maaf email atau password anda salah
Sidang Komisi Kode Etik Polri memecat Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dari kepolisian. Bekas Kepala Divisi Propam itu dinilai melakukan pelanggaran etik berat karena merekayasa kasus pembunuhan ajudannya, Brigadir Yosua. Sidang etik yang berlangsung tertutup menuai kritik. Nasib skandal lainnya seputar kasus ini pun masih menjadi tanda tanya.
Ferdy Sambo akan dilaporkan ke kepolisian terkait dengan dugaan pencurian telepon seluler dan uang di rekening Brigadir Yosua serta penyebaran berita bohong. Laporan tersebut akan melengkapi pasal pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy.
Setelah menetapkan Bharada Eliezer sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua, Markas Besar Polri memeriksa 25 personel karena diduga melanggar kode etik dalam mengusut skandal tersebut. Sebanyak 10 perwira di antaranya, termasuk tiga jenderal, dicopot dari jabatan dan dimutasikan. Mereka juga terancam pidana karena disinyalir menghilangkan barang bukti dan menghalangi penyidikan. Siapa yang terlibat dalam pembunuhan Yosua belum terang.
Sejumlah kepingan rekaman CCTV menunjukkan aktivitas Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Brigadir Yosua, dan Bharada Eliezer sekitar satu jam sebelum Yosua tewas. Tapi masih ada misteri di 30 menit terakhir. Tak ada CCTV yang merekam di lokasi kejadian, rumah dinas Ferdy.
Warga kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, tak mendengar dan tak melihat keanehan saat insiden baku tembak di rumah Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Polisi telah mengganti alat penyimpan rekaman CCTV yang merekam aktivitas di sekitar rumah Ferdy satu hari setelah kejadian.
Rekaman CCTV dan hasil autopsi jenazah Brigadir Josua menjadi kunci utama membuka insiden dugaan saling tembak dua ajudan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Dekoder yang menjadi pusat CCTV di kompleks kediaman Ferdy Sambo tiba-tiba diganti oleh pihak kepolisian.
Laporan majalah Tempo tentang dugaan kebocoran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendorong lembaga penegak hukum bergerak. PPATK dan Kepolisian RI menyatakan tengah mengusut dugaan penyelewengan dana amal—termasuk untuk kepentingan pribadi dan kegiatan terorisme. Transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi kembali dipersoalkan.
Seperti halnya TNI, Kepolisian RI juga berjanji mengubah pendekatan dalam mengatasi konflik berkepanjangan di Papua. Polri akan menugaskan lebih banyak personel untuk mengajari warga setempat meningkatkan taraf hidupnya. Ketika eskalasi konflik di Bumi Cenderawasih menguat, pendekatan kesejahteraan untuk merajut perdamaian itu diragukan efektivitasnya.
Kepolisian sudah beberapa kali membentuk tim khusus untuk menangani berbagai persoalan, seperti Tim Pemberantasan Korupsi dan Satgas Saber Pungutan Liar. Mantan pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan diusulkan menjadi anggota tim khusus pemberantasan korupsi di Polri.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.