Peluang menarik pajak kekayaan dari daftar orang terkaya di luar pajak penghasilan.

Pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak naik dari capaian pada tahun lalu, yang sebesar 83,2 persen. Beberapa program pun disiapkan.

Penyederhanaan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan skema tarif efektif disiapkan. Agar wajib pajak tidak bingung.

Penerapan pajak natura dan kenikmatan masih membutuhkan waktu. Apa saja masukan para pengamat pajak bagi aturan yang masih disusun?

Karyawan level tinggi harus mulai menghitung fasilitas eksklusif yang diberikan perusahaan mereka untuk dimasukkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak, Maret nanti. Apa saja yang dianggap sebagai obyek pajak natura?

Belum adanya aturan turunan yang mengatur teknis implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dianggap menjadi penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak berjanji mengebut perumusan aturannya. 

Keputusan pemerintah menambah lapisan tarif pajak mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas belanja negara. Ekonom meminta setoran pajak digunakan untuk program yang berdampak luas bagi masyarakat. Proyek-proyek mubazir mesti dihentikan.

Ditjen Pajak mengoptimalkan penerimaan pajak 2023 dengan cara memperluas basis pemajakan, memperkuat pengawasan, dan melakukan uji kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak 2023 diperkirakan tidak sebagus 2022.

Ekonom meminta pemerintah mengimbangi keputusan menaikkan tarif pajak dengan peningkatan kualitas belanja negara. Proyek-proyek mubazir harus dihentikan. 

Lapisan baru tarif pajak penghasilan orang pribadi berimbas pada penurunan tagihan pajak pekerja. Sedangkan wajib pajak kaya mengaku tidak keberatan dengan kenaikan tarif.

Pemerintah mulai menerapkan tarif progresif untuk dilaporkan dalam SPT pajak pada Maret tahun ini. Wajib pajak berpenghasilan lebih dari Rp 5 miliar kini dikenai tarif 35 persen. Penyesuaian tarif pajak bagi orang superkaya, yang berkontribusi terhadap 17,24 persen penerimaan PPh pribadi, ini diharapkan dapat menggenjot pemasukan negara.

Pemerintah menerapkan kebijakan tarif pajak progresif pada pajak penghasilan orang pribadi untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana potensi penerimaan pajak setelah adanya aturan baru?

Sejumlah ekonom memprediksi penerimaan pajak tahun depan tidak sebesar tahun ini, yang melampaui target Rp 1.485 triliun. Berakhirnya windfall komoditas hingga pelemahan ekspor menjadi tantangan.

Sejumlah daerah mempertanyakan porsi dana bagi hasil yang diterima lantaran minim transparansi dan sering kali jauh dari ekspektasi. Penerapan windfall tax dianggap bisa menjadi solusi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pendapatan tahun depan mencapai target Rp 2.463,0 triliun. Sejumlah ekonom ragu target tersebut bisa tercapai karena harga komoditas pada 2023 tidak akan setinggi tahun ini.

Kinerja APBN pada Oktober 2022 menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menghadapi ancaman inflasi tinggi pada 2023.

Kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2022 nyaris mencapai target sepanjang tahun.

Kementerian Investasi menagih komitmen para pelaku usaha penerima insentif pajak tax holiday dan tax allowance lantaran realisasi investasi masih rendah. Fasilitas tax holiday dan tax allowance perusahaan yang tidak merealisasi investasi terancam dibatalkan.

Direktorat Jenderal Pajak terus menggali sumber-sumber penerimaan perpajakan baru, khususnya yang berasal dari sektor ekonomi digital.

Realisasi penerimaan pajak hingga September mencapai 88,3 persen dari target. Pemerintah akan menggenjot penerimaan pajak agar bisa melebihi target yang ditetapkan dalam APBN.

Peserta amnesti pajak jilid II memiliki sederet opsi instrumen investasi untuk menempatkan hartanya di dalam negeri setelah repatriasi. Di antaranya di pasar keuangan domestik.

Direktorat Jenderal Pajak berupaya memastikan komitmen repatriasi wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela atau amnesti pajak jilid II. Beberapa langkah disiapkan jika wajib pajak tidak memenuhi ketentuan.

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan pertumbuhan penerimaan pajak pada semester II 2022 melemah dibanding penerimaan pada semester I 2022. Dampak melemahnya pertumbuhan ekonomi global diwaspadai.

Penggunaan hak kekayaan intelektual (HKI) diklaim dapat bermanfaat untuk memperluas basis pajak. Harus diikuti dengan kesadaran pendaftaran HKI oleh seniman dan kreator konten.

Sejumlah kalangan menilai skema pertukaran data pajak secara otomatis antarnegara atau AEoI belum efektif mengatasi masalah klasik penghindaran pajak.

Sebanyak 19 juta NIK resmi terintegrasi sebagai NPWP. Bisa untuk melakukan transaksi perpajakan. 

Sebelas wilayah yurisdiksi pajak di Asia menandatangani Deklarasi Bali yang berisi kesepakatan kerja sama pertukaran dan transparansi informasi pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan pajak digital sebesar Rp 7,1 triliun sejak 2020 hingga Juni 2022. Realisasi penerimaan pajak digital tumbuh dari waktu ke waktu.

Setelah Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II rampung, pemerintah akan berfokus pada penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Meski berisiko menaikkan tingkat inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat, pemerintah bakal tetap memberlakukan kenaikan PPN menjadi 11 persen.

Pemerintah menetapkan 332 sektor usaha yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan energi baru terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih peserta tax amnesty jilid II. Anehnya, sektor usaha pengembangan teknologi blockchain dan video game turut masuk daftar tersebut.

Sejak dimulai pada awal Januari lalu, program tax amnesty jilid II diikuti sekitar 18 ribu wajib pajak.

Kebijakan insentif PPnBM mobil baru dilanjutkan pada tahun ini.

Pemerintah mewajibkan pelaporan aset digital, seperti uang kripto dan NFT, dalam SPT pajak tahunan. Jalan awal untuk memungut pajak dari transaksi aset digital yang mencapai triliunan rupiah per hari.

Asosiasi pedagang aset kripto mengusulkan tarif PPh final 0,05 persen. Separuh dari pajak yang dikenakan di pasar modal.

Banyak peserta amnesti pajak 2016-2017 yang mengikuti amnesti pajak jilid II. Para wajib pajak diduga menyadari bahwa percuma menyembunyikan harta setelah perjanjian kerja sama pertukaran data otomatis (AEoI) berlaku.

Kadin dan Apindo ikut mensosialisasi program amnesti pajak jilid II. Meski tarif pajak yang dikenakan lebih mahal dibanding amnesti pajak jilid I, kesempatan ini dinilai tetap menguntungkan dan membawa manfaat bagi pengusaha.

Target penerimaan pajak pada 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.265 triliun, lebih rendah dari realisasi pada 2021.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias amnesti pajak jilid II yang dimulai pada 1 Januari lalu disambut antusias oleh wajib pajak. Dalam empat hari pelaksanaan PPS,  sebanyak 703 wajib pajak telah berpartisipasi, dengan total harta bersih yang diungkap sebesar Rp 381 miliar dan setoran PPh final Rp 48 miliar.

Pemerintah mengantongi potensi aset wajib pajak di luar negeri dari hasil pertukaran data antarlembaga. Nilainya bisa mencapai Rp 1.346 triliun.

Amnesti pajak jilid II mempersyaratkan penggunaan sistem online. Dianggap lebih aman dibanding cara konvensional, di mana berkas wajib pajak rawan bocor.

Penerimaan pajak hingga November 2021 mencapai 88 persen dari target dalam APBN 2021.

Penerimaan berpotensi meningkat hingga 50 persen setelah implementasi UU HKPD.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bakal menjadi salah satu penopang pendapatan negara pada 2022. Peluang pertumbuhan pendapatan dari PNBP dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi, kelapa sawit, dan batu bara. 

Kenaikan rasio utang pemerintah pada tahun depan harus dibarengi kenaikan pendapatan negara.

Pemerintah merancang aneka strategi pembiayaan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerbitan surat utang baru dan menggenjot penerimaan pajak menjadi prioritas.

Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, menunjukkan dampak dari kebiasaan buruk pemerintah daerah yang menggeber belanja di ujung tahun. Penerimaan daerah akan berkurang dengan undang-undang baru.

Gatot Priyoharto, pejabat Direktorat Jenderal Bea-Cukai, mengurai hakikat cukai dan mengusulkan perlunya mencari peluang cukai baru, seperti cukai untuk kemasan plastik.

Antoni Putra, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, menunjukkan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Perbaikan undang-undang itu harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Hasil riset Bahana Sekuritas menyebutkan pajak orang super kaya bisa menambah penerimaan PPh hingga Rp 8 triliun per tahun.

Natura dapat menjadi biaya pengurang penghasilan atau deductible yang menguntungkan perusahaan.

Hingga September 2021, pendapatan negara terealisasi 77,7 persen dari target APBN 2021. Penerimaan pajak sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan tumbuh signifikan.  

Indonesia bersiap menerapkan kesepakatan internasional perihal pengenaan pajak korporasi minimum 15 persen. Perusahaan-perusahaan multinasional diwajibkan membayar pajak secara adil di tempat mereka beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

Penerapan pajak karbon harus menunggu pembukaan pasar karbon. Namun persiapan untuk menggelar perdagangan komoditas tersebut masih minim.

Sejumlah negara gagal memungut pajak karbon.

Pemerintah memastikan akan berhati-hati dalam melaksanakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Keuangan tidak ingin upaya menggenjot penerimaan perpajakan mengganggu pemulihan ekonomi.

Sejumlah pihak meminta dua lembaga, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan, berkolaborasi mengungkap pejabat publik yang memiliki perusahaan di negara suaka pajak, seperti yang terekam dalam Pandora Papers. Selain dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo, Pandora Papers memuat nama pengusaha dan bekas menteri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Istana terus bungkam.

Direktorat Jenderal Pajak mempertukarkan 70 informasi pada tahun ini melalui kerangka kerja AEoI.

Rencana pemerintah menjalankan program pengampunan pajak jilid kedua tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Pengungkapan harta wajib pajak secara sukarela itu berpotensi menciptakan moral hazard.

Rencana pemerintah menerapkan program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II ditentang sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memicu penyimpangan moral dan ketidakpatuhan. Pemerintah lebih didorong mengoptimalkan pengejaran aset wajib pajak Indonesia yang disembunyikan di luar negeri.