maaf email atau password anda salah
Dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik terus menggelinding seiring dengan agenda penetapan peserta Pemilu 2024. Bawaslu mencatat seabrek pelanggaran serupa dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai dalam lima bulan terakhir. Adapun penyelenggara pemilu di sejumlah daerah telah menunjuk advokat untuk melakukan upaya hukum terhadap pejabat KPU.
KPU mesti menyiapkan daerah pemilihan, alokasi kursi DPR, verifikasi partai, dan infrastruktur penyelenggara Pemilu 2024 di tiga provinsi hasil pemekaran Papua. Langkah itu hanya bisa dilakukan ketika Undang-Undang Pemilu diubah, yang saat ini hanya mengakui 34 provinsi.
Pemerintah dan DPR batal menentukan kepastian jadwal Pemilu 2024. KPU ingin pencoblosan anggota legislatif dan presiden digelar pada 21 Februari, sementara pemerintah berkukuh pada pertengahan Mei 2024. Bagai buah simalakama, maju-mundur tanggal pemilu punya kelebihan dan kekurangan. Partai politik belum satu suara.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.