DPR Klaim Awasi Format Pelibatan TNI
Selasa, 11 Agustus 2020
Pelibatan TNI tak boleh bertentangan dengan paradigma pemberantasan terorisme berbasis penegakan hukum.
JAKARTA – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Terorisme merupakan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mengatur tugas TNI dalam operasi militer selain perang yang di ant
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
