Peserta pemilu kerap menggunakan modus serupa untuk menyembunyikan dana ilegal kampanye. Praktik lawas yang terus berulang.

Beragam modus menyamarkan aliran dana ilegal kampanye marak dan kerap terjadi selama pemilu. Apa saja modus tersebut?

Transaksi janggal triliunan rupiah terendus di ribuan rekening pengurus partai dan caleg. Ada yang berkedok pinjaman bank.

Transaksi mencurigakan di seputar politikus terus melonjak menjelang pemilu. Buah tiga problem laten dalam isu dana kampanye.

Tiga capres telah bersiap menyiasati durasi debat yang singkat. Debat perdana semalam buah dari simulasi di setiap kubu.

Tim sukses kandidat mengkritik rancangan format debat yang diusulkan KPU. Saling sanggah akhirnya masuk dalam sesi debat.

KPU dinilai tak serius menyiapkan debat pemilihan presiden 2024. Sikap KPU ditengarai cenderung menguntungkan salah satu paslon.

Debat capres akan memperebutkan suara undecided voters dan swing voters. Kontennya bisa menjadi amunisi untuk menyerang lawan.

KPU menetapkan format debat pilpres 2024. Muncul kontroversi perlu-tidaknya saling sanggah selama sesi debat. 

Ketiga capres siap mengikuti debat perdana, Selasa pekan depan. Materi debat soal isu hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi.

Debat capres-cawapres diusulkan untuk diganti dengan pemaparan visi dan misi.

BSSN menyelisik dugaan kebocoran data di KPU. KPU memastikan tidak mengganggu jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. 

KPU menyimpan bom waktu karena mengabaikan aturan tentang keterwakilan perempuan. Legitimasi hasil pemilu bakal dipertanyakan.

Data pemilih diperdagangkan di situs jual-beli data. KPU wajib bertanggung jawab dan segera memperbaiki sistem keamanan datanya.

Data daftar pemilih tetap di KPU diduga kembali bocor. Rentan disalahgunakan dan dikhawatirkan mengganggu Pemilu 2024.

Data pemilih tetap KPU ditengarai bocor dan diperjualbelikan di forum online. Apa saja risikonya bagi Pemilu 2024?

Komisi Pemilihan Umum masih menggunakan aturan lama saat membuka pendaftaran untuk capres dan cawapres.

Stabilitas pelaksanaan pemilu akan terjaga selama TNI bersikap netral. Pembentukan panja netralitas TNI menjadi penting.

KPU bersurat ke DPR soal rencana mengubah PKPU Nomor 19 setelah putusan MK. Pendaftaran calon presiden dimulai hari ini. 

Komisi Pemilihan Umum hanya mengimbau partai politik untuk memperhatikan putusan Mahkamah Agung.

KPU didesak menjalankan putusan MA ihwal keterwakilan perempuan. Koalisi masyarakat sipil berencana kembali melapor ke DKPP.

KPU seharusnya tidak mempermudah mantan narapidana korupsi menjadi calon legislator.

Mahkamah Agung telah memerintahkan KPU mencabut dua aturan yang mempermudah mantan koruptor menjadi peserta Pemilu 2024.

Mahkamah Agung membatalkan ketentuan KPU yang mempermudah bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Penyelenggara pemilihan diminta menyiapkan tahapan pilkada agar tidak tumpang-tindih dengan pilpres dan pileg.

Pemerintah tengah mengharmonisasi draf perpu pilkada yang berisi percepatan pemungutan suara. Semua pihak setuju.

Nomor urut daftar calon anggota sementara DPD harus disusun sesuai keputusan Bawaslu. KPU punya waktu untuk menyusun ulang.

Kementerian Dalam Negeri meminta daerah segera mengalokasikan anggaran pilkada 2024. Antisipasi percepatan pilkada serentak.

KPU mengusulkan untuk memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres. Kementerian Dalam Negeri belum membahas usul tersebut.

KPU perlu mengumumkan bakal caleg dalam Pemilu 2024 yang merupakan bekas narapidana korupsi. Rakyat berhak tahu.

Ide percepatan pilkada 2024 berisiko mendatangkan banyak mudarat. Rawan jadi pintu masuk melanggengkan kekuasaan. 

Dua belas mantan terpidana kasus korupsi menjadi caleg. Komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi dipersoalkan.

Muncul dugaan pelanggaran anggota Bawaslu kabupaten/kota terpilih. Dari dugaan terafiliasi partai hingga simpatisan KKB.

Putusan MK yang membolehkan kampanye di tempat pendidikan menuai kritik. Rawan jadi ajang transaksi politik petinggi kampus.

Hanya satu partai yang secara riil punya caleg perempuan sebanyak minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan. Lainnya tidak.

Sejumlah partai kesulitan mencari bakal calon legislator perempuan. Apa saja kendalanya?

KPU didesak untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Antisipasi meningkatnya risiko dalam Pemilu 2024.

Komnas HAM menyodorkan sejumlah rekomendasi kepada Bawaslu. Khawatir penegakan hukum pemilu ditunggangi kepentingan politik.

Laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye sangat penting untuk transparansi. Regulasi ini harus dipertahankan.

Ujaran kebencian dan hoaks politik meningkat menjelang Pemilu 2024. Banyak akun penyebar konten pornografi menjadi pendengung.

KPU menghapus kewajiban laporan dana kampanye untuk Pemilu 2024. Mengapa ini terjadi? Siapa yang akan diuntungkan?

Jumlah suara tidak sah pada Pemilu 2024 diperkirakan tinggi. Pemilihan serentak membuat teknis pemungutan suara menjadi rumit.

Penentuan sistem pemilu dinilai bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan itu sepenuhnya di tangan DPR dan presiden.

Keterwakilan minimal 30 persen caleg perempuan dalam Pemilu 2024 penting. Peraturan KPU malah mengurangi jumlahnya.

Koalisi masyarakat sipil akan mendatangi Bawaslu untuk mendesak dikeluarkannya rekomendasi pembatalan rencana penghapusan LPSDK.

Pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan bukan dihitung secara nasional, melainkan per daerah pemilihan.

KPU ditengarai memangkas aturan main laporan dana kampanye atas pesanan DPR. Buah rapat tertutup di Hotel Ayana.

Menuruti permintaan partai, KPU akan menghapus kewajiban pelaporan sumbangan dana selama kampanye. Celah masuknya dana ilegal.

Pengawasan dana kampanye dari sumber ilegal pada Pemilu 2024 akan semakin sulit. Penghapusan LPSDK akan melemahkan pengawasan.

Bawaslu dan DKPP didesak turun tangan untuk mencegah rencana KPU memangkas aturan laporan dana kampanye.

KPU kembali disorot karena akan memangkas ketentuan laporan dana kampanye. Mencederai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sejumlah PKPU memuat pasal-pasal kontroversial. Teranyar, penghapusan kewajiban peserta pemilu membuat laporan dana kampanye.

KPU harus menyadari bahwa kualitas pemilu yang menurun bisa mengurangi legitimasi hasil pemilihan.

KPU berkongkalikong dengan DPR menyisipkan pasal-pasal bermasalah dalam aturan pencalonan anggota legislatif.

Penghitungan dalam regulasi KPU berpotensi menggerus kesempatan kaum hawa duduk di parlemen. Dipersilakan menggugat ke MA.

Dua peraturan baru KPU memberikan karpet merah bagi mantan koruptor untuk kembali maju dalam Pemilu 2024.

Anggota Dewan menyisipkan pasal kontroversial PKPU dalam pertemuan tertutup di Hotel Ayana. Demi memuluskan kepentingan partai.

Pasal kontroversial dalam PKPU pencalonan anggota legislatif disisipkan dalam rapat di hotel. Motifnya sarat kepentingan partai.

Masyarakat sipil akan menguji materi PKPU soal pencalonan anggota legislatif dan DPD ke MA. Dinilai bertentangan UU Pemilu.

Pembatasan akses ke Silon membuat fungsi pengawasan tidak berjalan. KPU berdalih untuk melindungi data pribadi bakal caleg.

Pasal-pasal kontroversial dalam peraturan KPU ditengarai menyelundup lewat rapat tertutup di DPR. Puluhan nama lembaga dicatut.

Bawaslu baru bisa mengakses data di Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dianggap salah memaknai data karena mengira rahasia.

KPU mempermudah eks terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Sulit berharap munculnya legislator bersih.

Masyarakat sipil mengkritik KPU soal privilese bagi bekas terpidana korupsi. Dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

KPU harus merevisi aturan yang merugikan caleg perempuan. Tak boleh ada karpet merah bagi partai yang gagal dalam kaderisasi.

KPU didesak segera merevisi PKPU yang berpotensi menggerus keterwakilan perempuan di parlemen. Koalisi bersiap menggugat.

KPK memprotes PKPU yang menghapus kewajiban calon anggota legislatif terpilih untuk melaporkan harta kekayaan.

DPR minta KPU konsisten ihwal Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang kuota perempuan. Angka pembulatan menjadi perdebatan.

Parpol kembali beramai-ramai mengusung bakal caleg dari kalangan selebritas di Pemilu 2024. Cara instan mengerek elektabilitas.

Partai politik berkutat menyiapkan kadernya sebagai bakal calon anggota legislatif. Bongkar-pasang demi mendulang suara partai.

Berkali-kali Joko Widodo bertemu dengan ketua umum partai pendukung pemerintah. Hal ini sering menuai kritik.

14 komisioner KPU mundur, lalu maju sebagai bakal calon legislator Pemilu 2024. Dianggap tak etis meski punya hak konstitusi.

Regulasi KPU soal calon anggota legislatif berpotensi mengurangi kuota perempuan di parlemen. Berdalih hitungan matematika.

Seorang pelarian kasus narkotik dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungbalai. Mengabaikan moral dan etika.

Buron kasus narkotik, Mukmin Mulyadi, dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungbalai. Proses penggantian antarwaktu dipertanyakan.

Verifikasi administrasi Partai Prima tetap dilanjutkan, yang mengacu pada keputusan Bawaslu. Bagaimana nasib putusan banding?  

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menganulir putusan penundaan Pemilu 2024 dalam gugatan Partai Prima. Ancaman masih mengintai.

Aneka upaya hukum ditempuh agar pemerintah membayar pesangon mantan anggota KPU. Mereka ajukan class action dan gugatan ke PTUN.

Pemerintah belum membayar uang penghargaan bagi 2.747 penyelenggara Pemilu 2014 hingga kini. Terhambat peraturan presiden.

KPU bakal kebanjiran gugatan dari partai-partai yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Efek domino putusan pengadilan.

Hakim diingatkan soal pedoman penyelesaian sengketa PMH oleh badan/pejabat pemerintah. Antisipasi gugatan PMH soal pemilu ke PN.

Sejumlah nama anggota Prima diduga dimanipulasi. Ada risiko dengan putusan Bawaslu yang menyetujui verifikasi ulang Prima.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengakui ada manipulasi verifikasi partai. Putusan lunak berbahaya untuk kredibilitas KPU.

Partai Berkarya mengikuti jejak Partai Prima dengan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meminta pemilu ditunda.

Nama Bawaslu Kabupaten Sangihe muncul sebagai pihak terkait dalam sidang di DKPP. Padahal tidak pernah diundang.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih akan melaporkan kembali KPU ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik.

KPU akan menghapus jutaan pemilih bermasalah sesuai dengan temuan Bawaslu. KPU lebih dulu akan berkoordinasi dengan Kemendagri.

Bawaslu masih menemukan berbagai masalah dalam data pemilih. KPU harus memperbaiki data sebelum menyelesaikan DPS.

Bawaslu memenangi gugatan Partai Prima terhadap KPU. Verifikasi perbaikan administrasi partai lewat Sipol selama 10 hari.

Bawaslu meminta KPU memverifikasi administrasi perbaikan Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024. KPU segera menggelar pleno.

KPU mengajukan memori banding tambahan untuk memperkuat argumentasi dalam sidang banding perkara penundaan Pemilu 2024.

Koalisi menyoal anggota KPU yang ikut pleno DKPP soal dugaan pelanggaran etik verifikasi parpol. Sarat konflik kepentingan.

Masyarakat sipil mengadukan lagi dugaan kecurangan verifikasi partai calon peserta pemilu ke DKPP. Kali ini terjadi di Sulsel.

KPU resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada celah yang memungkinkan banding ditolak.

Komisi Pemilihan Umum disebut tidak menghadirkan saksi dan ahli menghadapi gugatan perdata Partai Prima. 

Hakim PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan putusan penundaan pemilu diduga melanggar etik. Mereka dilaporkan ke KY, hari ini.

Putusan pengadilan mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan penundaan Pemilu 2024 cacat hukum. Alarm bagi demokrasi.

Politikus bereaksi keras atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda pemilu. Bisa menimbulkan chaos.

MA enggan berkomentar banyak soal putusan penundaan pemilu oleh PN Jakarta Pusat dengan dalih kemandirian hakim.

DKPP diharapkan segera memberi putusan atas laporan pelanggaran etik yang diduga dilakukan penyelenggara pemilu.

Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu menuai kritik. Ranah sengketa pemilu ada di Bawaslu dan PTUN.

Dugaan intimidasi tahapan verifikasi partai kembali terjadi. Setelah insiden di Sulawesi Utara, kini di Sumatera Barat.

KPU akan ajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu. KPU tetap lanjutkan tahapan pemilu.

Masyarakat adat yang tak ber-KTP dan tak masuk data pemilih mencapai 1,5 juta jiwa. Masalah ini belum terselesaikan sejak 2014.

Panitia pemutakhiran menemui banyak hambatan selama proses pencocokan data pemilih. Pengawas pemilu juga kesulitan mengawasinya.

Saksi dugaan kecurangan verifikasi partai mundur setelah terintimidasi di sidang perdana DKPP. Ia gusar statusnya sebagai ASN.

Anggota tim seleksi KPU di sejumlah daerah masih tercatat sebagai anggota pemeriksa daerah. Komposisi tim harus dievaluasi.   

Keberadaan empat anggota Tim Pemeriksa Daerah pada DKPP sebagai tim seleksi anggota KPU provinsi rentan konflik kepentingan.

KPU membentuk tim seleksi perekrutan penyelenggara pemilu di daerah. Seharusnya memperhatikan etika demokrasi.

Penanganan perkara dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik di DKPP dinilai lamban. Koalisi menyiapkan laporan baru.

Intimidasi terus terjadi terhadap komisioner KPU yang menentang kecurangan verifikasi faktual partai politik. Mereka dikucilkan.

KPU Papua Barat mengusulkan rancangan pembentukan empat daerah pemilihan baru di tiga provinsi pemekaran.

Kalau ini dianggap sekadar dinamika demokrasi, bahayanya adalah ketidaksiapan KPU dalam memenuhi jadwal pemilu.

Rapat evaluasi KPU Sulawesi Utara berujung perintah meloloskan 8 partai dalam verifikasi faktual. Perintah itu disertai intimidasi.

Ide pembentukan panja kecurangan verifikasi partai politik semakin kuat. Ada keinginan mengganti ketua KPU.

Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan bukti dugaan manipulasi verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024. Salah satu bukti percakapan menyebutkan peran Istana.

Koalisi Kawal Pemilu Bersih menilai DKPP lamban menangani pengaduan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik.

Intimidasi hingga serangan siber dialami pelapor dugaan kecurangan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024. Akun media sosial mereka tak bisa diakses hingga kini.

Latto-latto pemilu sudah digoyang begitu KPU menetapkan partai peserta pemilu. Padahal, kalau saja MK taat asas pada putusannya terdahulu, goyang-menggoyang bisa dihentikan segera.

Kementerian Keuangan memangkas anggaran yang diusulkan KPU dan Bawaslu. Pos anggaran terbesar untuk kebutuhan penyediaan logistik.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Pernyataannya tentang potensi penerapan kembali sistem proporsional tertutup justru menimbulkan polemik.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mempertanyakan laporan mereka terhadap KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berkas sudah lima hari.

Politik uang ditengarai tetap marak, baik dalam sistem proporsional terbuka maupun tertutup, dalam Pemilu 2024. Pegiat antikorupsi menilai memberantas praktik politik uang bukan dengan mengganti sistem, melainkan meningkatkan penegakan hukum.

Kekuatan finansial menjadi salah satu faktor penting untuk bertarung dalam Pemilu 2024. Biaya politik tinggi merupakan efek dari logika partai yang berbasis patronase, padahal logika partai semestinya berbasis representasi.

Pelapor dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 mengalami berbagai intimidasi, dari ancaman hingga mobil terbakar. LPSK menunggu permohonan pelindungan dari pelapor kecurangan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai sejumlah gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Politik uang dan polarisasi massa merupakan kerawanan yang menjadi perhatian utama.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih memverifikasi aduan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai. Koalisi mempertimbangkan menempuh jalur hukum atas pemalsuan dokumen dan intimidasi.

MK menjadwalkan ulang pemberian keterangan DPR, Presiden, dan KPU dalam perkara uji materi Undang-Undang Pemilu yang mempersoalkan sistem proporsional terbuka. 

Berbagai pihak menghendaki agar pemilu dengan sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan. Sinyal perubahan sistem pemilu diembuskan Ketua KPU, pekan lalu.

Tempo memperoleh empat potongan rekaman percakapan yang berisi perintah untuk mengubah hasil verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Ada percakapan antara pejabat KPU pusat dan KPU daerah.

KPU di dua provinsi sudah menuntaskan verifikasi perbaikan terhadap Partai Ummat. Partai Ummat optimistis akan lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Bawaslu menilai gugatan sembilan partai politik untuk menunda tahapan Pemilu 2024 tak bisa diakomodasi. Tuntuan penundaan tahapan pemilu seharusnya diajukan ke Bawaslu, bukan ke DKPP.

Bawaslu Sulawesi Selatan menggelar sidang dugaan pelanggaran verifikasi faktual partai politik. KPU membantah dalil yang diajukan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulawesi Selatan.

Sembilan partai politik mengadukan komisioner KPU ke DKPP karena diduga melanggar kode etik selama proses pendaftaran hingga verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Mereka meminta tahapan pemilu ditunda selama tiga bulan.

KPU merombak regulasi penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota parlemen. Penentuan dapil merupakan salah satu isu krusial dan menjadi area pertarungan peserta pemilu.

Beragam pembatasan akses dihadapi komisioner KPU di daerah yang tidak mengikuti arahan untuk memanipulasi data verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih bersiap memperkarakan tindakan intimidasi dalam proses verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024. Agar LPSK dapat segera melindungi penyelenggara pemilihan di daerah yang mengungkap kecurangan.

Intimidasi terhadap komisioner dan anggota staf KPU di daerah tak mengendur. Ada teror bertajuk pemeriksaan kode etik pegawai negeri. 

Skandal manipulasi dan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024 mulai bergulir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Baru menyentuh kasus di satu kabupaten. 

Partai Ummat mendapat kesempatan menjalani verifikasi faktual ulang di dua provinsi, yakni di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Verifikasi ulang berlangsung pada 21-30 Desember 2022.