Keluarga para penderita cerebral palsy menempuh berbagai jalan untuk mendapatkan legalisasi ganja medis. Putusan perkara di Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang Narkotika di DPR, dan kelanjutan izin riset penggunaan kanabis untuk pengobatan di Kementerian Kesehatan kini amat dinantikan. Bagi mereka yang memerlukan ganja untuk mengurangi rasa sakit--termasuk penderita kanker dan epilepsi--tak banyak waktu untuk menunggu.   

Di tengah perkara uji materi Undang-Undang Narkotika yang tak kunjung tuntas, keluarga penderita cerebral palsy berharap legalisasi ganja medis segera diberlakukan. Revisi undang-undang dan izin riset kesehatan jadi peluang.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, Kementerian Kesehatan harus mengkaji manfaat ganja bagi keperluan medis. Penegakan hukum sebaiknya dikesampingkan dulu.

Akmaluddin Rachim, peneliti dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, memaparkan sejumlah masalah dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan, seperti prioritas energi nuklir.

Garuda Indonesia mempersiapkan sejumlah strategi untuk bisa lepas landas setelah proses PKPU selesai. Dari menegosiasikan sewa pesawat, mengoptimalkan pendapatan dari sektor kargo, hingga memulihkan kapasitas penerbangan.

Sebanyak 18 orang meninggal akibat kekerasan aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil dalam satu tahun terakhir. Pelaku terbanyak adalah polisi. Keluarga korban sulit mendapat keadilan.

Setiap venue dan hotel direkomendasikan membentuk satgas protokol kesehatan.

Peraturan daerah dalam satu peraturan untuk meningkatkan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. #Infotempo

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?