Jerat Berulang Bagi Pengkritik
Pengkritik pemerintah terancam dijerat pidana dalam KUHP yang baru disahkan. Padahal pasal penghinaan terhadap penguasa sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
JAKARTA – Seumur hidupnya, Jumhur Hidayat sudah dua kali merasakan bagaimana dua rezim berbeda mengekangnya karena urusan kritik. Ia pernah mendekam di penjara selama 3 tahun karena divonis bersalah menghina Presiden Soeharto pada 1989. Tiga puluh tahun berselang, ia kembali masuk bilik penjara karena mengkritik omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Jumhur merupakan aktivis masa r
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
