JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak masyarakat untuk ikut andil mengawal rangkaian pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Musababnya, pesta demokrasi kali ini dilaksanakan di tengah masa pandemi Covid-19. Walhasil, penyelenggara pemilu menerapkan aturan protokol kesehatan, dari cara kampanye hingga hari pemungutan suara pada Desember nanti. Faktanya, memasuki masa kampanye, Bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran.
Salah satunya adalah pelanggaran kampanye tatap muka. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota melarang aktivitas kampanye tatap muka.
Selain itu, aturan tersebut melarang kegiatan di luar ruangan, seperti rapat umum, konser, kegiatan olahraga, pentas seni, hingga perayaan ulang tahun partai politik. Nah, dalam 10 hari pertama masa kampanye, Bawaslu mencatat adanya 9.189 kegiatan kampanye tatap muka di 256 kabupaten/kota. Dari catatan tersebut, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota. "Kami lakukan 48 pembubaran kegiatan dan 70 surat peringatan tertulis," kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dalam acara diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), kemarin.
Afifuddin menyayangkan maraknya kampanye tatap muka pada masa pandemi saat ini. Dia khawatir terjadi ledakan jangkitan Covid-19 dari pelanggaran kampanye tatap muka tersebut. "Bayangkan, jika satu orang dalam kampanye itu positif Covid-19, lalu menyebar ke banyak orang dengan mudah. Ini akan jadi masalah baru," kata dia.
Karena itu, Bawaslu berencana bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengukur korelasi pertambahan kasus Covid-19 di wilayah-wilayah yang terjadi pelanggaran kampanye tatap muka. Selain itu, Bawaslu akan menyarankan pelaksanaan kampanye daring kepada para calon kepala daerah.
Bawaslu juga mencatat sejumlah isu lain dalam pilkada 2020, yakni potensi gangguan keamanan, netralitas aparat sipil negara (ASN), hak pilih, hingga politik uang. Menurut catatan Bawaslu, setidaknya hingga saat ini terdapat 700 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Menurut Afifuddin, pelanggaran ini mayoritas menyoal penyalahgunaan anggaran daerah dalam program bantuan penanganan Covid-19. "Sebagian besar kasus ini sudah masuk ke Komisi ASN dan sudah diputuskan rekomendasi sanksi," kata dia.
Senior Manager Program International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Adhy Aman, berharap para calon kepala daerah memikirkan metode kampanye yang aman dari ancaman Covid-19. Adhy pun memberikan sejumlah contoh kampanye di luar negeri yang ramah pada masa pandemi.
Salah satunya adalah pemilihan umum di Mongolia. Menurut Adhy, negara di Asia Timur itu memilih memakai poster-poster atraktif daripada kampanye yang melibatkan banyak orang. Ada pula kampanye ala Singapura yang lebih mengutamakan acara debat politik di stasiun televisi dan radio.
Ada juga cara kampanye di India dengan mengirim pesan singkat ke telepon seluler para pemilik suara. Walhasil, dengan cara ini, para calon bisa menyampaikan visi dan misi secara langsung kepada pemilih. "Cara-cara ini lebih bijak dibanding kampanye yang mengumpulkan banyak orang," kata Adhy.
Adhy pun mencatat bahwa pemilu pada masa pandemi juga menjadi problem negara lain. Pilihan utamanya hanya dua, yakni tetap menggelar pemilihan umum atau menundanya sementara. Menurut dia, terdapat 71 negara atau wilayah di dunia yang memilih menunda pesta demokrasi per Agustus lalu. Adapun 64 negara atau wilayah lain memilih tetap melaksanakan pemilu, termasuk Indonesia.
INDRA WIJAYA
Pelanggaran Kampanye Tatap Muka Masih Tinggi
