maaf email atau password anda salah


Surat Desakan Merilis Draf Kitab Pidana

Pemerintah dan DPR masih belum merilis draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Masih dalam penyuntingan atau editing. 

arsip tempo : 171915502085.

Warga melintas di dekat mural penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Rawamangun, Jakarta, 28 September 2019. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W. tempo : 171915502085.

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum merilis draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal ada 14 poin krusial yang rentan menimbulkan masalah jika hal itu tidak dibahas secara mendalam.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengambil sikap dengan melayangkan surat terbuka kepada Presiden dan DPR lantaran draf terbaru masih belum dirilis. Mereka m

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 23 Juni 2024

  • 22 Juni 2024

  • 21 Juni 2024

  • 20 Juni 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan