JAKARTA – Penerimaan pajak terus merosot akibat lesunya aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19. Hingga 31 Agustus, penerimaan pajak turun 15,6 persen dengan realisasi sebesar Rp 676,9 triliun, atau 56,5 persen dari target akhir tahun Rp 1.198,8 triliun. “Perlambatan ekonomi dan banyaknya insentif fiskal menekan penerimaan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin.
Penurunan terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan yang anjlok 27,52 persen. Jebloknya PPh juga disebabkan oleh penurunan tarif sebagai bagian dari insentif pemerintah serta restitusi pajak yang masih tinggi. Pajak impor juga melemah seiring dengan penurunan aktivitas impor dan pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
Satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh adalah PPh orang pribadi, naik 2,46 persen. Adapun pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri secara tahunan masih turun 6,20 persen, tapi secara bulanan pada Agustus lalu telah tumbuh 1,6 persen. Jika dilihat, berdasarkan sektornya, PPh migas turun paling besar, yaitu 45,2 persen, karena harga komoditas yang belum stabil.
Sri berharap sinyal positif tersebut dapat terus berlanjut hingga akhir tahun ini. “Kalau dilihat pada Juli dan Agustus sudah menunjukkan kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah, yang menyebabkan penyetoran PPN jadi positif. Ini akan kami perkuat,” ujar dia.
Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Dwinda Rahman, mengatakan peluang kenaikan penerimaan perpajakan berbanding lurus dengan perbaikan aktivitas ekonomi. Hingga akhir tahun, kata dia, tren penerimaan pajak masih belum jelas karena bergantunug pada kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. “Ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau tidak juga akan mempengaruhi penerimaan pajak.” Hingga akhir tahun, capaian pajak diperkirakan masih akan meleset dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu minus 8 sampai minus 11 persen.
Meski kondisi ekonomi masih belum normal, Dwinda berujar, strategi pemungutan pajak harus tetap dijalankan dengan sejumlah penyesuaian. “Pemerintah harus terus mencari formula-formula yang tepat, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan yang lebih penting lagi menindak tegas para pengelak pajak,” ujar dia. Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu terus mengoptimalkan pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), di mana saat ini 28 badan usaha telah ditunjuk. “Ini menjadi secercah harapan untuk menambal penerimaan pajak kita yang sedang turun.” Beberapa perusahaan tersebut antara lain Twitter, Spotify, Netflix, dan Shopee.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, perihal pemungutan PMSE, pemerintah dalam waktu dekat akan kembali menunjuk sembilan perusahaan sebagai pemungut PPN produk digital. “Kami sedang berkomunikasi dengan PMSE di luar negeri. Paling tidak sampai Oktober akan ada 37 PMSE luar negeri yang akan kami tunjuk sebagai pemungut PPN,” ucap dia.
Untuk mendorong penerimaan jenis lain, Suryo mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan wajib pajak individu. Hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan rasio perpajakan hingga akhir tahun tahun. “Pengawasan berbasis individu terus dilakukan, satu per satu wajib pajak kami lihat,” ujar dia. Tak hanya itu, otoritas pajak juga memperluas basis pemajakan, baik dari subyek maupun obyek pajak. “Pada saat bersamaan, reformasi perpajakan akan terus dijalankan.”
GHOIDA RAHMAH
Penerimaan Pajak Turun 15,6 persen
