maaf email atau password anda salah
Sengkarut proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 berlanjut. Di tengah bantahan KPU, koalisi masyarakat sipil bersiap melaporkan kasus dugaan manipulasi ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Intimidasi terhadap komisioner KPU daerah yang membangkang dikabarkan meningkat.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih akan melaporkan komisioner KPU ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Koalisi mempunyai bukti rekaman, dokumen, dan gambar.
Dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik terus menggelinding seiring dengan agenda penetapan peserta Pemilu 2024. Bawaslu mencatat seabrek pelanggaran serupa dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai dalam lima bulan terakhir. Adapun penyelenggara pemilu di sejumlah daerah telah menunjuk advokat untuk melakukan upaya hukum terhadap pejabat KPU.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kewajiban menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri dalam pencalonan presiden dikhawatirkan akan meningkatkan potensi pelanggaran kampanye. Presiden Joko Widodo didesak segera mencopot menteri yang berniat maju dalam pemilihan presiden 2024.
Bawaslu butuh waktu dua hari untuk mengkaji laporan dugaan kampanye dini dan politik uang oleh Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Pegiat pemilu meminta Bawaslu bersikap tegas agar pejabat publik lain tak berkampanye dini menjelang Pemilu 2024.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.