TGIPF mengejar perwira polisi level tertinggi yang memerintahkan penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Diduga ada kepentingan iklan sehingga laga Arema versus Persebaya digelar pada malam hari.

Sejumlah lembaga mengungkapkan temuan dan sebab terjadinya tragedi Kanjuruhan. Aremania—kelompok suporter Arema FC—melayangkan somasi kepada Presiden.

Dua perwira polisi di dalam Stadion Kanjuruhan yang memerintahkan penembakan gas air mata. Masih misteri, siapa yang memerintahkan pasukan yang dilengkapi gas air mata masuk ke stadion 5-10 menit sebelum pertandingan usai.

Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Pemilihan ketua baru Komnas HAM harus ditentukan oleh anggotanya melalui rapat paripurna.

Penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, Malang, disebut bertentangan dengan aturan FIFA dan peraturan kepala kepolisian. Komnas HAM menelusuri dugaan pelanggaran HAM dalam penggunaan gas air mata di stadion.

Komnas HAM membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan pegiat kemanusiaan, Munir Said Thalib. Kerja tim ad hoc berkejaran dengan masa kedaluwarsa kasus Munir.

Komnas HAM mengungkap temuan baru kasus pembunuhan dengan mutilasi empat warga Mimika di Papua. Pengadilan koneksitas didorong untuk dibentuk guna menyidangkan para pelaku.

Sebanyak 43 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani perkara obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Kasus mutilasi empat warga Papua diliputi kontroversi. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka menampik tudingan seorang korban sebagai anggota mereka. 

Polri dan TNI didesak untuk mengusut perdagangan senjata yang mencuat dalam kasus mutilasi di Mimika, Papua Tengah. Diduga bukan tindak kriminal biasa.

Komnas HAM berkali-kali mendesak pemerintah untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi tak digubris. Upaya non-yudisial dan sejumlah terduga pelanggar HAM di lingkaran kekuasaan menguatkan keraguan akan keseriusan pemerintah menuntaskan kasus HAM.

Penyelesaian kasus HAM berat secara non-yudisial dianggap menyimpang dari semangat UU Pengadilan HAM. Penyelesaian di luar pengadilan semestinya menjadi opsi terakhir setelah upaya yudisial tuntas.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Tim itu bertugas menuntaskan kasus HAM berat masa lalu melalui pemulihan korban atau keluarga korban.

Komnas HAM menemukan dugaan tindakan merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Indikasinya terlihat dari laporan uji balistik, autopsi jenazah Yosua, keterangan ajudan Ferdy Sambo, hingga lokasi kejadian.

Kasus pembunuhan Munir Said bin Thalib selayaknya ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Bukti komitmen penegakan HAM.

Komnas HAM akan mengecek rumah dinas Inspektur Jenderal Ferdy Sambo karena menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Bakal sulit, apalagi barang bukti di lokasi kejadian sudah dirusak.

Komnas HAM masih kesulitan meminta keterangan Ferdy Sambo. Kendala itu membuat Komnas tertatih-tatih menuntaskan penelusuran kematian Brigadir Yosua.

Sanksi terhadap 25 polisi, termasuk tiga perwira tinggi, mengindikasikan kuat adanya upaya menghilangkan barang bukti dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Komnas HAM menggali informasi melalui 10 dari 15 telepon seluler yang disita penyidik.

Bareskrim menangani secara bersamaan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo dengan terlapor Yosua. Pengacara kedua pihak sama-sama mendesak kepolisian menuntaskannya. 

Tim khusus Polri melakukan uji balistik di lokasi kematian Brigadir Yosua untuk pertama kalinya. Komnas HAM juga mulai mendalami uji balistik atas insiden baku tembak antara Yosua dan Bharada Eliezer.

Betapa mahalnya kejujuran itu. Apakah kejujuran yang mahal itu dipengaruhi oleh siapa yang terlibat dalam kisaran ini? Ada jenderal polisi bintang dua dengan tujuh ajudan.

Hasil rekaman CCTV semakin menguatkan kejanggalan kematian Brigadir Yosua versi kepolisian. IPW mendesak tim khusus Polri membuka semua rekaman CCTV untuk memperjelas kronologi kematian Yosua.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. meminta tim penyidik kepolisian membuka data hasil autopsi pertama dan kedua terhadap jenazah Brigadir J. Publikasi data autopsi bisa dilakukan tanpa permintaan pengadilan. 

Rekaman kamera CCTV yang diperoleh Komnas HAM mengungkap aktivitas di rumah pribadi Ferdy Sambo pada jam terakhir menjelang kematian Brigadir Yosua. Namun pengusutan kematian Yosua masih terganjal CCTV di tempat kejadian--rumah dinas Sambo--yang diklaim rusak. Durasi 30 menit di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri itu masih diselimuti kabut gelap.   

Sejumlah kepingan rekaman CCTV menunjukkan aktivitas Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Brigadir Yosua, dan Bharada Eliezer sekitar satu jam sebelum Yosua tewas. Tapi masih ada misteri di 30 menit terakhir. Tak ada CCTV yang merekam di lokasi kejadian, rumah dinas Ferdy.

Rekaman CCTV menunjukkan Brigadir Yosua, Bharada Eliezer, serta Putri Chandrawati dan keluarga menjalani tes PCR di rumah setelah kembali dari Magelang. Ada juga rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas Ferdy Sambo.

Tim forensik gabungan hari ini menggelar autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Jadi harapan mengungkap penyebab insiden di rumah Ferdy Sambo.

Komnas HAM mengurai kronologi sebelum dan setelah kematian Brigadir Yosua dari keterangan para ajudan Ferdy Sambo. Bharada Eliezer mengakui menembak, tapi senjata Glock-17 masih menjadi misteri.

Komnas HAM masih menganalisis hasil pemeriksaan dokter forensik ihwal penyebab kematian dan luka di tubuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kesimpulan akhir menunggu hasil autopsi ulang di Jambi.

Berbagai kejanggalan dalam kematian Brigadir Yosua diharapkan dapat terjawab dari hasil autopsi ulang. Pengacara mendesak Komnas HAM segera mengumumkan hasil pemeriksaan.

Komnas HAM mendapat informasi cukup detail mengenai kronologi kematian Brigadir Yosua. Sekuel urutan kejadian itu akan saling menguatkan dengan analisis ahli forensik terhadap luka-luka di tubuh jenazah.

Penggalian makam Brigadir Yosua segera dilakukan dengan melibatkan tim eksternal kepolisian. Pihak keluarga membeberkan fakta baru berupa luka bekas jerat di leher Yosua yang menguatkan dugaan pembunuhan berencana.

Autopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua di Rumah Sakit Polri diduga berlangsung sebelum keluarga memberikan persetujuan. Ahli forensik menengarai sejumlah keanehan pada luka di tubuh Yosua, yang bertolak belakang dengan keterangan polisi. Komnas HAM akan menguji hasil autopsi versi polisi.

Komnas HAM berniat menguji hasil autopsi polisi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Penelusuran juga menyasar dugaan intimidasi terhadap keluarga Yosua di Jambi.  

Kuasa hukum keluarga akhirnya membeberkan semua bekas luka yang mencurigakan di sekujur jenazah Brigadir Josua. Selain bekas tembakan, terdapat luka mirip sayatan senjata tajam dan hantaman benda tumpul. Demi menguak penyebab kematian, keluarga menyerahkan foto lengkap jenazah kepada Komnas HAM. Mereka pun menuntut rekaman percakapan di semua nomor telepon seluler Josua—yang kini raib—untuk dibuka.  

Keluarga Brigadir Josua berupaya menguak misteri kematian anak mereka. Sejumlah upaya ditempuh: menyerahkan dokumentasi foto jenazah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mempertanyakan isi percakapan dalam gawai Josua.

Isi percakapan di telepon seluler Brigadir Nopriyansah Josua Hutabarat atau Brigadir J dianggap bisa membantu mengungkap misteri kasus ini. Isi percakapan telepon Irjen Ferdy Sambo dan istrinya juga mesti ditelisik.

Komnas HAM belum memiliki rencana untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir Josua.

Komnas HAM menggali pola insiden baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo. Semua data dan keterangan yang diperoleh Komnas HAM tidak berasal dari kepolisian.

Rekaman CCTV dan hasil autopsi jenazah Brigadir Josua menjadi kunci utama membuka insiden dugaan saling tembak dua ajudan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Dekoder yang menjadi pusat CCTV di kompleks kediaman Ferdy Sambo tiba-tiba diganti oleh pihak kepolisian.

Komnas HAM menolak bergabung dengan tim khusus bentukan polisi untuk menelisik kematian Brigadir Josua. Lembaga ini memilih membentuk tim independen untuk membongkar kejanggalan dalam insiden tersebut. Selain hasil autopsi yang mencurigakan, polisi ditengarai mengganti dekoder kamera pengawas di pos satpam sehari setelah insiden penembakan.

Sejumlah kalangan mendesak insiden baku tembak polisi di rumah dinas Kadiv Propam Mabes Polri diungkap terbuka. DPR bakal memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan secara rinci.

Dalam Undang-Undang TPKS belum terdapat definisi khusus tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Perlu adanya penyamaan persepsi.

Kejaksaan Agung akan menghadirkan lebih dari 40 saksi dalam persidangan perkara pelanggaran HAM di Paniai. Jumlah terdakwa dimungkinkan bertambah.

Keluarga korban penghilangan paksa berharap RUU Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa segera disahkan. Ada kekhawatiran pembahasan kembali tertunda.

Penanganan pengungsi akibat konflik di Papua dinilai belum optimal. Kondisi keamanan terus menjadi dalih.

Kehadiran polisi aktif dalam seleksi calon anggota Komnas HAM menjadi sorotan. Polisi menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan dalam berbagai kasus pelanggaran HAM.

Polisi mengusut kasus dugaan perdagangan orang penghuni kerangkeng manusia milik Terbit Rencana Perangin Angin selama dua bulan. Ada 75 saksi diperiksa hingga penyidik menetapkan delapan tersangka.

Kepolisian menetapkan delapan tersangka dugaan perdagangan orang penghuni kerangkeng manusia milik Terbit Rencana. Peran Terbit Rencana terungkap dari temuan Komnas HAM dan LSPK.

Untuk pertama kalinya, korban kasus kerangkeng Bupati Langkat buka suara. Korban bercerita soal penyiksaaan yang mereka alami, menunjuk pelakunya serta peran masing-masing, termasuk Terbit Rencana Perangin Angin dan anaknya, DPA.

LPSK menjamin keamanan seluruh korban kerangkeng Bupati Langkat. Migrant Care menilai polisi terkesan lamban menetapkan tersangka kasus kerangkeng. 

Komnas HAM menemui berbagai kelompok di Papua untuk menggagas dialog damai dalam menyelesaikan konflik Papua. Sebagian kelompok di Papua menolak ide ini.

Terbit Rencana dan kerabat diduga terlibat dalam perdagangan orang dan praktik kekerasan terhadap penghuni kerangkeng manusia di kediamannya. Polda belum menetapkan tersangka, meski SPDP kedua perkara itu diterbitkan sejak dua pekan lalu.

Tujuh anggota TNI dan lima polisi disebut terlibat dalam kekerasan di kasus kerangkeng Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Perangin Angin. Pusat Polisi Militer AD akan menggelar perkara penyelidikan kasus ini, besok.

Para pegiat hak asasi mendesak agar penggunaan senjata api oleh aparat dalam bertindak harus selalu menjadi pilihan terakhir. Tidak adanya kamera di tubuh aparat dipertanyakan.  

Kedatangan Densus 88 ke Komnas HAM kemarin menjawab sejumlah kritikan soal penembakan dokter Sunardi yang disebut sebagai tersangka teroris. Komnas HAM akan mengirim tim ke sekitar lokasi kematian di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Komnas HAM tengah mencari informasi insiden penembakan dokter Sunardi oleh Densus 88 Antiteror Polri. Hari ini, Komnas HAM memeriksa tim Densus 88.

Polisi menelusuri praktik perbudakan anak di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat. Komnas HAM menemukan ada anak yang dipaksa meringkuk di kerangkeng, padahal bukan pencandu narkoba.

Korban dan saksi kasus kerangkeng Bupati Langkat meminta perlindungan ke LPSK. Mereka yang merasa sangat terancam dapat ditempatkan di rumah aman.

Lima tentara dan dua polisi diduga terlibat dalam kekerasan terhadap penghuni kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Keluarga Terbit ditengarai ikut terlibat praktik kekerasan.

Komnas HAM mengungkap dugaan keterlibatan lima tentara dan dua polisi dalam kekerasan di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Sumatera Utara. Komnas juga membeberkan 26 pola kekerasan di tempat perbudakan berkedok rehabilitasi narkotik ilegal yang menewaskan enam penghuninya itu.

Enam orang penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin diduga meninggal akibat penyiksaan. Komnas HAM menemukan 26 bentuk kekerasan terhadap penghuni kerangkeng.

Warga Desa Wadas melaporkan kekerasan yang dilakukan polisi saat mereka menentang rencana pembangunan tambang batu pada 8 Februari lalu. Kepolisian Daerah Jawa Tengah memeriksa enam orang terkait dengan kekerasan di Wadas.

Sejumlah tokoh Papua serempak membenarkan temuan Pelapor Khusus PBB bahwa aparat keamanan diduga menghalangi bantuan untuk pengungsi Papua. Bukan tidak mungkin nanti PBB mengirim tim investigasi jika Indonesia tak kunjung memperbaiki pendekatan dari militeristik menjadi kemanusiaan.

Temuan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB tentang berbagai kasus pembunuhan di Papua pernah ditelusuri Komnas HAM. Ada pengusutan kasus pembunuhan yang mandek hingga kini.

Tiga Pelapor Dewan HAM PBB mengirim surat tuduhan dan permintaan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia perihal situasi HAM di Papua. Komnas HAM menilai bukan soal jawaban ke PBB, melainkan upaya memastikan kondisi hak asasi di Papua yang seharusnya membaik. 

Apa pun alasannya, penembakan terhadap pengunjuk rasa di Parigi Moutong tidak dapat dibenarkan. Pelakunya harus dihukum agar kekerasan oleh polisi tidak terjadi lagi.

Polisi kembali menangkap dan melakukan kekerasan terhadap warga Wadas, Porworejo, Jawa Tengah, yang menolak izin tambang dan pembangunan Bendungan Bener, kemarin. Polisi mengejar warga Wadas ke rumah-rumah hingga ke masjid.

Migrant Care menilai dugaan unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di rumah Terbit telah terpenuhi. Adapun unsur TPPO yang telah terpenuhi di antaranya proses, cara, dan tujuan dalam mengeksploitasi manusia di sana.

Komnas HAM memeriksa Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, selama dua jam di gedung KPK, Jakarta, soal kasus kerangkeng manusia. Kepada komisioner, Terbit mengakui ada korban meninggal.

Komnas HAM mendapati bahwa kekerasan di kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, dilakukan banyak orang. Kasus ini dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Surat pernyataan keluarga para penghuni kerangkeng diduga baru dibuat. Bukti-bukti adanya penyiksaan di kerangkeng di rumah Bupati Langkat juga semakin kuat.

BNN menyatakan kerangka manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bukan tempat rehabilitasi pecandu narkoba. LPSK mendapati bukti awal penghilangan kemerdekaan dan penahanan ilegal.

Komnas HAM mulai memeriksa para korban dan keluarga kasus perbudakan di Langkat. Badan Narkotika Langkat tidak pernah mengeluarkan izin ruang rehabilitasi yang dibangun bupati.

Meski penolakan dan keraguan muncul, BRIN tetap melanjutkan penarikan peneliti dari kementerian dan lembaga. Sekitar seribu peneliti tambahan dari enam kementerian dikukuhkan pada bulan ini.

Tim kejaksaan berada di Paniai, Papua, untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Paniai. Langkah tim kejaksaan ini terkesan mengulangi penyelidikan Komnas HAM.

Polisi disarankan mengedepankan upaya restorative justice dalam menangani berbagai laporan yang berkaitan dengan konflik agraria antara PTPN V dan petani sawit di Kampar.

Kelompok 57 KPK mengajukan keberatan dan gugatan administrasi kepada Presiden Jokowi. Mereka juga mempersiapkan gugatan perdata.

Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia, MS atau MSA, masih menjalani rangkaian pemeriksaan kejiwaan di RS Polri. Pengacara MS berharap pemeriksaan kejiwaan segera selesai dan lanjut ke penyidikan Polres Jakarta Pusat. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan meminta keterangan sejumlah pemimpin Komisi Penyiaran Indonesia perihal kelanjutan pengusutan perkara dugaan pelecehan seksual terhadap MS. Komnas HAM menemukan sejumlah perbedaan keterangan perihal fakta peristiwa pelecehan seksual yang dialami MS.