KPU menghapus kewajiban laporan dana kampanye untuk Pemilu 2024. Mengapa ini terjadi? Siapa yang akan diuntungkan?

Jumlah suara tidak sah pada Pemilu 2024 diperkirakan tinggi. Pemilihan serentak membuat teknis pemungutan suara menjadi rumit.

Penentuan sistem pemilu dinilai bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan itu sepenuhnya di tangan DPR dan presiden.

Keterwakilan minimal 30 persen caleg perempuan dalam Pemilu 2024 penting. Peraturan KPU malah mengurangi jumlahnya.

Koalisi masyarakat sipil akan mendatangi Bawaslu untuk mendesak dikeluarkannya rekomendasi pembatalan rencana penghapusan LPSDK.

Pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan bukan dihitung secara nasional, melainkan per daerah pemilihan.

KPU ditengarai memangkas aturan main laporan dana kampanye atas pesanan DPR. Buah rapat tertutup di Hotel Ayana.

Menuruti permintaan partai, KPU akan menghapus kewajiban pelaporan sumbangan dana selama kampanye. Celah masuknya dana ilegal.

Pengawasan dana kampanye dari sumber ilegal pada Pemilu 2024 akan semakin sulit. Penghapusan LPSDK akan melemahkan pengawasan.

Bawaslu dan DKPP didesak turun tangan untuk mencegah rencana KPU memangkas aturan laporan dana kampanye.

KPU kembali disorot karena akan memangkas ketentuan laporan dana kampanye. Mencederai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sejumlah PKPU memuat pasal-pasal kontroversial. Teranyar, penghapusan kewajiban peserta pemilu membuat laporan dana kampanye.

KPU harus menyadari bahwa kualitas pemilu yang menurun bisa mengurangi legitimasi hasil pemilihan.

KPU berkongkalikong dengan DPR menyisipkan pasal-pasal bermasalah dalam aturan pencalonan anggota legislatif.

Penghitungan dalam regulasi KPU berpotensi menggerus kesempatan kaum hawa duduk di parlemen. Dipersilakan menggugat ke MA.

Dua peraturan baru KPU memberikan karpet merah bagi mantan koruptor untuk kembali maju dalam Pemilu 2024.

Anggota Dewan menyisipkan pasal kontroversial PKPU dalam pertemuan tertutup di Hotel Ayana. Demi memuluskan kepentingan partai.

Pasal kontroversial dalam PKPU pencalonan anggota legislatif disisipkan dalam rapat di hotel. Motifnya sarat kepentingan partai.

Masyarakat sipil akan menguji materi PKPU soal pencalonan anggota legislatif dan DPD ke MA. Dinilai bertentangan UU Pemilu.

Pembatasan akses ke Silon membuat fungsi pengawasan tidak berjalan. KPU berdalih untuk melindungi data pribadi bakal caleg.

Pasal-pasal kontroversial dalam peraturan KPU ditengarai menyelundup lewat rapat tertutup di DPR. Puluhan nama lembaga dicatut.

Bawaslu baru bisa mengakses data di Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dianggap salah memaknai data karena mengira rahasia.

KPU mempermudah eks terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Sulit berharap munculnya legislator bersih.

Masyarakat sipil mengkritik KPU soal privilese bagi bekas terpidana korupsi. Dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

KPU harus merevisi aturan yang merugikan caleg perempuan. Tak boleh ada karpet merah bagi partai yang gagal dalam kaderisasi.

KPU didesak segera merevisi PKPU yang berpotensi menggerus keterwakilan perempuan di parlemen. Koalisi bersiap menggugat.

KPK memprotes PKPU yang menghapus kewajiban calon anggota legislatif terpilih untuk melaporkan harta kekayaan.

DPR minta KPU konsisten ihwal Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang kuota perempuan. Angka pembulatan menjadi perdebatan.

Parpol kembali beramai-ramai mengusung bakal caleg dari kalangan selebritas di Pemilu 2024. Cara instan mengerek elektabilitas.

Partai politik berkutat menyiapkan kadernya sebagai bakal calon anggota legislatif. Bongkar-pasang demi mendulang suara partai.

Berkali-kali Joko Widodo bertemu dengan ketua umum partai pendukung pemerintah. Hal ini sering menuai kritik.

14 komisioner KPU mundur, lalu maju sebagai bakal calon legislator Pemilu 2024. Dianggap tak etis meski punya hak konstitusi.

Regulasi KPU soal calon anggota legislatif berpotensi mengurangi kuota perempuan di parlemen. Berdalih hitungan matematika.

Seorang pelarian kasus narkotik dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungbalai. Mengabaikan moral dan etika.

Buron kasus narkotik, Mukmin Mulyadi, dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungbalai. Proses penggantian antarwaktu dipertanyakan.

Verifikasi administrasi Partai Prima tetap dilanjutkan, yang mengacu pada keputusan Bawaslu. Bagaimana nasib putusan banding?  

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menganulir putusan penundaan Pemilu 2024 dalam gugatan Partai Prima. Ancaman masih mengintai.

Aneka upaya hukum ditempuh agar pemerintah membayar pesangon mantan anggota KPU. Mereka ajukan class action dan gugatan ke PTUN.

Pemerintah belum membayar uang penghargaan bagi 2.747 penyelenggara Pemilu 2014 hingga kini. Terhambat peraturan presiden.

KPU bakal kebanjiran gugatan dari partai-partai yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Efek domino putusan pengadilan.

Hakim diingatkan soal pedoman penyelesaian sengketa PMH oleh badan/pejabat pemerintah. Antisipasi gugatan PMH soal pemilu ke PN.

Sejumlah nama anggota Prima diduga dimanipulasi. Ada risiko dengan putusan Bawaslu yang menyetujui verifikasi ulang Prima.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengakui ada manipulasi verifikasi partai. Putusan lunak berbahaya untuk kredibilitas KPU.

Partai Berkarya mengikuti jejak Partai Prima dengan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meminta pemilu ditunda.

Nama Bawaslu Kabupaten Sangihe muncul sebagai pihak terkait dalam sidang di DKPP. Padahal tidak pernah diundang.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih akan melaporkan kembali KPU ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik.

KPU akan menghapus jutaan pemilih bermasalah sesuai dengan temuan Bawaslu. KPU lebih dulu akan berkoordinasi dengan Kemendagri.

Bawaslu masih menemukan berbagai masalah dalam data pemilih. KPU harus memperbaiki data sebelum menyelesaikan DPS.

Bawaslu memenangi gugatan Partai Prima terhadap KPU. Verifikasi perbaikan administrasi partai lewat Sipol selama 10 hari.

Bawaslu meminta KPU memverifikasi administrasi perbaikan Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024. KPU segera menggelar pleno.

KPU mengajukan memori banding tambahan untuk memperkuat argumentasi dalam sidang banding perkara penundaan Pemilu 2024.

Koalisi menyoal anggota KPU yang ikut pleno DKPP soal dugaan pelanggaran etik verifikasi parpol. Sarat konflik kepentingan.

Masyarakat sipil mengadukan lagi dugaan kecurangan verifikasi partai calon peserta pemilu ke DKPP. Kali ini terjadi di Sulsel.

KPU resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada celah yang memungkinkan banding ditolak.

Komisi Pemilihan Umum disebut tidak menghadirkan saksi dan ahli menghadapi gugatan perdata Partai Prima. 

Hakim PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan putusan penundaan pemilu diduga melanggar etik. Mereka dilaporkan ke KY, hari ini.

Putusan pengadilan mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan penundaan Pemilu 2024 cacat hukum. Alarm bagi demokrasi.

Politikus bereaksi keras atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda pemilu. Bisa menimbulkan chaos.

MA enggan berkomentar banyak soal putusan penundaan pemilu oleh PN Jakarta Pusat dengan dalih kemandirian hakim.

DKPP diharapkan segera memberi putusan atas laporan pelanggaran etik yang diduga dilakukan penyelenggara pemilu.

Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu menuai kritik. Ranah sengketa pemilu ada di Bawaslu dan PTUN.

Dugaan intimidasi tahapan verifikasi partai kembali terjadi. Setelah insiden di Sulawesi Utara, kini di Sumatera Barat.

KPU akan ajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu. KPU tetap lanjutkan tahapan pemilu.

Masyarakat adat yang tak ber-KTP dan tak masuk data pemilih mencapai 1,5 juta jiwa. Masalah ini belum terselesaikan sejak 2014.

Panitia pemutakhiran menemui banyak hambatan selama proses pencocokan data pemilih. Pengawas pemilu juga kesulitan mengawasinya.

Saksi dugaan kecurangan verifikasi partai mundur setelah terintimidasi di sidang perdana DKPP. Ia gusar statusnya sebagai ASN.

Anggota tim seleksi KPU di sejumlah daerah masih tercatat sebagai anggota pemeriksa daerah. Komposisi tim harus dievaluasi.   

Keberadaan empat anggota Tim Pemeriksa Daerah pada DKPP sebagai tim seleksi anggota KPU provinsi rentan konflik kepentingan.

KPU membentuk tim seleksi perekrutan penyelenggara pemilu di daerah. Seharusnya memperhatikan etika demokrasi.

Penanganan perkara dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik di DKPP dinilai lamban. Koalisi menyiapkan laporan baru.

Intimidasi terus terjadi terhadap komisioner KPU yang menentang kecurangan verifikasi faktual partai politik. Mereka dikucilkan.

KPU Papua Barat mengusulkan rancangan pembentukan empat daerah pemilihan baru di tiga provinsi pemekaran.

Kalau ini dianggap sekadar dinamika demokrasi, bahayanya adalah ketidaksiapan KPU dalam memenuhi jadwal pemilu.

Rapat evaluasi KPU Sulawesi Utara berujung perintah meloloskan 8 partai dalam verifikasi faktual. Perintah itu disertai intimidasi.

Ide pembentukan panja kecurangan verifikasi partai politik semakin kuat. Ada keinginan mengganti ketua KPU.

Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan bukti dugaan manipulasi verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024. Salah satu bukti percakapan menyebutkan peran Istana.

Koalisi Kawal Pemilu Bersih menilai DKPP lamban menangani pengaduan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik.

Intimidasi hingga serangan siber dialami pelapor dugaan kecurangan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024. Akun media sosial mereka tak bisa diakses hingga kini.

Latto-latto pemilu sudah digoyang begitu KPU menetapkan partai peserta pemilu. Padahal, kalau saja MK taat asas pada putusannya terdahulu, goyang-menggoyang bisa dihentikan segera.

Kementerian Keuangan memangkas anggaran yang diusulkan KPU dan Bawaslu. Pos anggaran terbesar untuk kebutuhan penyediaan logistik.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Pernyataannya tentang potensi penerapan kembali sistem proporsional tertutup justru menimbulkan polemik.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mempertanyakan laporan mereka terhadap KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berkas sudah lima hari.

Politik uang ditengarai tetap marak, baik dalam sistem proporsional terbuka maupun tertutup, dalam Pemilu 2024. Pegiat antikorupsi menilai memberantas praktik politik uang bukan dengan mengganti sistem, melainkan meningkatkan penegakan hukum.

Kekuatan finansial menjadi salah satu faktor penting untuk bertarung dalam Pemilu 2024. Biaya politik tinggi merupakan efek dari logika partai yang berbasis patronase, padahal logika partai semestinya berbasis representasi.

Pelapor dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 mengalami berbagai intimidasi, dari ancaman hingga mobil terbakar. LPSK menunggu permohonan pelindungan dari pelapor kecurangan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai sejumlah gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Politik uang dan polarisasi massa merupakan kerawanan yang menjadi perhatian utama.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih memverifikasi aduan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai. Koalisi mempertimbangkan menempuh jalur hukum atas pemalsuan dokumen dan intimidasi.

MK menjadwalkan ulang pemberian keterangan DPR, Presiden, dan KPU dalam perkara uji materi Undang-Undang Pemilu yang mempersoalkan sistem proporsional terbuka. 

Berbagai pihak menghendaki agar pemilu dengan sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan. Sinyal perubahan sistem pemilu diembuskan Ketua KPU, pekan lalu.

Tempo memperoleh empat potongan rekaman percakapan yang berisi perintah untuk mengubah hasil verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Ada percakapan antara pejabat KPU pusat dan KPU daerah.

KPU di dua provinsi sudah menuntaskan verifikasi perbaikan terhadap Partai Ummat. Partai Ummat optimistis akan lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Bawaslu menilai gugatan sembilan partai politik untuk menunda tahapan Pemilu 2024 tak bisa diakomodasi. Tuntuan penundaan tahapan pemilu seharusnya diajukan ke Bawaslu, bukan ke DKPP.

Bawaslu Sulawesi Selatan menggelar sidang dugaan pelanggaran verifikasi faktual partai politik. KPU membantah dalil yang diajukan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulawesi Selatan.

Sembilan partai politik mengadukan komisioner KPU ke DKPP karena diduga melanggar kode etik selama proses pendaftaran hingga verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Mereka meminta tahapan pemilu ditunda selama tiga bulan.

KPU merombak regulasi penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota parlemen. Penentuan dapil merupakan salah satu isu krusial dan menjadi area pertarungan peserta pemilu.

Beragam pembatasan akses dihadapi komisioner KPU di daerah yang tidak mengikuti arahan untuk memanipulasi data verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih bersiap memperkarakan tindakan intimidasi dalam proses verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024. Agar LPSK dapat segera melindungi penyelenggara pemilihan di daerah yang mengungkap kecurangan.

Intimidasi terhadap komisioner dan anggota staf KPU di daerah tak mengendur. Ada teror bertajuk pemeriksaan kode etik pegawai negeri. 

Skandal manipulasi dan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024 mulai bergulir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Baru menyentuh kasus di satu kabupaten. 

Partai Ummat mendapat kesempatan menjalani verifikasi faktual ulang di dua provinsi, yakni di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Verifikasi ulang berlangsung pada 21-30 Desember 2022.

Sengkarut proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 berlanjut. Di tengah bantahan KPU, koalisi masyarakat sipil bersiap melaporkan kasus dugaan manipulasi ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Intimidasi terhadap komisioner KPU daerah yang membangkang dikabarkan meningkat.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih akan melaporkan komisioner KPU ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Koalisi mempunyai bukti rekaman, dokumen, dan gambar.

Posko aduan yang dibuka Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menerima belasan laporan tentang manipulasi dan intimidasi dalam verifikasi faktual partai politik.

Partai Ummat menyertakan 6.000 alat bukti dalam permohonan sengketa proses Pemilu 2024 ke Bawaslu. Mereka berkeberatan atas hasil verifikasi faktual partai politik yang menyatakan Partai Ummat tidak memenuhi syarat.

Koalisi Pemilu Bersih tengah menyiapkan laporan dugaan pelanggaran etik anggota KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik. Koalisi menduga penyelenggara pemilu memanipulasi data verifikasi faktual.

Partai Ummat bakal mengajukan sengketa proses pemilu setelah dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. KPU menghormati proses hukum yang ditempuh Partai Ummat.

KPU mengumumkan 17 partai politik lolos verifikasi faktual yang akan berlaga sebagai peserta Pemilu 2024. Partai Ummat bersiap menggugat. 

Dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik tak membendung langkah Komisi Pemilihan Umum. Tiga partai yang dipaksakan memenuhi syarat tetap masuk daftar 17 partai peserta Pemilu 2024. Koalisi masyarakat sipil menimbang untuk membawa indikasi manipulasi itu ke ranah hukum.

Dugaan manipulasi data verifikasi faktual partai politik bermunculan di sejumlah daerah. Para saksi belum berani terbuka melaporkan kasus ini karena sejak awal mengalami ancaman. 

Kelompok masyarakat sipil menyesalkan sikap KPU yang terkesan mengabaikan kasus dugaan manipulasi dalam verifikasi faktual partai politik. Mereka berikrar membawa permasalahan ini ke DKPP dan penegak hukum. 

Manipulasi data diduga mewarnai proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Sulawesi Utara. KPU RI disomasi.

Komisi II DPR meminta KPU mengklarifikasi adanya dugaan manipulasi data saat verifikasi faktual sebelum mengumumkan partai yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Partai yang diloloskan dengan cara curang bisa dianulir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima secara bulat pasal-pasal yang termuat dalam Perpu Pemilu. Aturan teknis segera disusun untuk mendukung Perpu. 

Dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik terus menggelinding seiring dengan agenda penetapan peserta Pemilu 2024. Bawaslu mencatat seabrek pelanggaran serupa dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai dalam lima bulan terakhir. Adapun penyelenggara pemilu di sejumlah daerah telah menunjuk advokat untuk melakukan upaya hukum terhadap pejabat KPU.

Kelompok masyarakat sipil berniat melaporkan kasus dugaan kecurangan dan manipulasi dalam verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

Polemik hasil verifikasi faktual partai politik meruncing di Sulawesi Selatan. Sikap pihak internal penyelenggara pemilihan umum terbelah ihwal keabsahan rapat pleno yang dinilai tak mencapai kuorum.

Bawaslu menemukan seabrek pelanggaran selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual oleh pejabat KPU kini menggelinding ke somasi. 

Kecurangan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam verifikasi faktual berdampak serius terhadap Pemilu 2024. Mundur atau dipecat.

Komisi Pemilihan Umum disebut-sebut meloloskan sejumlah partai baru yang tidak memenuhi syarat dalam tahap verifikasi faktual. Penggembosan partai oposisi atau balas jasa bagi partai pendukung penguasa?

KPU Pusat disebut-sebut pernah memerintahkan KPU daerah meloloskan Partai Gelora, Garuda, dan PKN dalam verifikasi faktual. Instruksi itu disertai intimidasi dan ancaman.

KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah merampungkan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Keputusan di tingkat pusat akan diumumkan pada pekan ini. 

Bawaslu akan membacakan putusan dugaan pelanggaran KPU Mamuju, Sulawesi Barat, mengenai status keanggotaan anggota Partai Gelora. Bawaslu menduga kuat KPU Mamuju melanggar peraturan KPU.

Seleksi anggota PPK dan PPS dilakukan secara daring untuk memudahkan pengecekan rekam jejak pendaftar. Masa tanggap selama sembilan hari menjadi kesempatan publik untuk mengkritik calon anggota penyelenggara ad hoc pemilu.

Komisi Pemilihan Umum mengkaji tafsir baru Mahkamah Konstitusi perihal menteri tak perlu mundur untuk maju dalam pencalonan presiden. Aturan kampanye perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Berbagai mudarat akan muncul setelah Mahkamah Konstitusi membolehkan menteri tak perlu mundur jika mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden 2024. Para pegiat mendesak KPU membuat aturan rinci dan ketat.

Rekrutmen anggota badan ad hoc untuk Pemilu 2024 dibuka pada pertengahan November 2022. KPU akan menetapkan batas usia pendaftar.

Mayoritas bekas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara menolak dilibatkan lagi dalam Pemilu 2024. Pengalaman pada Pemilu 2019 membuat mereka kapok.

Proporsionalitas anggaran pemilu sulit diukur karena informasi tentang perencanaan detail penggunaan anggaran sangat terbatas. Karena itu, isu tentang anggaran pemilu mudah menimbulkan kontroversi dan spekulasi.

Kunjungan anggota KPU dan Bawaslu ke luar negeri dinilai tidak mendesak. Skala prioritas terabaikan ketika tahapan pemilu sudah berjalan.

Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan verifikasi administrasi. Demi kemudahan berbagai tahapan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu merevisi peraturan perekrutan pengawas tingkat provinsi dan kota/kabupaten. KPU sudah menyelesaikan masalah ini lebih awal. 

Hampir semua partai dari 24 partai yang ikut tahap verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 mengalami keanggotaan ganda. Jumlah anggota Partai Golkar di satu provinsi belum memenuhi syarat.

Menjelang Pemilihan Umum 2024, kelompok transgender masih dihadapkan pada ancaman tak ikut memilih. Selain tersingkir dari keluarga, hak-hak politik mereka tersisih.

Pemerintah menargetkan Perpu Pemilu terbit paling lambat pada Oktober mendatang. Perpu ini akan mengubah sejumlah pasal dalam UU Pemilu agar tiga provinsi baru di Papua dapat mengikuti Pemilu 2024.

KPU didesak mengumumkan nama-nama partai yang mencatut identitas penduduk. Praktik lancung ini harus dibuka demi akuntabilitas publik.

Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum segera menindaklanjuti temuan pencatutan nama yang dilakukan oleh partai politik.

Sejumlah partai politik berkonsultasi dengan Bawaslu untuk menggugat KPU. Sengketa dipicu berkas pendaftaran dinyatakan tak lengkap.

Bawaslu akan mengadukan penggunaan NIK warga untuk kepentingan partai politik secara sepihak ke kepolisian. Sebanyak 275 NIK pengawas pemilu dan 98 NIK penyelenggara Pemilu 2024 terdaftar sebagai anggota partai.

Pemerintah menjamin kebutuhan anggaran Pemilu 2024 akan dipenuhi. KPU diminta menghitung ulang anggaran berdasarkan skala prioritas.

Dugaan politik uang masih menjadi isu penting dalam masa pemilu. Hoaks, fitnah, serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial juga menjadi isu krusial yang masuk indeks kerawanan Pemilu 2024.

Berkas enam partai politik yang mendaftar di hari pertama dinyatakan lengkap. PDIP tercatat yang paling awal mendaftar ke KPU, kemarin.

KPU sudah menerima pendaftaran partai-partai politik calon peserta Pemilu 2024, hari ini. Ada 10 partai yang dijadwalkan mendaftar pada hari pertama.

Partai politik baru menghadapi banyak tantangan, dari penyediaan kantor partai, persyaratan kepengurusan, hingga jumlah anggota partai. Mereka mengandalkan rumah pengurus sebagai kantor partai di daerah.

Pegiat pendidikan mendukung kampanye di kampus asalkan hanya berbentuk debat atau dialog tanpa atribut kampanye. Bawaslu menyarankan revisi UU Pemilu lebih dulu.

Partai penghuni DPR mulai menyiapkan kepengurusan di tiga provinsi hasil pemekaran Papua. Berbeda dengan partai baru, yang berharap Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan tak masuk syarat dalam Pemilu 2024.

KPU mesti menyiapkan daerah pemilihan, alokasi kursi DPR, verifikasi partai, dan infrastruktur penyelenggara Pemilu 2024 di tiga provinsi hasil pemekaran Papua. Langkah itu hanya bisa dilakukan ketika Undang-Undang Pemilu diubah, yang saat ini hanya mengakui 34 provinsi.

Pegiat pemilu dan pakar hukum menolak usulan Perpu Pemilu untuk mengatasi sengkarut Pemilu 2024 saat ini. Opsi revisi terbatas UU Pemilu dianggap lebih baik dan demokratis.

DPR mendesak pemerintah menerbitkan perpu untuk menambah jumlah daerah pemilihan. Diklaim sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah di Papua dan pemindahan Ibu Kota Negara. 

KPU menjamin aman Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Perlindungan data pribadi sangat krusial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka akses Sistem Informasi Partai Politik alias Sipol. Partai politik berharap penginputan data tidak menyulitkan mereka karena data yang harus diunggah mencapai ribuan.

Komisi Pemilihan Umum menunggu inpres untuk dijadikan payung hukum dalam pengadaan logistik Pemilu 2024.

Tahap Pemilu 2024 sudah dimulai pekan lalu, tapi anggarannya belum tersedia. Bisa menjadi dalih untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Sebagian besar anggaran Pemilu 2024 untuk tahun ini masih mengendap di Kementerian Keuangan. Ada saling lempar tanggung jawab dalam urusan pencairan anggaran.

KPU dan Komisi II DPR telah rampung membahas anggaran Pemilihan Umum 2024.  Namun anggaran belum juga cair. Keputusan ada di tangan pemerintah.  

Pemerintah dan DPR belum menetapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Persoalan ini bisa dijadikan celah untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

KPU diminta menyiapkan aturan teknis pelaksanaan pemilihan umum jauh-jauh hari agar tersedia cukup waktu untuk mensosialisasinya ke daerah. Masalah yang krusial juga muncul, yakni belum diputuskannya anggaran pemilu.

KPU mendapati alamat kantor partai politik sudah berganti wujud. Ada alamat kantor partai yang berupa ruko dan rumah kosong, rumah sakit, rumah warga, toko sembako, hingga showroom mobil.

KPU sudah menyiapkan jurus khusus untuk mengantisipasi kerawanan dalam Pemilu 2024. Pengadaan logistik pemilu dilakukan dengan e-katalog dan tanpa lelang.

Dalam rancangan PKPU, durasi untuk menyelesaikan sengketa hanya diberikan enam hari. Tenggat yang singkat ini dikhawatirkan mengganggu profesionalitas Bawaslu.

Durasi masa kampanye Pemilu 2024 tetap akan diperdebatkan meski sudah disepakati lebih dulu. Tampilan model surat suara ikut memicu perbedaan pendapat.

Durasi masa kampanye dua kali berubah setelah KPU bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani. Kali ini masa kampanye disepakati selama 75 hari.

KPU memilih ikut usul pemerintah mengenai masa kampanye Pemilu 2024 setelah bertemu dengan Presiden Jokowi. Alasan efisiensi menjadi pertimbangan mempersingkat masa kampanye dibanding pemilu terdahulu.

Sebagian partai politik mendukung pengurangan masa kampanye Pemilu 2024 menjadi 90 hari. Politikus Demokrat menentang pemangkasan masa kampanye ini.

KPU akan membuka pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 pada Agustus mendatang. Sejak dini, partai sudah melengkapi berkas masing-masing.

Sejumlah pemerintah daerah berencana membangun gedung Komisi Pemilihan Umum di wilayah masing-masing. Ada pemerintah daerah yang sudah membangun kantor KPU menggunakan dana APBD.

KPU kembali memangkas usulan anggaran Pemilu 2024 atas permintaan DPR dan pemerintah. Selain biaya penyediaan kantor dan mobil dinas, KPU urung menaikkan honor penyelenggara adhoc pemilu.

KPU akan membuka layanan Sipol bagi partai politik pada April mendatang. Ada 75 partai politik berbadan hukum yang diterima KPU dari Kementerian Hukum dan HAM.

DKPP membutuhkan aduan lebih dulu untuk memproses dugaan pelanggaran etik anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Hingga kemarin, DKPP belum menerima laporan soal safari anggota KPU-Bawaslu terpilih ke pimpinan DPR sebelum pelantikan.

Lawatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih ke tiga pemimpin DPR menuai kontroversi. Pegiat demokrasi menduga pertemuan itu membuka peluang terjadinya pelanggaran kode etik.

Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih tiba-tiba berkeliling ke pimpinan DPR, pekan lalu. Lawatan tak biasa ini mengundang tanya di tengah menguatnya agenda penundaan Pemilu 2024.

DPR dan pemerintah belum juga merampungkan pembahasan anggaran KPU untuk Pemilu 2024. Padahal dimulainya tahapan pemilu tinggal tiga bulan lagi.

Komisioner hasil seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang baru terpilih memiliki tugas berat dalam pemilu serentak dan pilkada 2024. Tidak berkomentar soal dana jumbo Rp 76 triliun.

Anggaran jumbo Pemilu 2024 banyak dipertanyakan saat uji kelayakan calon anggota KPU. Setelah uji kelayakan, Komisi Pemerintahan DPR memutuskan nama-nama anggota KPU terpilih.

Sejumlah kantor KPU daerah masih mengontrak. Meski sudah ada lahan hibah, pemerintah belum bisa merealisasi kantor baru karena keterbatasan anggaran.

Rencana anggaran Pemilu 2024 naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Dari Rp 76,6 triliun dana pemilu yang diusulkan KPU, sebagian dialokasikan untuk pembangunan kantor.

DPR meminta Komisi Pemilihan Umum menghitung kembali usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU harus membuka ke publik komponen yang berdampak pada meningkatnya usulan anggaran.

KPU mengajukan anggaran Pemilu 2024 setara dengan empat kali anggaran pemilu sebelumnya. Menyalahi mandat pemilu serentak.

Uji kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu digelar selama tiga hari. Komisi Pemerintahan DPR akan memilih anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, dua hari mendatang.

Partai-partai di Komisi Pemerintahan DPR disebut-sebut sudah menentukan pilihan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sebelum uji kelayakan. Ada calon yang mendekati Komisi II.

Fraksi-fraksi di DPR sependapat ihwal usulan mempersingkat masa kampanye Pemilu 2024. Masa kampanye sangat bergantung pada proses pengadaan dan distribusi logistik.