maaf email atau password anda salah


Setumpuk Janji demi Legitimasi

Pemerintah berupaya mengesahkan RKUHP pada tahun ini meski sejumlah pasal dinilai masih bermasalah. Pemerintah berjanji kitab hukum pidana bukan untuk memukul oposisi.

arsip tempo : 171653409587.

Suasana rapat kerja bersama Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait RKUHP di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 November 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra. tempo : 171653409587.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan puluhan pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal-pasal itu berpotensi membelenggu kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat. Partai oposisi khawatir pasal-pasal karet bakal digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Dalam sejumlah rapat tertutup, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, berupaya m

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 24 Mei 2024

  • 23 Mei 2024

  • 22 Mei 2024

  • 21 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan