Menolak karena Berpotensi Menambah Konflik
Berbagai kalangan menolak pemekaran wilayah di Papua. Proses pemekaran dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.
JAKARTA – Penolakan muncul dari berbagai kalangan perihal pemekaran wilayah Papua. Dari aksi demo oleh berbagai kelompok masyarakat di Jakarta dan Papua hingga penolakan lewat permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana merumuskan pendapat ahli yang mereka siapkan untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi yang tengah menyidangkan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang O
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini