Pemerintah dinilai lemah mengawasi dan melindungi buruh migran Indonesia yang memperoleh perlakuan buruk di Malaysia. Minimnya pengawasan sudah terjadi sejak keberangkatan. Banyak perusahaan agensi bebas menyalurkan tenaga kerja ilegal. Kementerian dan lembaga lempar bola dan jalan sendiri-sendiri.   

Persoalan yang dihadap buruh migran Indonesia di Malaysia berhulu pada praktik pengiriman tenaga kerja ilegal. Pengawasan pemerintah dinilai lemah.

Berulangnya kematian pekerja migran Indonesia di rumah tahanan Malaysia adalah bukti kegagalan negara dalam melindungi warganya. Buruh migran tak cukup disanjung sebagai "pahlawan devisa", tapi juga harus dijamin keselamatannya. 

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, mengaitkan masih tingginya prevalensi stunting dengan konsumsi rokok di keluarga miskin.

Imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi dianggap masih menarik bagi investor. Tapi pemerintah harus berhati-hati karena beban utang bunga bisa semakin tinggi.

Pegiat lingkungan menilai pemekaran Papua menimbulkan ancaman terjadinya penyusutan kawasan hutan dan kerusakan lingkungan. Penerbitan izin perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan berpeluang makin masif.

PT JBS Perkasa menghadirkan Mevvah Wall Panel dengan 22 variasi ragam motif marmer alami.#InfoTempo

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?