JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyatakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 kurang efektif membuat jera para pelanggar. Sebab, hukuman terberat yang diatur dalam ketentuan tersebut hanya skorsing kampanye ataupun pembubaran acara. “Sanksinya tak bisa memberikan efek jera. Jika dilanggar, besok harinya mereka bisa saja mengulang hal yang sama,” kata Khoirunnisa, kemarin.
Meski demikian, dia mengakui KPU tak bisa menambah kadar sanksi karena keterbatasan kewenangan. Karena itu, dia meminta pemerintah mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pilkada agar pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan aman di tengah risiko penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19.) Supaya persiapan pilkada komprehensif, dia menyarankan agar pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan.
Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, juga menganggap sanksi dalam ketentuan KPU masih lemah. Dia mengatakan aturan itu tak memuat instruksi agar pelanggaran saat kampanye dilaporkan kepada kepolisian.
Dia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memperkuat pengawasan untuk kampanye tatap muka. Selama ini, kata Lucius, pengawasan pemilu sangat lemah di daerah-daerah yang jauh dari kawasan perkotaan. “Seperti di Flores, daerah itu sulit karena jangkauan Bawaslu tak sampai ke pelosok,” ujar dia.
Tekanan publik untuk menunda pilkada kian kencang setelah sejumlah penyelenggara pemilu dan puluhan kandidat terjangkit Covid-19. Namun pemerintah dan DPR menyepakati pemilihan terus berjalan dengan syarat pengetatan protokol kesehatan.
KPU menerbitkan peraturan Nomor 13 Tahun 2020. Regulasi ini memuat sejumlah sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada.
Misalnya, terdapat larangan berkampanye dalam bentuk rapat umum, kegiatan kesenian dan kebudayaan, hingga peringatan ulang tahun partai politik dalam Pasal 88C. Dalam regulasi sebelumnya—Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020—kampanye model begini masih dibolehkan.
“Pelarangan tersebut tercantum dalam hasil revisi aturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19,” ujar Ilham, kemarin.
Jika pasangan calon ketahuan melanggar, Bawaslu memberikan peringatan secara tertulis kepada pasangan calon ataupun tim sukses. Jika dalam satu jam peringatan itu tidak diindahkan, kegiatan dapat dibubarkan.
KPU juga mewajibkan kampanye pertemuan terbatas maupun debat publik mematuhi protokol kesehatan. Pelanggar ketentuan ini dapat diganjar sanksi, dari pembubaran acara hingga larangan metode kampanye selama tiga hari. Bukan hanya bagi pasangan kandidat, hukuman juga berlaku bagi partai politik, penghubung kandidat, tim kampanye, dan pihak lainnya.
Kampanye debat publik turut diperketat dengan pembatasan peserta maksimum 21 orang. Peserta terdiri atas pasangan calon, dua orang perwakilan Bawaslu, empat anggota tim kampanye dari masing-masing kandidat, dan tujuh anggota KPU provinsi atau lima anggota KPU kabupaten/kota. Dalam ketentuan sebelumnya, debat publik dapat dihadiri hingga 50 orang.
Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengemukakan pembatasan kampanye tatap muka bertujuan mengoptimalkan penggunaan media sosial ataupun media daring. Dia mengatakan komisi tak bisa sepenuhnya melarang kampanye tatap muka karena kualitas infrastruktur komunikasi di 270 daerah berbeda-beda. “Kami harus memastikan hak rakyat untuk mengetahui visi-misi dan hak kandidat untuk menyampaikannya dapat dipenuhi," kata Raka.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menganggap Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 masih memadai dalam pilkada tahun ini. Dia mengatakan akan terus memantau pelaksanaan pemilihan dan kondisi penularan. Jika situasinya memburuk, bukan tidak mungkin perpu akan menjadi solusi. “Nanti kami lihat lagi, termasuk persiapan di hari-H, perlu revisi UU atau perpu,” kata dia.
Anggota Bawaslu, Afifudin, menyatakan lembaganya sudah berkoordinasi untuk membuat satuan tugas yang mengawasi kepatuhan protokol kesehatan saat pilkada. “Untuk mencegah kerumunan itu dibuat satgas untuk pengawasan bersama,” kata dia.
ROBBY IRFANY | ANTARA
Sanksi bagi Pelanggar
Komisi Pemilihan Umum menerbitkan peraturan baru yang mengatur protokol kesehatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berikut ini beberapa di antaranya.
Pasal 88A
Kewajiban penggunaan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu.
Sanksi:
- Peringatan tertulis.
- Pelanggaran berulang diserahkan kepada kepolisian.
Pasal 88B
Larangan melakukan iring-iringan serta menghadirkan pendukung di dalam dan di luar pelaksanaan pengundian nomor urut.
Sanksi:
- Peringatan tertulis oleh Bawaslu.
- Untuk pelanggaran berulang, KPU menunda pengundian nomor urut sampai pasangan calon menyatakan tak akan melanggar lagi.
- Penundaan pengundian maksimal satu hari.
Pasal 88C
Larangan kampanye dalam bentuk rapat umum, kegiatan kesenian dan kebudayaan, olahraga, perlombaan, bazar, donor darah, serta peringatan hari ulang tahun partai politik.
Sanksi:
- Peringatan tertulis oleh Bawaslu.
- Pembubaran kegiatan jika dalam satu jam peringatan tak ditaati.
Pasal 88D
Pelanggaran protokol kesehatan serta tata laksana kampanye dalam Pasal 58, 59, dan 60.
Sanksi:
- Peringatan tertulis oleh Bawaslu.
- Pembubaran kegiatan jika dalam satu jam peringatan tak ditaati.
- Larangan melakukan kampanye selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu.
Pasal 88E
Larangan melibatkan ibu hamil atau menyusui, orang lanjut usia, balita, dan anak-anak dalam kampanye tatap muka.
Sanksi:
- Peringatan tertulis.
- Memerintahkan ibu hamil atau menyusui, orang lanjut usia, balita, dan anak-anak tidak mengikuti kampanye.
