Calon presiden 2024 haruslah memiliki visi dan sikap mengenai hak asasi manusia. HAM adalah tanggung jawab kepala negara.

Komnas HAM meminta rencana relokasi warga Pulau Rempang dihentikan. BP Batam menolak karena terikat kesepakatan dengan investor.

Tindakan represif aparat keamanan di Pulau Rempang menuai kecaman. Masyarakat penolak rencana relokasi menunggu solusi.

Keluarga korban menagih janji pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan. Proses peradilan dianggap tak memberikan keadilan.

Komnas HAM menyodorkan sejumlah rekomendasi kepada Bawaslu. Khawatir penegakan hukum pemilu ditunggangi kepentingan politik.

Tidak semua korban pelanggaran HAM berat masa lalu menerima bantuan. Pemerintah tak memiliki data akurat tentang jumlah korban. 

Penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial menuai kritik. Bagaimana penjelasan tim bentukan Joko Widodo?

Penghancuran Rumoh Geudong dianggap sebagai upaya menghilangkan bukti pelanggaran HAM berat di Aceh.

Sebagian korban ingin penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat pengadilan. Korban peristiwa 1965 berharap cap komunis dicabut.

Lima daerah di NTT masuk kategori darurat perdagangan orang. Faktor kemiskinan mendorong tingginya jumlah pekerja migran.

Komnas HAM menyokong perjuangan masyarakat adat suku Awyu di pengadilan. Menunggu kajian dampak konsesi terhadap hutan adat.

Keluarga korban tragedi Kanjuruhan terus menuntut keadilan. Ada dugaan terjadi intimidasi.

Komnas HAM akan mengusut ulang tragedi Kanjuruhan setelah vonis ringan para terdakwa dalam kasus yang menewaskan 135 orang itu.

Penangan kerusuhan di Wamena mirip dengan insiden serupa di Paniai pada 2014. Kepercayaan terhadap Komnas HAM telah terkikis.

Kerusuhan Wamena sarat dengan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh TNI-Polri. Pola lama penanganan konflik Papua.

Pasukan TNI-Polri dikerahkan ke Wamena untuk mencegah kerusuhan meluas. Komnas HAM mendesak pengungkapan dan pemulihan korban.

Pasukan TNI-Polri belum menemukan lokasi penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Berharap BIN melobi TPNPB-OPM.

Rentetan konflik di Papua terus terjadi di tengah jeda kemanusiaan. Teranyar, penyanderaan pilot Susi Air oleh TPNPB-OPM.

Jeda kemanusiaan tak kunjung meredakan konflik Papua. Pemerintah dan TPNPB-OPM semestinya menindaklanjuti kesepakatan damai itu.

Tim PPHAM merekomendasikan pengungkapan kebenaran kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan memorialisasi. Rekomendasi lebih rinci berbeda untuk setiap kasus.

Tim PPHAM menyarankan pemerintah mengakui adanya pelanggaran HAM berat masa lalu. Rekomendasi Tim PPHAM akan diserahkan kepada Presiden Jokowi, pekan depan.

TPPHAM menemui sejumlah organisasi keagamaan untuk mendikusikan rumusan rekomendasi penyelesaian secara non-yudisial 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mereka memiliki waktu lima hari ke depan untuk menuntaskannya.

Komnas HAM menemukan ratusan ribu pekerja migran Indonesia beserta keluarganya di Malaysia dan Filipina terancam kehilangan kewarganegaraan. Pemerintah diminta proaktif mengatasi masalah itu.

Komnas HAM periode 2022-2027 menempatkan persoalan Papua sebagai salah satu prioritas kerja. Empat masalah besar di Papua mesti dituntaskan. 

Keluarga korban mengadukan 11 poin kejanggalan penanganan kasus Paniai ke Komisi Tinggi HAM PBB. Mereka meminta penyelidikan ulang sesuai dengan hasil pemeriksaan Komnas HAM. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyesalkan tindakan represif aparat keamanan dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Komisioner baru Komnas HAM merumuskan sembilan prioritas kerja dalam enam bulan ke depan. Prioritas kerja selama enam bulan itu tidak berarti segalanya akan selesai pada periode tersebut.

Intimidasi terhadap kelompok masyarakat sipil berlanjut berupa penangkapan dan penguntitan. Operasi keamanan KTT G20 ini juga marak di luar Bali.  

Kelompok masyarakat sipil menegaskan tak akan tinggal diam atas aksi intimidasi dan represi yang marak dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Mereka berencana melaporkan dugaan pelanggaran HAM itu ke PBB.

Komnas HAM berjanji penuntasan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat berlanjut ke pengadilan. Penyelidikan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat tetap dilanjutkan.

Kontras mengungkap praktik intimidasi berlanjut dalam proses peradilan kasus pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai, Papua. Ada kekhawatiran pengadilan menyatakan dakwaan tak terbukti.

Pertanggungjawaban tragedi Kanjuruhan tidak bisa hanya ditimpakan pada enam orang yang sudah menjadi tersangka. Perlu penelusuran mendalam untuk menentukan tersangka baru.

Komnas HAM merekomendasikan agar penegakan hukum kasus Kanjuruhan jangan berhenti pada enam tersangka. Polisi semestinya menindaklanjutinya.

Hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM dan pidana dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Sejumlah lembaga, antara lain PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), dan Indosiar Visual Mandiri, disebut bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 135 suporter tersebut. Pelanggaran terjadi hampir di semua lini. 

Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran pidana oleh berbagai pihak dalam tragedi Kanjuruhan. PSSI, PT LIB, dan pihak Indosiar disebut ikut bertanggung jawab dalam kerusuhan yang menyebabkan 135 orang meninggal itu.

Komnas HAM menyimpulkan tragedi Kanjuruhan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada rekomendasi agar Presiden Joko Widodo turun tangan.

Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Yogyakarta mengusut dugaan penganiayaan terhadap tersangka klitih di Gedongkuning. Ibu salah seorang tersangka yakin anaknya merupakan korban salah tangkap.

Tim Advokasi Anti-Penyiksaan mempunyai tiga bukti yang menguatkan bahwa keempat terdakwa pembegalan di Bekasi adalah korban salah tangkap. Bukti itu menjadi argumentasi dalam memori kasasi para terdakwa.

Dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan dinyatakan oleh Komnas HAM sejak awal. Namun indikasi pelanggaran HAM berat belum ditemukan.

Komnas HAM mendapatkan bukti rekaman video milik suporter dan rekaman CCTV yang memastikan polisi menembakkan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan. Temuan itu sekaligus membantah adegan rekonstruksi versi kepolisian.