Dalih Janggal pada RUU MK

Pemerintah dipastikan akan menyetujui rencana pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diusulkan DPR. Dalih penguatan lembaga dinilai menerabas asas dan norma hukum.

Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto (tengah) bersama Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Manahan P Sitompul saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W. tempo : 173077827934.

JAKARTA — Pemerintah setuju membahas rencana perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. Di tengah kekhawatiran banyak kalangan bahwa revisi akan merusak independensi Mahkamah Konstitusi, pemerintah menilai perubahan undang-undang diperlukan untuk memperkuat lembaga tinggi negara yang lahir setelah reformasi tersebut.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan

...