Kejar Tayang Pengesahan RKUHP

DPR berencana mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada akhir tahun ini. Draf terbaru RKUHP tetap memuat pasal tentang penyerangan harkat dan martabat presiden serta penghinaan terhadap pemerintah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyerahkan draf RKUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 Juli 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 173056901588.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang pada akhir tahun ini, meski tetap memuat pasal-pasal bermasalah. Saat ini Komisi Hukum DPR serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempercepat pembahasan RKUHP untuk mengejar jadwal pengesahan tersebut.

“Rencananya fix (pengesahan) di akhir tahun,” kata Arsul Sani, anggota Komisi Hukum DPR, R

...