maaf email atau password anda salah

MEDIA TEMPO LAINNYA
Majalah Tempo
Tempo English
Tempo.co
BERLANGGANAN

Revisi Ugal-ugalan demi Omnibus Law

DPR mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) demi memuluskan omnibus law UU Cipta Kerja. Padahal Mahkamah Konsitusi menilai omnibus law cacat formal.

Sabtu, 9 April 2022

arsip tempo : 172204228988.

Suasana rapat kerja di Badan Legislasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 April 2022. Tempo/M Taufan Rengganis. tempo : 172204228988.

JAKARTA — DPR hendak merombak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) demi mengakomodasi terminologi omnibus law. Rencana revisi UU PPP itu disebut sebagai upaya ugal-ugalan parlemen dan pemerintah untuk melegitimasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Char

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo
Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit
Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Avit Hidayat

DPR Omnibus Law UU Cipta Kerja Revisi UU PPP Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)
Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 Juli 2024

  • 26 Juli 2024

  • 25 Juli 2024

  • 24 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan