Berbagai kalangan menolak pemekaran wilayah di Papua. Proses pemekaran dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Pemerintah dan DPR merampungkan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah di Papua. Pemekaran di Papua disebut-sebut dilakukan tanpa ada provinsi percobaan lebih dulu.

Cecilia Jimenez-Damary, Pelapor Khusus PBB untuk isu pengungsi, menekankan pentingnya investigasi independen perihal dugaan pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia berhak menjawab tuduhan itu. 

Indonesia menanggapi tuduhan pelapor khusus PBB tentang pelanggaran HAM di Papua. Laporan terhadap kondisi HAM di Papua bukan yang pertama.

Sejumlah tokoh Papua serempak membenarkan temuan Pelapor Khusus PBB bahwa aparat keamanan diduga menghalangi bantuan untuk pengungsi Papua. Bukan tidak mungkin nanti PBB mengirim tim investigasi jika Indonesia tak kunjung memperbaiki pendekatan dari militeristik menjadi kemanusiaan.

Temuan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB tentang berbagai kasus pembunuhan di Papua pernah ditelusuri Komnas HAM. Ada pengusutan kasus pembunuhan yang mandek hingga kini.

Pemerintah diminta bersungguh-sungguh menjawab surat permintaan klarifikasi dugaan pelanggaran HAM di Papua. Perlu penelitian dan kajian mendalam sebelum meresponsnya.

Pemerintah berupaya merumuskan jawaban atas permintaan klarifikasi para pemegang amanat prosedur khusus Dewan HAM PBB. Ada empat kasus yang disorot pelapor khusus soal Papua.

Tiga Pelapor Dewan HAM PBB mengirim surat tuduhan dan permintaan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia perihal situasi HAM di Papua. Komnas HAM menilai bukan soal jawaban ke PBB, melainkan upaya memastikan kondisi hak asasi di Papua yang seharusnya membaik. 

Pemerintah Indonesia menyiapkan jawaban tentang sejumlah isu di Papua dan Papua Barat. Memberikan penjelasan, bukan meng-counter.

Rozy Brilian, peneliti dari Kontras, mengkritik pendekatan keamanan di Papua yang terbukti tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah harus beralih ke pendekatan kemanusiaan.

Operasi militer akan dihentikan dan digantikan dengan Operasi Damai Cartenz untuk menangani konflik Papua. Para personel yang akan ditempatkan di Papua sedang menjalani pelatihan berbagai keterampilan, dari beternak hingga menjadi guru sekolah.

Tim kejaksaan berada di Paniai, Papua, untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Paniai. Langkah tim kejaksaan ini terkesan mengulangi penyelidikan Komnas HAM.

Kejaksaan Agung membentuk tim untuk menyidik pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Jangan cuma basa-basi.

Berbagai kalangan mendukung opsi penarikan pasukan nonorganik dari Papua. Aktivis Papua pesimistis TNI benar-benar akan mengurangi jumlah personelnya.

Panglima TNI hingga saat ini belum memutuskan posisi pasukan tempur di Papua. Keberadaan prajurit nonorganik dalam mengatasi konflik di Papua menuai sorotan.

Sejumlah tokoh agama, aktivis, dan pegiat kemanusiaan menunggu realisasi pemerintah menerapkan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dialog dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang tak berkesudahan di Papua.

TNI akan menggunakan pendekatan teritorial di Papua dan tak lagi menggunakan operasi khusus. Pasukan non-organik akan ditarik atau dileburkan ke komando teritorial.

Frans Maniagasi, koordinator Kelompok Diskusi Sabang-Merauke, menilai pembentukan tim penyidik dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai sulit mengungkap kebenaran kasus ini.

Kejaksaan Agung memutuskan hanya menyidik kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Ada dua kasus lain di Wamena dan Wasior yang seharusnya juga dituntaskan.

Sebagian peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat di berbagai kota berakhir ricuh. Di Bali, 13 orang terluka akibat bentrokan antara mahasiswa pengunjuk rasa dan organisasi massa.

Logika yang salah bertebaran di masyarakat. Sumbernya, antara lain, dari pejabat dan institusi negara. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional namun tetap berlaku sambil diperbaiki selama dua tahun.  

Wacana lama menyelesaikan konflik Papua lewat dialog mendapat angin segar lewat pernyataan calon Panglima TNI, Andika Perkasa. Perlu keputusan politik dari Presiden Jokowi.

Sejumlah akademikus dan aktivis hak asasi manusia ragu akan komitmen calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dalam menyelesaikan konflik Papua. Tanpa dialog dan gencatan senjata yang disertai dengan penarikan pasukan, pendekatan nonmiliter yang Andika sodorkan sebatas retorika. Eskalasi konflik belum mereda di Kiwirok, Pegunungan Bintang, sejak akhir bulan lalu.

Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, menjanjikan pendekatan nonmiliter untuk menyelesaikan konflik Papua. Sulit terlaksana karena penarikan pasukan dan dialog merupakan wewenang presiden.

Masyarakat sipil ragu akan rencana Jenderal Andika dalam menangani konflik di Papua secara humanis karena melihat rekam jejaknya. Hingga kini, kekerasan bersenjata di Papua masih terjadi.

Ledakan dan ancaman meneror orang tua serta kerabat Veronica Koman di Jakarta. Diyakini terkait dengan aktivitas pengacara publik pembela kemerdekaan Papua itu.

Sejumlah pegiat HAM menolak KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Mengabaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Nama Andika Perkasa pernah disebut dalam kasus pembunuhan tokoh Papua, Theys Eluay, pada 2001. Pemerintah dan DPR diminta memverifikasi tudingan tersebut.

Pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi dapat memicu pembelahan sosial dan konflik. Cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua harus dipertahankan.

Sejumlah jenderal dan purnawirawan disebut-sebut terafiliasi dalam bisnis tambang di Papua. Letak pos militer dan kepolisian di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi diduga terhubung langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal.

PON di Papua menyiratkan dua arti penting. Pertama, tanda kebersamaan bahwa kita bisa mengatasi laju penyebaran Covid-19. Kedua, masyarakat Papua ingin berseru bahwa wilayahnya aman.

Pemerintah menjamin penyelenggaraan PON XX di empat daerah di Papua akan berjalan dengan aman, meski konflik bersenjata di sana masih terus terjadi.

Pekan Olahraga Nasional menjadi ajang pembuktian prestasi pembangunan di Papua. Belum memberikan dampak ekonomi-sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Dalam dua tahun terakhir, dua tenaga medis meninggal akibat konflik bersenjata antara kelompok kriminal bersenjata serta tim gabungan TNI dan Polri.

Pegiat HAM, Victor Fredrik Yeimo, tengah dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Juru bicara Komite Nasional Papua Barat ini dituduh sebagai dalang makar saat berorasi di Papua, dua tahun lalu.

Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta agar rencana perubahan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dilakukan secara komprehensif. Pemerintah pusat dinilai setengah hati.

Majelis Rakyat Papua meminta pemerintah mengubah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh lantaran masih banyak ketentuan di dalamnya yang dianggap belum efektif.

Label teroris bisa membuat adu senjata antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata semakin besar.

Pemerintah pusat memberi cap teroris bagi semua kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan di Papua. Sebutan itu menyusul penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Mayor Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, Ahad lalu. Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Jakarta mengkaji ulang pelabelan tersebut, karena khawatir berdampak buruk secara psikis bagi warganya serta menjadi stigma untuk orang Papua di perantauan. Kalangan pegiat hak asasi manusia pun mempersoalkan sebutan teroris untuk kelompok yang tidak jelas identitasnya itu. 

Polisi menyusun ulang pola operasi di Papua setelah pemerintah menyatakan kelompok bersenjata di daerah itu sebagai teroris. Pelibatan Densus 88 sedang dibicarakan dengan instansi lain.

Sejumlah pegiat hak asasi menilai pemerintah telah salah kaprah melabeli kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris. Utamakan dialog.

Pemerintah pusat memberikan label teroris kepada kelompok bersenjata di Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe menolak pemberian cap ini.

Pengungsian penduduk akibat operasi militer TNI-Polri terhadap kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua, berlanjut. Kini, jumlahnya mencapai ribuan orang.

Kelompok masyarakat sipil mencemaskan operasi militer di Papua atas nama mengejar kelompok bersenjata. Penduduk sipil Papua selalu menjadi korban dari konflik TNI-Polri melawan Organisasi Papua Merdeka.

Kita patut mengutuk tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, juga setiap nyawa yang hilang akibat konflik di Papua.

Memanasnya konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membuat sejumlah warga Intan Jaya terusir dari kampungnya.

Pemerintah didesak menghentikan pendekatan keamanan dan memperbaiki komunikasi dengan warga Papua.

Deforestasi Indonesia mengarah ke Papua dan Papua Barat, yang dalam dua dekade terakhir menyusut 663.443 hektare.

Pengembalian uang batal dilakukan karena kantor LPDP tertutup akibat pandemi.

“Kapolres sudah laporkan ke saya, tapi tetap kami turun untuk dalami,” kata Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Tornagogo Sihombing kepada Tempo, kemarin.