Para pegiat menolak simplifikasi pembahasan karena ditemukan lebih dari 14 pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah berkukuh tetap hanya ada 14 isu krusial.

Pasal tentang penghinaan terhadap presiden tetap dipertahankan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah dan DPR dianggap melanggar konstitusi jika RKUHP langsung disahkan tanpa ada pembahasan kembali.

Masih banyak ditemukan pasal janggal dalam Rancangan KUHP yang pembahasannya sudah diselesaikan DPR.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum juga mempublikasikan draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah dianggap menghindari kegaduhan, padahal masyarakat berhak mengkritik isi rancangan undang-undang tersebut. 

Pemerintah dan DPR masih belum merilis draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Masih dalam penyuntingan atau editing. 

Dewan Perwakilan Rakyat berencana langsung mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diinisiasi pemerintah. Mereka menganggap pembahasan ulang tak diperlukan dengan dalih telah dirampungkan oleh DPR periode sebelumnya. Sederet rancangan pasal bermasalah dipertahankan di RKUHP. Sebagian lebih berbahaya daripada hukum ala kolonial.

Tak banyak berubah, draf RUU KUHP dipenuhi pasal-pasal bermasalah. Kelompok masyarakat sipil mendesak pembahasan ulang. 

DPR berencana segera mengesahkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang pasal demi pasal dalam draf lama yang urung disahkan. Pasal-pasal bermasalah masih dipertahankan.

Pidana kejahatan terhadap kebencian merupakan aturan baru dalam RKUHP. Terobosan hukum ini terserak di antara banyak pasal yang dianggap masih bermasalah.

Pemerintah mempertahankan pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil di RKUHP. Lebih represif ketimbang penjajah.