusaha mempertahankan kekhususan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Pindah ibu kota ke Kalimantan Timur bukan hal mendesak.

Pemerintah Cina disebutkan melayangkan protes dan meminta Indonesia menghentikan pengeboran sumur minyak dan gas di Laut Cina Selatan. DPR dan akademikus menyarankan agar pemerintah tidak menanggapi protes tersebut karena lokasi sengketa di perairan Indonesia.

Setelah lebih dari 10 tahun terkatung-katung, parlemen berjanji mengesahkan RUU Migas pada tahun depan.

Alih-alih memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dari tahap awal, Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demi memuluskan pelaksanaan omnibus law, proses revisi tersebut ditargetkan rampung pada triwulan pertama tahun depan. Pakar hukum menilai langkah tersebut keliru dan terlalu dipaksakan.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan lebih dulu direvisi untuk mengakomodasi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Frasa omnibus law akan dimasukkan ke ketentuan pembentukan undang-undang.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikhawatirkan melenceng dari tujuan awalnya. DPR dinilai ingin aturan ini lebih banyak mengatur pencegahan kekerasan seksual.

Adam Setiawan, mahasiswa program doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, mengurai masalah perekrutan pejabat publik oleh DPR dan presiden yang jauh dari harapan.

Komisi I DPR dan pemerintah mulai satu pemahaman mengenai posisi otoritas perlindungan data pribadi (PDP). Dewan menargetkan RUU PDP disahkan menjadi undang-undang pada akhir 2021.

Praktisi teknologi informasi menilai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penting untuk melindungi data masyarakat. Tanpa landasan hukum, pengelolaan data di Indonesia sulit membaik.

DPR menilai tarif tes polymerase chain reaction (PCR) masih kemahalan. Mereka lantas meminta pemerintah kembali menurunkan harganya. Pemerintah pun menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung ulang komponen biaya tes deteksi Covid-19 yang pernah dibanderol Rp 2,5 juta itu. Banting harga berulang setelah tes PCR sekian lama menjadi ajang mendulang cuan. 

Fraksi-fraksi di Komisi Pertahanan DPR menyiratkan persetujuan kepada Jenderal Andika menjadi Panglima TNI. Urusan lama masa jabatan panglima dan rotasi antar-matra tak disoal.

Pada hari-hari terakhir masa tugas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Presiden Jokowi menunjuk KSAD Jenderal Andika Perkasa. Menggeser KSAL Laksamana Yudo Margono yang sempat menjadi favorit.

DPR punya waktu dua bulan untuk menuntaskan pembahasan puluhan legislasi prioritas. Dewan tak menargetkan segera rampung.

BPKP akan mengaudit proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. DPR akan menyetujui penyertaan modal proyek kereta cepat setelah melihat hasil audit tersebut.

Pemerintah dan DPR batal menentukan kepastian jadwal Pemilu 2024. KPU ingin pencoblosan anggota legislatif dan presiden digelar pada 21 Februari, sementara pemerintah berkukuh pada pertengahan Mei 2024. Bagai buah simalakama, maju-mundur tanggal pemilu punya kelebihan dan kekurangan. Partai politik belum satu suara.

DPR dan pemerintah batal menentukan jadwal Pemilu 2024, kemarin. KPU ingin pencoblosan dilaksanakan pada 21 Februari, sedangkan pemerintah berkukuh pada 15 Mei 2024.

Jika pemerintah dan DPR bersepakat pemilu serentak berlangsung pada 15 Mei 2024, KPU meminta penundaan pilkada. Bisa melanggar Undang-Undang Pilkada.

DPR menilai rencana Kapolri Listyo Sigit untuk merekrut pegawai KPK merupakan jalan tengah bagi 57 korban TWK KPK. Usul ini bisa terbentur aturan di Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional.

Perjuangan 57 pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan (TWK) belum selesai dengan adanya tawaran bekerja di kepolisian. Selain belum jelas rinciannya, tawaran Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo itu masih bisa dirintangi di berbagai sisi. Lobi-lobi untuk menjegal rencana alih status tersebut ditengarai telah merasuk ke Badan Kepegawaian Negara dan DPR.

Sebanyak 37 RUU masuk daftar program legislasi nasional prioritas 2021. Badan Legislasi DPR akan memaksimalkan kinerja sisa tiga bulan pada tahun ini.

DPP Partai Golkar menyiapkan pergantian jabatan Azis Syamsuddin di DPR dan di partai. Sejumlah nama pemimpin Komisi di DPR berpeluang dipilih.

DPR menolak membahas RUU Perampasan Aset tahun ini. Keseriusan pemerintah dalam menyita harta hasil kejahatan pun dipertanyakan.

RUU Perampasan Aset gagal masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Utang masa pembahasan undang-undang lima tahun.

Komisi III DPR mencecar 11 calon hakim agung perihal putusan yang pernah dibuat. Proses uji kelayakan dan kepatutan tidak cukup waktu untuk menggali informasi lebih dalam.

Ribuan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tak bisa dicairkan. Rekening penerima bantuan terblokir.

KPK mengimbau semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Pada semester I Juni 2020, baru 55 persen anggota DPR yang melaporkan hartanya.