Pemerintah Enggan Buka RKUHP Terbaru
Diskusi RKUHP oleh Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta lebih tepat disebut sosialisasi.
JAKARTA – Pemerintah masih enggan membuka hasil perbaikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke masyarakat. Pemerintah beralasan rumusan terbaru RKUHP itu belum dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga bisa memunculkan masalah jika dibuka ke publik sebelum mendapat persetujuan parlemen.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan RKUHP yang dis
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
