maaf email atau password anda salah
Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, menunjukkan dampak dari kebiasaan buruk pemerintah daerah yang menggeber belanja di ujung tahun. Penerimaan daerah akan berkurang dengan undang-undang baru.
Indonesia bersiap menerapkan kesepakatan internasional perihal pengenaan pajak korporasi minimum 15 persen. Perusahaan-perusahaan multinasional diwajibkan membayar pajak secara adil di tempat mereka beroperasi dan menghasilkan keuntungan.
Sejumlah pihak meminta dua lembaga, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan, berkolaborasi mengungkap pejabat publik yang memiliki perusahaan di negara suaka pajak, seperti yang terekam dalam Pandora Papers. Selain dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo, Pandora Papers memuat nama pengusaha dan bekas menteri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Istana terus bungkam.
Rencana pemerintah menerapkan program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II ditentang sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memicu penyimpangan moral dan ketidakpatuhan. Pemerintah lebih didorong mengoptimalkan pengejaran aset wajib pajak Indonesia yang disembunyikan di luar negeri.
Kinerja penerimaan pajak berangsur membaik. Hingga akhir April lalu, penerimaan pajak telah mencapai Rp 374,9 triliun atau 30,49 persen dari target APBN 2021. Tren perbaikan tampak dari kontraksi penerimaan pajak yang kian menipis, yaitu -0,46 secara kumulatif pada periode Januari-April 2021, lebih kecil dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar -3,1 persen.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.