Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Situasi pandemi menjadi penyebab kenaikan anggaran Pemilu 2024.
KPU memperkirakan ada pertambahan jumlah pemilih hingga 10 juta orang yang berimbas penambahan TPS.
Honor badan ad hoc Pemilu 2024 diusulkan naik dua kali lipat dibanding pada Pemilu 2019.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Usulan anggaran ini naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan kenaikan anggaran ini diakibatkan oleh sejumlah faktor, di antaranya penambahan honorarium badan ad hoc, seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Kali ini KPU mengusulkan honor anggota KPPS sebesar Rp 1 juta per orang. Honor ini naik dua kali lipat dibanding pada Pemilu 2019, yang hanya Rp 500 ribu per anggota KPPS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kenaikan ini saja akan menambah anggaran kira-kira Rp 3,5 triliun," kata Pramono, Selasa, 15 Februari 2022.
Ia mengatakan kebutuhan anggaran pemilu juga naik karena angka pemilih diperkirakan bertambah hingga 15 juta orang pada 2024. Jumlah pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 190,7 juta orang, yang tersebar di 809,4 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Kenaikan jumlah pemilih ini akan berimbas penambahan TPS.
Faktor lainnya, kata Pramono, situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan biaya tambahan bagi penyelenggara pemilu. Dalam pemilu kali ini, KPU mengalokasikan anggaran alat pelindung diri (APD) sebesar Rp 10 triliun. Berbeda dengan pemilu terdahulu, tak ada kebutuhan APD bagi penyelenggara pemilu.
Pramono membandingkan kebutuhan anggaran APD untuk pemilu mendatang dengan pemilihan kepala daerah serentak pada 2020. KPU mengalokasikan dana pembelian APD sebesar Rp 2,5 triliun pada pilkada serentak, dua tahun lalu.
"Untuk pemilu secara nasional dengan tahapan lebih panjang, anggarannya bisa mencapai Rp 7,5-10 triliun," ujar Pramono.
Pramono mengatakan saat ini Sekretariat KPU membicarakan usulan anggaran itu bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan. Diskusi ketiga pihak cukup intens dilakukan agar pergantian komisioner KPU pada April mendatang tak mempengaruhi pembahasan anggaran pemilu.
Anggaran yang diusulkan KPU ini merupakan hasil diskusi ketiga pihak tersebut. Awalnya, KPU mengusulkan dana Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Namun usulan itu mendapat respons negatif dari pemerintah dan DPR. Keduanya meminta KPU menekan anggaran pemilu hingga dirasionalisasi menjadi Rp 76,6 triliun.
"Tentu akan ada negosiasi, di mana KPU harus meyakinkan Banggar dan Kemenkeu bahwa anggaran sebesar itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kami, bukan mengada-ada," ucap Pramono.
Pemungutan suara dalam pemilu mendatang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Adapun tahapan pemilu mulai digelar tahun ini. Agenda awalnya antara lain pemutakhiran data pemilih serta penyusunan peraturan KPU mengenai Pemilu 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di gedung KPU, Jakarta, 14 Februari 2022. ANTARA/Reno Esnir
Ada berbagai persiapan lain yang dilakukan KPU menjelang penyelenggaraan pemilu mendatang, di antaranya infrastruktur KPU daerah yang dinilai masih sangat buruk. Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pembangunan infrastruktur ini membutuhkan anggaran besar dan ikut mengerek tingginya usulan dana penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kantor kami (di daerah) ada yang masih meminjam dari pemda dan kontrak di beberapa ruko di daerah tertentu," kata Ilham. "Ini adalah satu upaya kami meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024."
Rencana perbaikan infrastruktur KPU tersebut menuai sorotan Komisi Pemerintahan DPR. Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Anwar Hafid, menyarankan KPU berfokus pada kenaikan honor badan ad hoc serta pengembangan sistem informasi dan teknologi (IT) lebih dulu. "Pembangunan kantor KPU saya bilang jangan dulu. Bisa minjam aja kalau kantor. Tapi IT dan kesejahteraan petugas itu harus," kata Anwar.
Meski demikian, politikus Partai Demokrat itu tetap mendukung usulan anggaran pemilu tersebut. Ia menganggap wajar anggaran pemilu naik, apalagi pelaksanaannya digelar di tengah bencana kesehatan Covid-19. "Tantangannya pasti akan lebih banyak," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Luqman Hakim, menguatkan pendapat Anwar tersebut. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebutkan pergantian pemerintahan secara damai hanya bisa dilakukan lewat pemilu yang berkualitas, dan itu membutuhkan anggaran besar.
"Berapa pun jumlahnya, sepanjang mereka dapat memberikan penjelasan yang rasional, Fraksi PKB akan mendukung penuh," kata Luqman.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan pemilu berbiaya besar tak bisa terhindarkan karena jumlah pemilih mencapai 190 juta orang. Angka pemilih yang banyak ini berimplikasi pada jumlah petugas pemilu, dari pusat hingga KPPS. Selain itu, kondisi geografis Indonesia turut mempengaruhi biaya pemilu.
Meski begitu, Khoirunnisa menganggap anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU terlalu besar. Ia yakin masih ada pos anggaran yang bisa dihemat, seperti mengubah agenda rapat koordinasi menjadi virtual. Rapat virtual sudah terbiasa digelar selama masa pandemi Covid-19. "Atau misalnya ada upaya menyederhanakan surat suara. Itu juga bisa menghemat," ucapnya.
EGI ADYATAMA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo