Pengkritik pemerintah terancam dijerat pidana dalam KUHP yang baru disahkan. Padahal pasal penghinaan terhadap penguasa sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. 

Kelompok masyarakat sipil membuat video dan catatan terhadap 18 poin bermasalah dalam RKUHP. Pasal-pasal di RKUHP rentan disalahgunakan.

DPR dan pemerintah berkukuh mengesahkan RKUHP di tengah penolakan atas sejumlah pasal kontroversial. Ahli hukum dan pegiat hak asasi manusia membaca tanda mara bahaya seperti pada hukum pidana warisan Belanda.

Meski RKUHP masih memuat pasal-pasal kontroversial, DPR berkukuh mengesahkannya menjadi undang-undang, hari ini. Masyarakat yang berkeberatan dipersilakan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Legislator Demokrat mendukung kajian Pelapor Khusus PBB ihwal RKUHP. Kajian Pelapor Khusus PBB tentang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP serupa dengan sorotan Fraksi Demokrat.

Komisi Pertahanan DPR memberi sinyal akan menyetujui Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Uji kelayakan calon Panglima TNI dijadwalkan pada pekan depan.

Pemerintah dan DPR menyepakati pidana penjara bagi orang yang menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Delik ini berpotensi multitafsir dan menjadi alat penguasa untuk membungkam aktivis.

Pemerintah dipastikan akan menyetujui rencana pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diusulkan DPR. Dalih penguatan lembaga dinilai menerabas asas dan norma hukum.

Ancaman aksi turun ke jalan bakal digelar untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koalisi masyarakat sipil menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah rancangan itu jadi disahkan.

Komisi Hukum DPR serta Kementerian Hukum dan HAM menyetujui RKUHP segera disahkan meski masih memuat sejumlah pasal kontroversial. Pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden tetap dimuat dalam RKUHP.

Kewenangan mengevaluasi hakim konstitusi dikhawatirkan bakal menjadi alat untuk mengontrol. Konsep kekuasaan kehakiman tidak mengenal evaluasi, melainkan pengawasan.

Pasal penghinaan dalam draf final RKUHP masih menjadi bahan perdebatan di DPR. Ada pihak yang meminta frasanya diubah atau bahkan dihapus.

Setelah berlaku di Jabodetabek pada 2 November lalu, siaran televisi analog di 284 kabupaten/kota akan dimatikan. Di antaranya sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.

Dengan dalih tak punya kuasa, Jokowi merestui keputusan kontroversial DPR ihwal pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto. Ada ancaman di balik pemberhentian yang sarat motif politik itu.

Pencopotan hakim konstitusi Aswanto dinilai merusak sistem ketatanegaraan. Sikap tutup mata Mahkamah Konstitusi juga dipertanyakan.

Pemerintah segera menerbitkan Perpu Pemilu pada akhir bulan ini. Ada lima isu utama yang akan dimuat dalam perpu, termasuk tak mengubah nomor urut partai politik lama.

Komisi Hukum DPR mendapati berbagai siasat pemerintah untuk membebaskan tanah di Wadas. Ada upaya menitip uang ganti rugi di pengadilan bagi warga Wadas yang menolak pembebasan lahan lokasi tambang andesit.

Pemerintah dan DPR jangan memaksakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhir tahun ini. Masih banyak pasal bermasalah.

DPR tak kunjung menyetujui suntikan modal Rp 3,2 triliun ke KCIC untuk menutupi sebagian pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagaimana strategi KCIC?

DPR berencana mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada akhir tahun ini. Draf terbaru RKUHP tetap memuat pasal tentang penyerangan harkat dan martabat presiden serta penghinaan terhadap pemerintah.

Pencairan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 3,2 triliun terganjal restu Dewan Perwakilan Rakyat.

Alokasi anggaran program Komponen Cadangan angkatan ketiga pada 2023 sekitar 1 persen dari total Rp 134 triliun pagu anggaran Kementerian Pertahanan. Perekrutan paramiliter ini akan tetap berlanjut walau ada temuan BPK.

DPR hendak mengambil alih kewenangan pembentukan panitia seleksi anggota Dewan Komisioner OJK. Campur tangan politikus yang terlalu besar mengancam independensi OJK.

DPR mengusulkan pembentukan Badan Supervisi OJK dalam omnibus law sektor keuangan. Keberadaan lembaga pengawas ini dinilai penting untuk meningkatkan kinerja OJK.  

Intervensi politik terhadap bank sentral terjadi di beberapa negara. Kebijakan yang diambil dari pertimbangan nonmoneter memicu gangguan perekonomian, seperti inflasi serta hilangnya kepercayaan investor.

Pemerintah didesak mengkaji ulang kelayakan proyek ibu kota negara (IKN). Dikhawatirkan membebani anggaran negara dan menjadi warisan masalah bagi pemerintahan selanjutnya. 

Pimpinan MPR dan anggota Komisi Pemerintahan DPR menjamin tak ada perubahan mekanisme pilkada hingga 2024. Tapi mereka tetap membuka ruang untuk mengkaji pilkada langsung.

Masyarakat sipil menentang agenda menghidupkan kembali pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Upaya ini justru jalan menggeser modus korupsi di daerah ke DPRD.

Pemerintah diminta bersikap transparan soal hitung-hitungan dan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencana penyuntikan modal negara untuk proyek ini juga menuai penolakan dari anggota Dewan.

Anggaran televisi bagi anggota DPR sebesar Rp 1,5 miliar menuai kritik. Sekjen DPR mengklaim pengadaan tersebut telah direvisi.

Presiden diminta tak menerbitkan keputusan presiden karena penggantian itu bertentangan dengan undang-undang.

Anggota Komisi Hukum DPR sudah berulang kali menyebutkan akan mengevaluasi hakim konstitusi usulan DPR. Aswanto diganti sebagai hakim konstitusi karena putusannya tentang uji formil UU Cipta Kerja.

Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Pemilihan ketua baru Komnas HAM harus ditentukan oleh anggotanya melalui rapat paripurna.

Keputusan DPR mengganti Aswanto sebagai hakim konstitusi dinilai menyalahi aturan. Penggantian itu tidak sah dan bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penggantian Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sepenuhnya adalah keputusan politik. Aswanto dinilai tidak mengakomodasi produk hukum yang dibuat DPR.

Rapat Komisi X DPR, yang membidangi pendidikan, mempersoalkan tim bayangan Menteri Nadiem Makarim. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek diberi waktu hingga akhir tahun untuk mengevaluasinya.

Dewan mempertanyakan mekanisme perekrutan anggota tim khusus yang dibentuk Nadiem Makarim. Keberadaan tim khusus tersebut disampaikan Nadiem dalam forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Banyak ketentuan dalam undang-undang yang belum diatur secara jelas dan tegas. Ada 10 pasal dalam UU PDP yang membutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Dua nama calon pengganti Lili Pintauli Siregar sudah diberikan kepada DPR. Dewan mulai menggelar rapat pada pekan depan untuk menggodok dua nama tersebut.

Catatan kejahatan seseorang termasuk data yang dilindungi oleh UU PDP. Pekerja pers terancam dipidanakan bila mengumpulkan catatan kejahatan seorang tokoh atau pejabat publik.

Dibahas secara kilat, RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya segera disahkan. Dianggap mengulang kekeliruan pemekaran Papua yang mengabaikan substansi kepentingan rakyat di Bumi Cenderawasih.

Empat dari sembilan calon anggota BPK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR adalah politikus. Auditor negara dari kalangan politikus dikhawatirkan memicu konflik kepentingan yang bisa melemahkan pengawasan.

Calon anggota BPK yang akan terpilih memiliki sederet "pekerjaan rumah", misalnya meningkatkan kualitas pengawasan. Sejumlah kandidat pun menyuarakan fokus dan rencana perbaikan BPK.

Pejabat di Sekretariat Negara menyebutkan belum ada agenda Istana memanggil Kepala Staf TNI AD Dudung Abdurachman hingga kemarin. Pegiat demokrasi menghendaki Presiden Joko Widodo meredakan kabar ketegangan di lingkup internal TNI hingga kontroversi Dudung dan Effendi.

Pernyataan Effendi Simbolon dalam rapat kerja dengan TNI menimbulkan kontorversi. Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menemukan adanya pelanggaran etik.

Masih terdapat sejumlah pasal karet dan multitafsir dalam RUU PDP. Catatan kejahatan, yang masuk kategori data pribadi bersifat spesifik, menjadi ancaman bagi media massa.

RUU Pelindungan Data Pribadi segera disahkan. Jaminan pelindungan data masih dipertanyakan.

Bagaimana isi pasal-pasal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi yang diragukan dapat meredam tren kebocoran data?

Pemerintah perlu menghapus alokasi anggaran negara untuk pensiun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka politikus, bukan pegawai negeri sipil.

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan gugus tugas bentukan pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pembahasan tersandera keputusan parlemen.

Wakil rakyat di parlemen itu untuk apa? Kalau ini berlanjut, bisa jadi wakil rakyat yang nyata itu bukan lagi anggota DPR, melainkan warganet atau malah kumpulan para relawan.

Pemerintah diminta menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Masih minim partisipasi publik.

Pemerintah berjanji membuka draf akhir Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) kepada publik. Naskahnya diklaim belum kelar digodok banyak kementerian. 

Pemekaran Papua dianggap telah memanaskan tensi politik dan keamanan di Papua. Kasus kekerasan bersenjata pecah di Nduga. 

Pemerintah membuka peluang untuk membahas ulang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR mengusulkan penggunaan metode simulasi terhadap pasal-pasal kontroversial.

Insiden baku tembak polisi Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat dengan Bharada E ditengarai sarat kejanggalan. Lima peluru ditembakkan tapi menyebabkan tujuh luka.

Komisi IV DPR kecewa atas progres program kawasan sentra produksi pangan alias food estate. Anggaran besar, tapi hasilnya minim, terutama bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Pegiat pemilu dan pakar hukum menolak usulan Perpu Pemilu untuk mengatasi sengkarut Pemilu 2024 saat ini. Opsi revisi terbatas UU Pemilu dianggap lebih baik dan demokratis.

Keputusan Jakarta membentuk provinsi baru di Papua tak lepas dari pendekatan keamanan. Berpotensi mempertajam konflik di sana.

Keluarga para penderita cerebral palsy menempuh berbagai jalan untuk mendapatkan legalisasi ganja medis. Putusan perkara di Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang Narkotika di DPR, dan kelanjutan izin riset penggunaan kanabis untuk pengobatan di Kementerian Kesehatan kini amat dinantikan. Bagi mereka yang memerlukan ganja untuk mengurangi rasa sakit--termasuk penderita kanker dan epilepsi--tak banyak waktu untuk menunggu.   

Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan RUU Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, kemarin. Jatah ASN bagi orang asli Papua dalam RUU Pemekaran Papua tersebut mencapai 80 persen.

DPR akan membahas usulan penggunaan ganja untuk kepentingan medis ke dalam revisi UU Narkotika. Upaya melegalkan ganja medis ini juga dapat ditempuh dengan mengubah golongan ganja lewat peraturan Menteri Kesehatan.

Di tengah perkara uji materi Undang-Undang Narkotika yang tak kunjung tuntas, keluarga penderita cerebral palsy berharap legalisasi ganja medis segera diberlakukan. Revisi undang-undang dan izin riset kesehatan jadi peluang.

DPR bertekad mengesahkan RUU Pemekaran Papua, pekan ini. Pengiriman pasukan tambahan menjelang pengesahan dikhawatirkan mempertebal tindakan represif terhadap suara masyarakat.

Sejumlah negara memberikan cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan pekerja hingga lebih dari satu tahun. Ada pula yang membayar penuh pekerjanya selama cuti itu.

Pasal tentang penghinaan terhadap presiden tetap dipertahankan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah dan DPR dianggap melanggar konstitusi jika RKUHP langsung disahkan tanpa ada pembahasan kembali.

Pambahasan tiga RUU pemekaran Papua dilakukan secara maraton. Komisi II DPR menargetkan pembahasan ketiga RUU tuntas pada 29 Juni, meski baru dimulai pada Rabu kemarin.

Uji publik draf RUU Sisdiknas dianggap asal-asalan. Tak semua kalangan mendapat draf RUU, yang sudah tiga kali berubah sejak Januari lalu.

Tahap Pemilu 2024 sudah dimulai pekan lalu, tapi anggarannya belum tersedia. Bisa menjadi dalih untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

KPU dan Komisi II DPR telah rampung membahas anggaran Pemilihan Umum 2024.  Namun anggaran belum juga cair. Keputusan ada di tangan pemerintah.  

Panja GoTo mulai bekerja dengan memanggil Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah dan Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam. Kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam investasi Telkomsel di GoTo digali.

Partai politik meminta KPU memetakan potensi masalah dalam tahapan Pemilu 2024. Urusan data pemilih hingga pendaftaran lewat Sipol menjadi sorotan.

Komisi Hukum DPR terus mendorong pembentukan pansus pembelian saham GoTo. Pansus ini mengarah pada penggunaan hak angket.

Presiden Jokowi sudah mengirim surat presiden ihwal RUU Ratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan secara Paksa pada Mei lalu, tapi pimpinan Komisi I DPR tak mengetahuinya. Pembahasan ratifikasi konvensi internasional ini sudah 13 tahun menggantung.

Anggota Komisi I DPR akan mempertanyakan keterlambatan proyek pembangunan stasiun pemancar jaringan seluler 4G yang digarap Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah diminta mengkaji dan mengatur ulang target-target proyek ini.

Durasi masa kampanye Pemilu 2024 tetap akan diperdebatkan meski sudah disepakati lebih dulu. Tampilan model surat suara ikut memicu perbedaan pendapat.

Sejumlah masalah berpotensi muncul jika jabatan di Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kosong. DPR mengusulkan perpanjangan masa jabatan.

Pemerintah mempercepat produksi vaksin dalam negeri. Vaksin Merah Putih salah satunya disiapkan sebagai booster untuk anak.

Masa kampanye 90 hari menjadi tantangan bagi penyediaan logistik Pemilu 2024. KPU meminta Presiden menerbitkan instruksi untuk kelancaran pengadaan dan pendistribusian.

Pemerintah tak kunjung mempublikasikan draf lengkap revisi KUHP kepada publik. Belum final, khawatir menimbulkan kesalahpahaman, dan memudahkan pembahasan di Dewan menjadi dalih DPR.

Partai politik baru berkeberatan atas masa kampanye selama 90 hari dalam Pemilu 2024. Dianggap menguntungkan partai besar.

Dewan Perwakilan Rakyat berencana langsung mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diinisiasi pemerintah. Mereka menganggap pembahasan ulang tak diperlukan dengan dalih telah dirampungkan oleh DPR periode sebelumnya. Sederet rancangan pasal bermasalah dipertahankan di RKUHP. Sebagian lebih berbahaya daripada hukum ala kolonial.

Tak banyak berubah, draf RUU KUHP dipenuhi pasal-pasal bermasalah. Kelompok masyarakat sipil mendesak pembahasan ulang. 

DPR berencana segera mengesahkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang pasal demi pasal dalam draf lama yang urung disahkan. Pasal-pasal bermasalah masih dipertahankan.

Pidana kejahatan terhadap kebencian merupakan aturan baru dalam RKUHP. Terobosan hukum ini terserak di antara banyak pasal yang dianggap masih bermasalah.

Pemerintah mempertahankan pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil di RKUHP. Lebih represif ketimbang penjajah.

DPR akan meminta penjelasan Kementerian Agama soal dugaan penyimpangan penyaluran dana BOP Pesantren. Akar masalah data yang berantakan.

Selain melegitimasi omnibus law, revisi UU PPP memuat sejumlah pasal janggal. Bahaya bagi hak publik.

Setelah mengakomodasi mekanisme omnibus dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR bersiap merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ada gelagat revisi tak bakal menyentuh substansi pasal-pasal bermasalah. Bahaya lebih besar menunggu di depan mata.

Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bakal disusul revisi UU Cipta Kerja. Ada keengganan mengoreksi substansi undang-undang yang sarat masalah.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) berpotensi mandek. Sejumlah opsi ditawarkan perihal kedudukan badan otoritas perlindungan data pribadi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih berkutat soal pembentukan badan otoritas. Dari 145 negara, sebanyak 135 negara mempunyai badan otoritas perlindungan data yang independen.

Tak lama setelah kontroversi pengadaan gorden rumah dinas menuai kritik, Badan Urusan Rumah Tangga DPR kembali disorot karena melakukan kunjungan kerja ke Turki. Sejumlah kalangan menilai lawatan tersebut hanya menghambur-hamburkan uang negara. Hasil kunjungan kerja luar negeri anggota DPR pun kerap kali tidak pernah dipublikasikan dan minim kontribusi terhadap kinerja.

Hanya segelintir kunjungan kerja luar negeri DPR yang disertai dengan laporan. BPK mendapati praktik manipulasi lawatan.

Perhimpunan Pelajar Indonesia kerap mengkritik kunjungan kerja anggota DPR di luar negeri karena tidak transparan. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR berada di Turki dengan agenda bertemu parlemen setempat. Menyurati Kedutaan Besar RI untuk memfasilitasi kebutuhan mereka selama di sana.

Sebagian anggota parlemen menilai anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 miliar masih terlalu mahal. Anggaran belum disepakati meski tahapan Pemilu 2024 kurang dari sebulan. 

Sejumlah proyek yang dianggarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terus menuai kritik. Setelah pengadaan gorden rumah dinas dibatalkan, DPR membuka tender pengecatan kubah dan pengaspalan Kompleks Parlemen.

BURT memanggil pihak Sekretariat Jenderal DPR untuk membahas kontroversi lelang gorden rumah dinas anggota Dewan, hari ini. Jika terbukti bermasalah, lelang gorden DPR akan dibatalkan.

Sejumlah fraksi meminta pembatalan tender gorden DPR. Dinilai kelewat mahal dan janggal.