Konten
Berdaya Setelah Hutan Adat Diakui
Masyarakat adat Kasepuhan Karang di Lebak, Banten, sudah tidak takut mengakses hutan pasca-pengakuan hutan adat. Mereka juga mendirikan koperasi.
Laporan Khusus Edisi : Rabu, 17 Agustus 2022
Genting Perlindungan Data daripada Pemblokiran
Kementerian Komunikasi dan Informatika berkukuh menerapkan pemblokiran terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE). Kebijakan yang mendesak adalah regulasi perlindungan data pribadi (PDP).
Nasional Edisi : Jumat, 5 Agustus 2022
Setelah Bharada Eliezer Tersangka
Bareskrim akan mengembangkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua setelah menetapkan Bharada Eliezer sebagai tersangka. Hari ini, Bareskrim memeriksa Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.
Nasional Edisi : Kamis, 4 Agustus 2022
Rintangan di Balik Pengusutan Perkara
Dua penyebab yang membuat pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua lambat adalah psiko-hierarki dan psiko-politis. Aspek itu dapat dimaknai bahwa proses pengusutan kematian Yosua berhubungan dengan hierarki dan politik di kepolisian.
Nasional Edisi : Kamis, 4 Agustus 2022
Wisata Premium Komodo untuk Konservasi atau Konglomerasi
Satu per satu proyek infrastruktur untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo diresmikan. Pertanyaannya, siapa yang akan diuntungkan?
Berita Utama Edisi : Rabu, 3 Agustus 2022
Bersiap Melawan di Pengadilan
LBH Jakarta menyiapkan opsi gugatan terhadap kebijakan Kementerian Kominfo soal PSE ke pengadilan. Kementerian berkukuh dengan peraturan yang dibuat.
Nasional Edisi : Selasa, 2 Agustus 2022
Diserang Setelah Menentang
Para penolak kebijakan pemblokiran PSE oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat intimidasi lewat serangan siber. Pola terornya serupa dengan yang dialami demonstran penolak omnibus law.
Nasional Edisi : Selasa, 2 Agustus 2022
Ramai-ramai Mengutuk Pemblokiran
Konsumen bereaksi keras terhadap keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memblokir sejumlah platform digital. Hanya satu masalah dari seabrek kontroversi peraturan tentang penyelenggara sistem elektronik (PSE).
Berita Utama Edisi : Senin, 1 Agustus 2022
Jalan Pintas Melawan Donasi Culas
Rencana Kementerian Sosial membentuk Satuan Tugas Pengawas Lembaga Filantropi menuai kritik. Revisi Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang dinilai lebih mendesak.
Nasional Edisi : Sabtu, 30 Juli 2022
Silang Pendapat Kampanye di Kampus
Pegiat pendidikan mendukung kampanye di kampus asalkan hanya berbentuk debat atau dialog tanpa atribut kampanye. Bawaslu menyarankan revisi UU Pemilu lebih dulu.
Nasional Edisi : Jumat, 29 Juli 2022
Syarat KPU Menggelar Kampanye di Kampus
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan kampanye digelar di kampus pada pemilu dan pemilihan presiden 2024. Kalangan akademikus meminta sejumlah syarat. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu menentang.
Nasional Edisi : Jumat, 29 Juli 2022
Melacak Aliran Dana ke Koperasi Syariah
Bareskrim akan menelusuri pengunaan uang dari dana publik yang diduga diselewengkan ACT. Uang Rp 10 miliar ke Koperasi Syariah 212 mulai diusut.
Nasional Edisi : Kamis, 28 Juli 2022
Mendorong Kepolisian dan Kejaksaan Usut Kasus Lili
Pegiat antikorupsi akan melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi Lili Pintauli Siregar ke kepolisian dan kejaksaan. Meski tanpa laporan, penegak hukum seharusnya bisa mengusut kasus Lili karena bukan delik aduan.
Nasional Edisi : Senin, 25 Juli 2022
Antara Regulasi dan Pelanggaran Hak Asasi
Pegiat informasi dan teknologi mengkritik keharusan PSE lingkup privat mendaftar ke Kementerian Komunikasi. Sejumlah pasal karet terdapat dalam peraturan Menteri Kominfo yang menjadi pijakan pendaftaran PSE tersebut.
Nasional Edisi : Selasa, 19 Juli 2022
Ancaman Pemblokiran Penyelenggara Sistem Elektronik
Penyelenggara sistem elektronik yang tak mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 20 Juli 2022 akan dikenai sanksi administrasi. Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur sanksi administrasi itu berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik.
Nasional Edisi : Selasa, 19 Juli 2022
Usul Fatwa MUI untuk Pangkas Daftar Tunggu Haji
Akademikus UIN menyarankan MUI membuat fatwa baru soal haji. Daftar tunggu haji yang mencapai 90 tahun dianggap tidak memungkinkan bagi setiap orang Islam untuk berhaji.
Nasional Edisi : Senin, 18 Juli 2022
Berpacu Mendorong Pembahasan Ulang RKUHP
Pemerintah membuka peluang untuk membahas ulang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR mengusulkan penggunaan metode simulasi terhadap pasal-pasal kontroversial.
Nasional Edisi : Sabtu, 16 Juli 2022
Desakan Pelanggaran Etik Lili Dibawa ke Pidana
Dewas KPK mempersilakan aparat penegak hukum institusi lain mengusut dugaan gratifikasi mantan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Siap memberikan bukti.
Nasional Edisi : Jumat, 15 Juli 2022
Berdalih Menyelamatkan Generasi Muda
Badan Narkotika Nasional atau BNN menolak legalisasi ganja. Langkah mendesak yang saat ini ditempuh adalah untuk riset.
Nasional Edisi : Kamis, 14 Juli 2022
Desakan Mengungkap Dalang Penembakan
Sejumlah kalangan mendesak insiden baku tembak polisi di rumah dinas Kadiv Propam Mabes Polri diungkap terbuka. DPR bakal memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan secara rinci.
Berita Utama Edisi : Rabu, 13 Juli 2022
Bareskrim Usut Dugaan Penyelewengan Dana Publik di ACT
Bareskrim Polri mengusut dugaan penyelewengan dana publik di ACT dari dua sumber pendanaan, yaitu dana CSR korban kecelakaan Lion Air dan dana publik yang diperoleh setiap bulan. Kemarin polisi memeriksa mantan Presiden ACT, Ahyudin.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Juli 2022
Membentuk Lembaga Etik Setelah Kasus ACT
Badan Pengurus Filantropi Indonesia tengah membentuk tim kecil untuk merumuskan calon anggota majelis etik. Lembaga etik ini bertugas menerima keluhan, mengawasi, dan mencegah dugaan terjadinya penyalahgunaan dana publik, seperti di ACT.
Nasional Edisi : Selasa, 12 Juli 2022
Tersandera Siasat Partai Besar
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden dianggap mengakomodasi kepentingan partai-partai besar. Perlawanan belum sepenuhnya berakhir.
Nasional Edisi : Senin, 11 Juli 2022
Membangun Percaya Diri untuk Mandiri
Penyandang disabilitas mampu hidup mandiri selama memiliki rasa percaya diri. Stigma masyarakat yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang tak berdaya harus diubah.
Nasional Edisi : Sabtu, 9 Juli 2022
Boris Johnson Mundur Setelah Tersudut
Boris Johnson mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris setelah puluhan menterinya mundur massal lebih dulu. Ia didera “skandal pesta” di kantor perdana menteri Downing Street.
Internasional Edisi : Jumat, 8 Juli 2022
Setelah Dana Umat Bocor
Pejabat ACT diduga menyelewengkan dana umat untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, PPATK mengaku menemukan indikasi adanya penyimpangan dana dari lembaga filantropi.
Berita Utama Edisi : Selasa, 5 Juli 2022
Permintaan Maaf dari Organisasi Cepat Tanggap
Presiden ACT tidak membantah berita Tempo meski tidak semua isi tulisan dianggap benar. Dia pun mengklaim laporan keuangan ACT selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.
Berita Utama Edisi : Selasa, 5 Juli 2022
Terseret Korupsi LNG Pertamina
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina. Dari surat panggilan para saksi, nama mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, disebut sebagai tersangka.
Nasional Edisi : Senin, 4 Juli 2022
Sengkarut Impor LNG
Pertamina mengimpor LNG dari Texas dan Mozambik pada 2011-2021. Impor itu untuk memenuhi kebutuhan gas alam cair dalam negeri hingga 2045. Impor LNG tersebut berbuntut kasus korupsi, yang kini diusut KPK.
Nasional Edisi : Senin, 4 Juli 2022
Memerangi Pelecehan Seksual di Angkutan Umum
Perlu ada prosedur standar di angkutan umum untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di angkutan umum.
Nasional Edisi : Sabtu, 2 Juli 2022
Buyar Target Imunisasi Dasar
Target pemberian imunisasi dasar pada bayi tidak pernah mencapai target selama dua tahun terakhir.
Nasional Edisi : Jumat, 1 Juli 2022
Tantangan Menekan Perkawinan Anak
Solusi menekan tingginya angka perkawinan anak dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan, yakni mengubah batas usia menikah menjadi 19 tahun, belum cukup. Pencegahan pernikahan anak perlu diikuti dengan pembenahan lainnya.
Nasional Edisi : Rabu, 29 Juni 2022
Lingkaran Setan Kekerasan dan Kemiskinan
Banyak bahaya mengintai perkawinan anak. Dampak buruknya berulang jika dibiarkan.
Nasional Edisi : Rabu, 29 Juni 2022
Untuk Menjaga Keberlanjutan Koalisi
Konsep yang ditawarkan Koalisi Indonesia Bersatu tidak populer di Indonesia. Mayoritas rakyat negeri ini lebih tertarik melihat figur kandidat yang diusung.
Nasional Edisi : Selasa, 28 Juni 2022
Terlalu Berat Menuju DKI-1
Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar memenangi pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2024. Dia perlu kerja keras jika mengincar posisi DKI-1.
Nasional Edisi : Senin, 27 Juni 2022
Demi Dukungan Jokowi
Selama Jokowi masih menjadi presiden, peluang Gibran Rakabuming Raka untuk memenangi pemilihan gubernur sangat tinggi.
Nasional Edisi : Senin, 27 Juni 2022
Menolak Simplifikasi Pasal Kontroversial RKUHP
Para pegiat menolak simplifikasi pembahasan karena ditemukan lebih dari 14 pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah berkukuh tetap hanya ada 14 isu krusial.
Nasional Edisi : Jumat, 24 Juni 2022
Pasal Kontroversial Bertahan di RKUHP
Pasal tentang penghinaan terhadap presiden tetap dipertahankan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah dan DPR dianggap melanggar konstitusi jika RKUHP langsung disahkan tanpa ada pembahasan kembali.
Nasional Edisi : Kamis, 23 Juni 2022
Terjerat Suap Alih Izin Tambang
Mardani H. Maming disangka dengan pasal-pasal suap dan gratifikasi terkait dengan izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu. Kasus politikus PDIP dan Bendahara Umum PBNU itu lebih dulu terungkap di pengadilan Banjarmasin.
Nasional Edisi : Rabu, 22 Juni 2022
Reaksi Organisasi setelah Pengurus Terjerat Hukum
Organisasi yang menaungi Mardani H. Maming bereaksi. Ada yang berencana memberikan bantuan hukum dengan mempelajari lebih dulu kasus dugaan suap izin tambang di Kalimantan Selatan itu.