Isapan Jempol Revisi UU ITE

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati tak memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Anggota Baleg DPR RI Riezky Aprilia (kanan) yang mewakili Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan pandangan fraksinya kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, 9 Maret 2021. Dok dpr.go.id/Runi/Man. tempo : 171389136599.

JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seperti jauh panggang dari api. Kemarin, rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati tak memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Terdapat 33 rancangan undang-undang

...