JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember mendatang digelar di sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota di Indonesia. Pesta demokrasi ini dianggap akan menjadi potensi ledakan kasus Covid-19 jika tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Namun banyak pihak yang menyangsikan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga jarak dan memakai masker untuk mencegah penularan virus corona saat pilkada. Guru besar ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, mengungkapkan bahwa mesti ada persiapan seoptimal mungkin untuk pilkada di era pandemi ini.
Jika tidak optimal, kata dia, bukan hal mustahil pada Desember mendatang akan terjadi ledakan kasus Covid-19. "Jangan sampai korban berjatuhan akibat terlalu memaksakan kehendak (menggelar pilkada) dan tidak mengantisipasi (berbagai kemungkinan), baik dari peserta (pemilih), penyelenggara, dan juga para calon kepala daerah," ujar Ari kepada Tempo, kemarin.
Dia menjelaskan, sifat Covid-19 mudah menular, sehingga tempat dengan banyak orang berkumpul, seperti pasar, tempat ibadah, kantor, hingga rumah, bisa menjadi sumber penularan. Peluang terjadinya penularan makin besar apabila orang-orang yang berkumpul tersebut tidak menggunakan masker.
Untuk menghindari terjadinya ledakan kasus di sejumlah daerah yang menggelar pilkada, Ari mengimbau untuk menghindari kerumunan massa. Blusukan yang selama ini menjadi alat kampanye efektif harus ditinggalkan karena akan menyebabkan orang berkumpul dan mengabaikan protokol kesehatan.
Saat ini, kata dia, angka positivity rate Covid-19 di Indonesia mencapai 15 persen. Artinya, di antara 10 orang, 1-2 orang terkonfirmasi Covid-19 positif. Melihat peningkatan jumlah kasus masih mungkin terjadi dalam beberapa pekan ke depan, tingginya potensi penularan dan transmisi lokal menjadi hal yang patut diwaspadai semua pihak.
Kesehatan petugas juga merupakan hal yang wajib diperhatikan selama pelaksanaan pilkada. Para petugas sebaiknya diperiksa dengan tes usap polymerase chain reaction (PCR). Selain pemeriksaan Covid-19, harus ada pemeriksaan komorbiditas, seperti obesitas, hipertensi (darah tinggi), atau diabetes melitus (kencing manis), terhadap para petugas yang akan beraktivitas selama pilkada. "Mengingat banyaknya pasien-pasien asimtomatik atau tanpa gejala, potensi terjadinya penularan virus dalam masyarakat patut diwaspadai," kata Ari.
Kekhawatiran pilkada menjadi kluster Covid-19 juga diungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Pemerintah Provinsi terus memantau penanggulangan Covid-19 di seluruh kabupaten/kota, termasuk di daerah yang sedang melaksanakan pilkada. "Saya melakukan pengawalan terkait dengan penanggulangan Covid-19, dan memastikan pilkada berjalan lancar dari kondisi sosial-politik dan juga jangan menjadi kluster Covid-19," ujarnya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pangandaran.
Berdasarkan pantauan Tempo di Kabupaten Pangandaran dan Tasikmalaya, KPU setempat menerapkan protokol kesehatan dengan begitu ketat selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada. Di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, semua orang yang akan memasuki kantor lembaga pemilu itu diperiksa petugas kepolisian. Tas hingga kantong-kantong di pakaian digeledah dan diperiksa dengan alat pendeteksi metal di pintu masuk. Sebelum masuk ke kantor KPU, setiap orang juga diharuskan mencuci tangan dengan sabun dan tentunya wajib mengenakan masker.
"Distribusi logistik pilkada juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami juga tak pernah berhenti mengimbau para pasangan calon, tim sukses, dan simpatisannya untuk tetap patuh pada protokol kesehatan," ujar Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin.
Namun, dalam sejumlah pertemuan para pasangan calon di beberapa daerah di Kabupaten Tasikmalaya dengan para pendukungnya, masih ditemukan kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan. Mereka tidak menjaga jarak dan sebagian tidak memakai masker.
ROMMY ROOSYANA | ALI NUR YASIN
