Komnas Perempuan Berharap DPR dan Pemerintah Segera Membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berharap Regulasi Perlindungan Perempuan Segera Disahkan

Komnas Perempuan mencatat sejumlah tindak kekerasan seksual yang prosesnya mandek lantaran tidak adanya regulasi yang mendukung perlindungan korban. Pengakuan korban sebagai bagian dari pembuktian tindak kejahatan kekerasan seksual.

Unjuk rasa mendesak DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI pada sidang paripurna DPR pembukaan masa sidang 13 Januari 2022 sebagai bentuk perempuan Indonesia bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual di depan Gedung DPR, Jakarta, 22 Desember 2021. Dalam aksinya mereka TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 170214942689.

JAKARTA – Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa segera membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketua Sub-Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, menegaskan bahwa RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat penting untuk menjawab hambatan keadilan yang dialami korban selama ini.

"Termasuk kekhusu

...