JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta jajarannya mengawasi pembuangan alat pelindung diri (APD) yang digunakan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam pemilihan kepala daerah hari ini. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan tak ingin ada masalah baru dengan pembuangan APD secara sembarangan setelah pencoblosan.
"Misalnya, sarung tangan plastik yang dipakai para pemilih mesti dibuang pada tempat yang telah disediakan," kata Fritz, kemarin.
Pemilihan pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini mengharuskan penyelenggara pilkada menggunakan APD saat pencoblosan. Perlengkapan APD yang akan digunakan penyelenggara pemilihan misalnya baju hazmat, masker, dan sarung tangan. Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, dan sebanyak 24 di antaranya masuk kategori berisiko tinggi penularan virus corona atau zona merah.
"Kita sepakat bahwa melanjutkan pilkada ini dengan penerapan protokol kesehatan karena tidak mau ada kluster baru. Kami dari Bawaslu meminta kelengkapan APD itu harus ada di setiap TPS," ujar Fritz.
Selain mewajibkan penyelenggara pilkada mengenakan APD, setiap pemilih akan diberi sarung tangan plastik sekali pakai begitu memasuki pintu tempat pemungutan suara. Setelah mencoblos, pemilih akan diminta mencopot kedua sarung tangan tersebut untuk dibuang pada tempat yang disediakan.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan sebagian besar sosialisasi selama ini hanya menyoal protokol kesehatan yang berlaku di TPS. Namun soal bagaimana tata kelola sampah dan limbah dari penggunaan APD untuk kepentingan pilkada, tidak banyak disampaikan kepada publik. "Misalnya, sampah sarung tangan sekali pakai dan masker, bagaimana perlakuannya serta akan dibuang ke mana, tidak terinformasikan dengan baik," kata Titi.
Ia berharap pilkada ini tidak menambah persoalan baru dengan tumpukan sampah dan limbah yang tidak punya perencanaan pengelolaan dan diperlakukan sembarangan. Komisi Pemilihan Umum semestinya berkoordinasi dengan otoritas terkait agar masyarakat memiliki kesadaran menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah APD yang digunakan.
Menurut Titi, limbah APD itu berpotensi menularkan penyakit. Selain itu, APD bekas yang digunakan selama pilkada dikhawatirkan akan dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang. Padahal APD bekas pada masa wabah sangat berbahaya. "Ini harus dicegah dan jangan sampai pilkada ikut berkontribusi memperburuk pandemi ini," katanya.
Ia berpendapat, butuh kepatuhan dan disiplin yang lebih ketat dari para petugas dan pengawas pemilihan serta para saksi pasangan calon. Semua pihak harus saling mengingatkan dan memastikan penerapan protokol kesehatan saat pencoblosan.
"Apalagi ini musim hujan, tantangan jaga jarak akan lebih sulit untuk dilaksanakan dengan konsisten oleh para pihak, termasuk petugas, pengawas, saksi, dan pemilih," ujarnya.
Pakar biologi molekuler, Achmad Rusdjan Utomo, mengatakan penggunaan APD perlu justifikasi karena APD itu diprioritaskan bagi orang-orang yang bersinggungan dengan mereka yang berisiko tinggi, seperti pasien Covid-19 di rumah sakit. "Kalau memang benar petugas pilkada masuk rumah sakit untuk penjemputan suara, itu memang berisiko dan standar pelepasan APD itu juga harus sama dengan pelepasan dan pemakaian APD oleh petugas kesehatan. Misalnya, harus dilakukan di clean room dengan tekanan udara negatif," kata Achmad.
Achmad mengatakan ruang ganti APD juga merupakan sumber kontaminasi virus. Di samping itu, untuk mengantisipasi adanya kluster baru, perlu segera disiapkan laboratorium pemeriksaan di daerah yang menggelar pemilihan, terutama ketersediaan reagent dan APD bagi petugas laboratorium.
ROMMY ROOSYANA | MAYA AYU PUSPITASARI
Bawaslu Awasi Pembuangan APD Bekas Pilkada
