maaf email atau password anda salah

MEDIA TEMPO LAINNYA
Majalah Tempo
Tempo English
Tempo.co
BERLANGGANAN

Berikutnya Giliran RUU Cipta Kerja

Baleg DPR akan segera membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja setelah pengesahan RUU PPP. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan undang-undang itu cacat formal.

Jumat, 15 April 2022

arsip tempo : 172203767228.

Aksi unjuk rasa buruh menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, di depan gedung DPR Jakarta, 2020. Dok Tempo/Nurdiansah. tempo : 172203767228.

JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersiap membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakannya inkonstitusional bersyarat. Rencana penelaahan RUU ini dilakukan seiring dengan selesainya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau RUU PPP.

"Kami sedang berkomunikasi dengan pemerintah, apakah menjadi usul inisi

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo
Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit
Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Egi Adyatama

DPR Mahkamah Konstitusi Omnibus Law Badan Legislasi DPR Undang-Undang Cipta Kerja Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) RUU PPP
Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 Juli 2024

  • 26 Juli 2024

  • 25 Juli 2024

  • 24 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan