maaf email atau password anda salah
Pemerintah Cina disebutkan melayangkan protes dan meminta Indonesia menghentikan pengeboran sumur minyak dan gas di Laut Cina Selatan. DPR dan akademikus menyarankan agar pemerintah tidak menanggapi protes tersebut karena lokasi sengketa di perairan Indonesia.
Alih-alih memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dari tahap awal, Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demi memuluskan pelaksanaan omnibus law, proses revisi tersebut ditargetkan rampung pada triwulan pertama tahun depan. Pakar hukum menilai langkah tersebut keliru dan terlalu dipaksakan.
DPR menilai tarif tes polymerase chain reaction (PCR) masih kemahalan. Mereka lantas meminta pemerintah kembali menurunkan harganya. Pemerintah pun menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung ulang komponen biaya tes deteksi Covid-19 yang pernah dibanderol Rp 2,5 juta itu. Banting harga berulang setelah tes PCR sekian lama menjadi ajang mendulang cuan.
Pemerintah dan DPR batal menentukan kepastian jadwal Pemilu 2024. KPU ingin pencoblosan anggota legislatif dan presiden digelar pada 21 Februari, sementara pemerintah berkukuh pada pertengahan Mei 2024. Bagai buah simalakama, maju-mundur tanggal pemilu punya kelebihan dan kekurangan. Partai politik belum satu suara.
Perjuangan 57 pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan (TWK) belum selesai dengan adanya tawaran bekerja di kepolisian. Selain belum jelas rinciannya, tawaran Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo itu masih bisa dirintangi di berbagai sisi. Lobi-lobi untuk menjegal rencana alih status tersebut ditengarai telah merasuk ke Badan Kepegawaian Negara dan DPR.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.