Masyarakat sipil dan pegiat hukum terus berjuang menghapus pasal karet dalam RKUHP. Pasal-pasal itu rawan digunakan untuk mengkriminalkan orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah.

Pemerintah mempertahankan pasal-pasal larangan menghina presiden, kekuasaan umum, dan lembaga negara dalam rancangan terbaru KUHP. Di era kolonial, penguasa Belanda memakai pasal serupa untuk memenjarakan para pejuang kemerdekaan. Rawan dipakai untuk membungkam aktivis dan kaum oposisi.

Pemerintah berupaya mengesahkan RKUHP pada tahun ini meski sejumlah pasal dinilai masih bermasalah. Pemerintah berjanji kitab hukum pidana bukan untuk memukul oposisi.

Kelompok masyarakat sipil menyoroti munculnya pasal yang menyangkut masa kedaluwarsa suatu perkara dalam RKUHP. Bisa menjadi petaka dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kelompok masyarakat sipil menyesalkan tindakan polisi terhadap massa yang berunjuk rasa menentang pengesahan RKUHP. Demo bisa dilakukan cukup dengan pemberitahuan, bukan meminta izin.

Ancaman aksi turun ke jalan bakal digelar untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koalisi masyarakat sipil menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah rancangan itu jadi disahkan.

Komisi Hukum DPR serta Kementerian Hukum dan HAM menyetujui RKUHP segera disahkan meski masih memuat sejumlah pasal kontroversial. Pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden tetap dimuat dalam RKUHP.

Pasal penghinaan dalam draf final RKUHP masih menjadi bahan perdebatan di DPR. Ada pihak yang meminta frasanya diubah atau bahkan dihapus.

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur ancaman pidana 6 bulan kurungan bagi mereka yang membuat gaduh di persidangan. Dianggap terlalu berat dan seharusnya masuk kategori tindak pidana ringan.

DPR mengklaim tak berkewajiban memberi penjelasan soal menolak atau tidak aspirasi koalisi masyarakat sipil dalam perumusan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Klausul penghinaan berpotensi menjadi pasal karet yang digunakan penguasa untuk melakukan kriminalisasi.

DPR berencana mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada akhir tahun ini. Draf terbaru RKUHP tetap memuat pasal tentang penyerangan harkat dan martabat presiden serta penghinaan terhadap pemerintah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar safari sosialiasi pembahasan RKUHP ke 11 ibu kota provinsi. RKUHP tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.

Herdiansyah Hamzah, anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), mengkritik intelektual yang menjauhkan diri dari publik. Dapat melahirkan monster intelektual.

Kartun karya M. Nasir (@idenasir). 

Mahasiswa berencana berunjuk rasa jika pemerintah dan DPR berkukuh meloloskan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Pasal-pasal bermasalah itu bakal menggerus kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Organisasi jurnalis dan pegiat demokrasi resah atas keberadaan pasal-pasal karet dalam RKUHP yang berpeluang mengkriminalkan wartawan. Pasal-pasal karet itu diminta agar dihapus.

Pemerintah membuka peluang untuk membahas ulang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR mengusulkan penggunaan metode simulasi terhadap pasal-pasal kontroversial.

Kurnia Ramadhana, peneliti hukum dari ICW, mempersoalkan delik korupsi dalam Rancangan KUHP. Upaya melemahkan pemberantasan korupsi.

Komnas HAM serta masyarakat sipil meminta pemerintah dan DPR menghapus pasal-pasal yang melanggar HAM dalam RKUHP. Pemerintah justru menyarankan agar pihak yang tak menyetujui revisi KUHP menggugat ke MK setelah disahkan.

Komisi Hukum DPR memastikan RUU KUHP dibahas ulang bersama pemerintah. Sejumlah pasal dinilai masih bermasalah.

Para pegiat menolak simplifikasi pembahasan karena ditemukan lebih dari 14 pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah berkukuh tetap hanya ada 14 isu krusial.

Pasal tentang penghinaan terhadap presiden tetap dipertahankan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah dan DPR dianggap melanggar konstitusi jika RKUHP langsung disahkan tanpa ada pembahasan kembali.

Masih banyak ditemukan pasal janggal dalam Rancangan KUHP yang pembahasannya sudah diselesaikan DPR.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum juga mempublikasikan draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah dianggap menghindari kegaduhan, padahal masyarakat berhak mengkritik isi rancangan undang-undang tersebut. 

Pemerintah dan DPR masih belum merilis draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Masih dalam penyuntingan atau editing. 

Dewan Perwakilan Rakyat berencana langsung mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diinisiasi pemerintah. Mereka menganggap pembahasan ulang tak diperlukan dengan dalih telah dirampungkan oleh DPR periode sebelumnya. Sederet rancangan pasal bermasalah dipertahankan di RKUHP. Sebagian lebih berbahaya daripada hukum ala kolonial.

Tak banyak berubah, draf RUU KUHP dipenuhi pasal-pasal bermasalah. Kelompok masyarakat sipil mendesak pembahasan ulang. 

DPR berencana segera mengesahkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang pasal demi pasal dalam draf lama yang urung disahkan. Pasal-pasal bermasalah masih dipertahankan.

Pidana kejahatan terhadap kebencian merupakan aturan baru dalam RKUHP. Terobosan hukum ini terserak di antara banyak pasal yang dianggap masih bermasalah.

Pemerintah mempertahankan pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil di RKUHP. Lebih represif ketimbang penjajah.