maaf email atau password anda salah
Aktivis hukum dan keluarga korban memprotes pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Mereka khawatir tim tersebut melanggengkan impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. Disinyalir akan menguap seperti tiga komite serupa yang pernah dibentuk pemerintahan Jokowi antara 2015 dan 2018.
Menteri Mahfud Md. menekankan pentingnya transparansi autopsi jasad Brigadir Yosua. Demi memenuhi hak publik untuk mengetahui penyebab kematian ajudan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo itu, hasil autopsi bisa dibuka bahkan tanpa seizin pengadilan. Ahli forensik mengkonfirmasi perlunya perbandingan hasil autopsi pertama dan kedua.
Polisi mencabut status tersangka Nurhayati, pelapor korupsi APBDes Citemu 2018-2020. Karena sudah dinyatakan P21 atau berkas lengkap, kasus Nurhayati tetap dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).
Sejumlah tokoh Papua serempak membenarkan temuan Pelapor Khusus PBB bahwa aparat keamanan diduga menghalangi bantuan untuk pengungsi Papua. Bukan tidak mungkin nanti PBB mengirim tim investigasi jika Indonesia tak kunjung memperbaiki pendekatan dari militeristik menjadi kemanusiaan.
Pemerintah akan meminta DPR meratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura bersama perjanjian kerja sama keamanan dan wilayah informasi penerbangan. Kesepakatan pernah terwujud pada 2007, tapi tak sampai proses ratifikasi karena ada penolakan publik.
Tiga Pelapor Dewan HAM PBB mengirim surat tuduhan dan permintaan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia perihal situasi HAM di Papua. Komnas HAM menilai bukan soal jawaban ke PBB, melainkan upaya memastikan kondisi hak asasi di Papua yang seharusnya membaik.
Sejumlah pegiat dan akademikus mendesak pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan berbagai korupsi dalam proyek satelit Orbit 123 BT di Kementerian Pertahanan. Indonesia berpeluang terhindar dari kewajiban membayar denda atas putusan arbitrase.
Bola panas kasus penyewaan satelit oleh Kementerian Pertahanan bergulir deras. Umpan pendek Menteri Mahfud Md., yang mengumumkan perkara lawas itu, disambut cepat oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Seminggu mengusut, kejaksaan menaikkan proses penyelidikan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Akankah otak penyewaan “satelit bodong” pada 2015-2018 yang merugikan negara sekitar Rp 800 miliar itu terungkap?
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.