Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia, MS atau MSA, masih menjalani rangkaian pemeriksaan kejiwaan di RS Polri. Pengacara MS berharap pemeriksaan kejiwaan segera selesai dan lanjut ke penyidikan Polres Jakarta Pusat. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan meminta keterangan sejumlah pemimpin Komisi Penyiaran Indonesia perihal kelanjutan pengusutan perkara dugaan pelecehan seksual terhadap MS. Komnas HAM menemukan sejumlah perbedaan keterangan perihal fakta peristiwa pelecehan seksual yang dialami MS.

Indonesia Memanggil 57+ Institute, yang beranggotakan 58 mantan pegawai KPK, akan mengajukan keberatan atas pemecatan mereka kepada pimpinan komisi antirasuah itu.

Komnas HAM mendesak Presiden tetap bersikap perihal status 57 pegawai KPK, meski ada tawaran Kapolri untuk merekrut mereka ke Mabes Polri. 

Pegiat antikorupsi masih berharap Jokowi menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

Presiden Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. 

Pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan menyiapkan gugatan hukum. Menunggu kepastian sikap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi dapat mengangkat pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan dengan merujuk pada rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

Pengumuman pemecatan terhadap 57 pegawai KPK yang dianggap tak lolos tes wawasan kebangsaan terbit 46 hari lebih cepat dari tenggat. Akhir cerita berbalik dari sinyal yang pernah diberikan Istana. 

Dalam beberapa kesempatan sebelum pengumuman hasil ujian, Firli Bahuri mengatakan akan menyalurkan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk bekerja di BUMN. Ucapan itu sejalan dengan munculnya tawaran kepada 57 pegawai yang tak lulus tes, tapi mereka diminta mundur lebih dulu.

Pegawai KPK sudah mengajukan banding administrasi ke Presiden Jokowi sejak Juni lalu, tapi sampai sekarang belum direspons.

Para pegiat hak asasi manusia mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir Said Thalib, sebagai pelanggaran HAM berat. Jika tidak, perkara itu bisa dianulir setelah 18 tahun.

Anak Munir Said Thalib, Diva Suukyi Larasati, membuat film pendek yang berkisah tentang angan-angannya jika ayahnya masih ada. Ia juga berencana membuat film berseri tentang Munir, agar anak muda tak takut bersuara.

Para aktivis HAM mendesak agar kasus pembunuhan Munir Said Thalib segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Auktor intelektualis belum terungkap.

Sejumlah kalangan meminta polisi menolak rencana pelaporan balik terlapor kasus pelecehan seksual di KPI. Jika laporan itu diterima, polisi akan melanggar Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tiga dari tujuh komisioner Komnas HAM menilai pembunuhan Munir Said Thalib merupakan pelanggaran HAM berat karena termasuk kejahatan kemanusiaan yang sistematis dan meluas.

Penelusuran Tempo menunjukkan keterangan terbuka korban pelecehan seksual di KPI Pusat bukan isapan jempol. Pelaku pantas diberi sanksi tegas.

LPSK berupaya mendampingi korban perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di KPI Pusat. Perlindungan oleh LPSK bisa berbentuk perlindungan fisik dan mental.

Dugaan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia tersebar luas setelah penyintas menyebarkan surat terbuka untuk Jokowi. Sejumlah orang dalam menceritakan kesaksiannya perihal suasana kerja di KPI Pusat.

Viral dugaan pelecehan seksual yang menimpa pegawai KPI Pusat membuat tiga lembaga negara bergerak cepat. Kepolisian, Komnas HAM, dan KPI sedang mengusut serta memverifikasi kasus ini.

Komnas HAM menyiapkan laporan 300 halaman untuk diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Komnas menemukan 11 dugaan pelanggaran tes wawasan kebangsaan terhadap para pegawai KPK.

Pegawai KPK berharap semua pihak menjalankan rekomendasi Komnas HAM agar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak berlanjut.

Putusan Komnas HAM dan Ombudsman akan dijadikan senjata melawan pemecatan pegawai KPK.

Delapan korban tewas tertembak dalam kerusuhan Mei 2019. Hak asasi manusia dan hukum harus ditegakkan dengan mengungkap pelakunya.

Kinerja dan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) masih lemah. Infrastruktur yang menjadi agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo menimbulkan banyak konflik agraria yang berujung pada pelanggaran HAM.

Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia menyatakan proyek di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, telah merampas tanah warga setempat secara agresif.

Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya Fadil Imran memberikan keterangan ke Komnas HAM.