maaf email atau password anda salah


Salah Kaprah Revisi Undang-undang

Agenda DPR merevisi UU Cipta Kerja dianggap menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Omnibus law itu yang melanggar asas pembuatan undang-undang, tapi UU tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan yang diubah.

arsip tempo : 171821304921.

Aksi buruh menuntut pembatalan Omnibus Law di Jakarta, 25 November 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat. tempo : 171821304921.

JAKARTA – Sejumlah pakar hukum tata negara mengkritik agenda Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang akan merevisi Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Sebab, agenda revisi itu hanya bertujuan mengakomodasi kepentingan Undang-Undang Cipta Kerja setelah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ditanya apakah rencana revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan itu untuk mengakomo

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 12 Juni 2024

  • 11 Juni 2024

  • 10 Juni 2024

  • 9 Juni 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan