Korban dan saksi kasus kerangkeng Bupati Langkat meminta perlindungan ke LPSK. Mereka yang merasa sangat terancam dapat ditempatkan di rumah aman.

Lima tentara dan dua polisi diduga terlibat dalam kekerasan terhadap penghuni kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Keluarga Terbit ditengarai ikut terlibat praktik kekerasan.

Komnas HAM mengungkap dugaan keterlibatan lima tentara dan dua polisi dalam kekerasan di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Sumatera Utara. Komnas juga membeberkan 26 pola kekerasan di tempat perbudakan berkedok rehabilitasi narkotik ilegal yang menewaskan enam penghuninya itu.

Enam orang penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin diduga meninggal akibat penyiksaan. Komnas HAM menemukan 26 bentuk kekerasan terhadap penghuni kerangkeng.

Warga Desa Wadas melaporkan kekerasan yang dilakukan polisi saat mereka menentang rencana pembangunan tambang batu pada 8 Februari lalu. Kepolisian Daerah Jawa Tengah memeriksa enam orang terkait dengan kekerasan di Wadas.

Sejumlah tokoh Papua serempak membenarkan temuan Pelapor Khusus PBB bahwa aparat keamanan diduga menghalangi bantuan untuk pengungsi Papua. Bukan tidak mungkin nanti PBB mengirim tim investigasi jika Indonesia tak kunjung memperbaiki pendekatan dari militeristik menjadi kemanusiaan.

Temuan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB tentang berbagai kasus pembunuhan di Papua pernah ditelusuri Komnas HAM. Ada pengusutan kasus pembunuhan yang mandek hingga kini.

Tiga Pelapor Dewan HAM PBB mengirim surat tuduhan dan permintaan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia perihal situasi HAM di Papua. Komnas HAM menilai bukan soal jawaban ke PBB, melainkan upaya memastikan kondisi hak asasi di Papua yang seharusnya membaik. 

Apa pun alasannya, penembakan terhadap pengunjuk rasa di Parigi Moutong tidak dapat dibenarkan. Pelakunya harus dihukum agar kekerasan oleh polisi tidak terjadi lagi.

Polisi kembali menangkap dan melakukan kekerasan terhadap warga Wadas, Porworejo, Jawa Tengah, yang menolak izin tambang dan pembangunan Bendungan Bener, kemarin. Polisi mengejar warga Wadas ke rumah-rumah hingga ke masjid.

Migrant Care menilai dugaan unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di rumah Terbit telah terpenuhi. Adapun unsur TPPO yang telah terpenuhi di antaranya proses, cara, dan tujuan dalam mengeksploitasi manusia di sana.

Komnas HAM memeriksa Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, selama dua jam di gedung KPK, Jakarta, soal kasus kerangkeng manusia. Kepada komisioner, Terbit mengakui ada korban meninggal.

Komnas HAM mendapati bahwa kekerasan di kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, dilakukan banyak orang. Kasus ini dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Surat pernyataan keluarga para penghuni kerangkeng diduga baru dibuat. Bukti-bukti adanya penyiksaan di kerangkeng di rumah Bupati Langkat juga semakin kuat.

BNN menyatakan kerangka manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bukan tempat rehabilitasi pecandu narkoba. LPSK mendapati bukti awal penghilangan kemerdekaan dan penahanan ilegal.

Komnas HAM mulai memeriksa para korban dan keluarga kasus perbudakan di Langkat. Badan Narkotika Langkat tidak pernah mengeluarkan izin ruang rehabilitasi yang dibangun bupati.

Meski penolakan dan keraguan muncul, BRIN tetap melanjutkan penarikan peneliti dari kementerian dan lembaga. Sekitar seribu peneliti tambahan dari enam kementerian dikukuhkan pada bulan ini.

Tim kejaksaan berada di Paniai, Papua, untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Paniai. Langkah tim kejaksaan ini terkesan mengulangi penyelidikan Komnas HAM.

Polisi disarankan mengedepankan upaya restorative justice dalam menangani berbagai laporan yang berkaitan dengan konflik agraria antara PTPN V dan petani sawit di Kampar.

Kelompok 57 KPK mengajukan keberatan dan gugatan administrasi kepada Presiden Jokowi. Mereka juga mempersiapkan gugatan perdata.

Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia, MS atau MSA, masih menjalani rangkaian pemeriksaan kejiwaan di RS Polri. Pengacara MS berharap pemeriksaan kejiwaan segera selesai dan lanjut ke penyidikan Polres Jakarta Pusat. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan meminta keterangan sejumlah pemimpin Komisi Penyiaran Indonesia perihal kelanjutan pengusutan perkara dugaan pelecehan seksual terhadap MS. Komnas HAM menemukan sejumlah perbedaan keterangan perihal fakta peristiwa pelecehan seksual yang dialami MS.

Indonesia Memanggil 57+ Institute, yang beranggotakan 58 mantan pegawai KPK, akan mengajukan keberatan atas pemecatan mereka kepada pimpinan komisi antirasuah itu.

Komnas HAM mendesak Presiden tetap bersikap perihal status 57 pegawai KPK, meski ada tawaran Kapolri untuk merekrut mereka ke Mabes Polri. 

Pegiat antikorupsi masih berharap Jokowi menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

Presiden Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. 

Pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan menyiapkan gugatan hukum. Menunggu kepastian sikap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi dapat mengangkat pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan dengan merujuk pada rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

Pengumuman pemecatan terhadap 57 pegawai KPK yang dianggap tak lolos tes wawasan kebangsaan terbit 46 hari lebih cepat dari tenggat. Akhir cerita berbalik dari sinyal yang pernah diberikan Istana. 

Dalam beberapa kesempatan sebelum pengumuman hasil ujian, Firli Bahuri mengatakan akan menyalurkan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk bekerja di BUMN. Ucapan itu sejalan dengan munculnya tawaran kepada 57 pegawai yang tak lulus tes, tapi mereka diminta mundur lebih dulu.

Pegawai KPK sudah mengajukan banding administrasi ke Presiden Jokowi sejak Juni lalu, tapi sampai sekarang belum direspons.

Para pegiat hak asasi manusia mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir Said Thalib, sebagai pelanggaran HAM berat. Jika tidak, perkara itu bisa dianulir setelah 18 tahun.

Anak Munir Said Thalib, Diva Suukyi Larasati, membuat film pendek yang berkisah tentang angan-angannya jika ayahnya masih ada. Ia juga berencana membuat film berseri tentang Munir, agar anak muda tak takut bersuara.

Para aktivis HAM mendesak agar kasus pembunuhan Munir Said Thalib segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Auktor intelektualis belum terungkap.

Sejumlah kalangan meminta polisi menolak rencana pelaporan balik terlapor kasus pelecehan seksual di KPI. Jika laporan itu diterima, polisi akan melanggar Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tiga dari tujuh komisioner Komnas HAM menilai pembunuhan Munir Said Thalib merupakan pelanggaran HAM berat karena termasuk kejahatan kemanusiaan yang sistematis dan meluas.

Penelusuran Tempo menunjukkan keterangan terbuka korban pelecehan seksual di KPI Pusat bukan isapan jempol. Pelaku pantas diberi sanksi tegas.

LPSK berupaya mendampingi korban perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di KPI Pusat. Perlindungan oleh LPSK bisa berbentuk perlindungan fisik dan mental.

Dugaan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia tersebar luas setelah penyintas menyebarkan surat terbuka untuk Jokowi. Sejumlah orang dalam menceritakan kesaksiannya perihal suasana kerja di KPI Pusat.

Viral dugaan pelecehan seksual yang menimpa pegawai KPI Pusat membuat tiga lembaga negara bergerak cepat. Kepolisian, Komnas HAM, dan KPI sedang mengusut serta memverifikasi kasus ini.

Komnas HAM menyiapkan laporan 300 halaman untuk diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Komnas menemukan 11 dugaan pelanggaran tes wawasan kebangsaan terhadap para pegawai KPK.

Pegawai KPK berharap semua pihak menjalankan rekomendasi Komnas HAM agar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak berlanjut.

Putusan Komnas HAM dan Ombudsman akan dijadikan senjata melawan pemecatan pegawai KPK.

Delapan korban tewas tertembak dalam kerusuhan Mei 2019. Hak asasi manusia dan hukum harus ditegakkan dengan mengungkap pelakunya.

Kinerja dan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) masih lemah. Infrastruktur yang menjadi agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo menimbulkan banyak konflik agraria yang berujung pada pelanggaran HAM.

Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia menyatakan proyek di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, telah merampas tanah warga setempat secara agresif.

Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya Fadil Imran memberikan keterangan ke Komnas HAM.